Langgam.id - Upaya penurunan kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan belum mencapai target. Bahkan hingga kini, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Pesisir Selatan bertengger di posisi ke empat sebagai daerah berpenduduk miskin.
Hal itu dibenarkan Kepala BPS Painan, Yudi Yos Elvin. Menurutnya, kondisi itu terjadi akibat lambannya pembukaan lapangan kerja sektor formal. Mayoritas angkatan kerja berprofesi sebagai petani, buruh dan nelayan. Sementara, sektor primer kian terpuruk. Harga komoditi menyentuh titik nadir.
“Penghasilan tidak cukup untuk biaya sehari-hari. Ini menyebabkan rentan miskin,” katanya kepada wartawan, Minggu (13/10/2019).
Dari data BPS, angka kemiskinan di Pesisir Selatan masih di atas rata-rata angka provinsi, yakni 7,59 persen atau turun dari 7.97 persen di periode sebelumnya.
Sedangkan provinsi hanya 6,65 persen. Angka tersebut bahkan di bawah target RPJMD 2016-2021 yang mematok kemiskinan pada 2018 hanya di angka 7,18 persen.
Dengan begitu, jumlah warga miskin Pesisir Selatan mencapai 34.900 jiwa dari 460 ribu jiwa total penduduk. Jika mengacu pada 40 persen masyarakat berpenghasilan terendah, penduduk miskin Pesisir Selatan tercatat 227 ribu jiwa.
Sebagian besar dari mereka, lanjutnya, tersebar di pedesaan dan pinggiran pantai, dengan mata pencaharian sebagai buruh tani dan nelayan.
“Di Sumbar, angka kemiskinan yang paling tinggi berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Disusul Kabupaten Solok dan diikuti Padang Pariaman,” terangnya.
Pemerintah daerah harus mendorong naiknya harga komoditi. Salah satunya dengan cara menciptakan iklim investasi yang kondusif, utamanya di industri pengolahan. Investor butuh kepastian.
Upaya itu sekaligus membuka lapangan kerja baru, sehingga penghasilan masyarakat jadi bertambah. Jika harga komoditi daerah terus merosot, ia khawatir penduduk miskin kian bertambah.
Apalagi di tengah ketidak pastian ekonomi global. Tangkapan nelayan pun mulai turun. “Itu terlihat sejak Maret lalu," tambahnya. (*/ICA)
