Langgam.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan anggaran Rp 12,06 triliun untuk program infrastruktur kerakyatan melalui skema Padat Karya Tunai (PKT) pada 2021. Program ini disiapkan untuk menyerap tenaga kerja sebanyak 777.206 orang.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Program PKT melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan. Khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi. Ia mengharapkan manfaatnya dapat langsung memberikan kontribusi pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pasca Pandemi Covid-19.
“Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa/ pelosok," katanya sebagaimana dirilis situs resmi Kementerian PUPR, Senin (11/1/2021).
Pola pelaksanaan PKT, menurutnya, tetap harus memperhatikan protokol physical & social distancing untuk pencegahan penyebaran Covid-19.
Dari jumlah tersebut, anggaran untuk Program PKT infrastruktur Sumber Daya Air (SDA), sebesar Rp3,23 triliun. Dilaksanakan oleh seluruh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS/BWS), Ditjen SDA Kementerian PUPR yang tersebar di 34 Provinsi.
Anggaran tersebut disalurkan melalui 7 kegiatan. Yakni Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) di 10 ribu lokasi senilai Rp 2,25 triliun dan pembuatan Akulfer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) senilai Rp 70,8 miliar tersebar di 265 lokasi.
Kemudian, pelaksanaan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan (OP) Air Tanah dan Air Baku di 1.703 lokasi sebesar Rp68,49 miliar. Lalu, OP Irigasi dan Rawa di 735 lokasi sebesar Rp213 miliar dan Tugas Pembantuan OP Irigasi dan Rawa sepanjang 2.041 km sebesar Rp328 miliar.
Kemudian, OP Sungai dan Pantai di 1.360 lokasi dengan anggaran sebesar Rp244 miliar dan OP Bendungan, Danau, Situ, Embung sebesar Rp60,52 miliar di 503 lokasi.
Selan itu, di Bidang Jalan dan Jembatan melalui Ditjen Bina Marga dianggarkan dana sebesar Rp3,01 triliun. Anggaran tersebut untuk pekerjaan preservasi jalan senilai Rp1,05 triliun dan preservasi jembatan sebesar Rp 460 miliar. Kemudian, revitalisasi drainase jalan sebesar Rp 1,5 triliun. Pelaksanaan program peningkatan infrastruktur konektivitas dilakukan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN/BPJN) yang tersebar di 34 provinsi.
Kemudian Bidang Permukiman dialokasikan anggaran sebesar Rp3,36 triliun. Seperti Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di 4.390 desa dengan anggaran Rp910 miliar. Kemudian, Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) dengan dana Rp1,56 triliun dan akan dilaksanakan di 1.260 lokasi, danTempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di 147 lokasi dengan anggaran Rp 90 miliar.
Lalu, Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di 900 kecamatan sebesar Rp540 miliar, serta Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di 261 kelurahan dengan anggaran Rp260 miliar.
Selanjutnya anggaran padat karya juga disalurkan oleh Ditjen Perumahan. Programnya adalah rumah subsidi atau dikenal dengan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 114.900 unit. Pada TA 2021 dialokasikan sebesar Rp 2,46 triliun yang dilaksanakan melalui peningkatan kualitas rumah swadaya. (*/SS)
