Kementerian PUPR Bedah Seribu Rumah Tak Layak Huni di Pariaman

Rumah Tak Layak Huni di Sumbar

Salah satu rumah hasil program bedah rumah PUPR. (Foto: pu.go.id)

Langgam.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyalurkan bantuan program bedah rumah untuk 1.000 unit di Kota Pariaman, Sumatra Barat. Program untuk rumah tidak layak huni (RTLH) itu merupakan program Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan, bantuan bedah rumah berupa penyaluran dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2019. Di Pariaman dilaksanakan secara tersebar di empat kecamatan. Yakni, Pariaman Utara (400 unit), Pariaman Timur (190 unit), Pariaman Selatan (140 unit) dan Pariaman Tengah (270 unit).

Menurutnya, program BSPS merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat yang tidak layak huni. "Dengan demikian, masyarakat dapat menempati rumah yang layak dan dapat menciptakan suasana kekeluargaan yang harmonis. Dan, tentunya mewujudkan generasi masa depan yang sehat," katanya, sebagaimana dilansir Biro Komunikasi Publik, di situs resmi Kementerian PUPR, Sabtu (30/11/2019).

Program tersebut, menurut Khalawi, juga mendorong pola gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Hal itu karena dalam proses pembangunannya masyarakat harus melaksanakan pembangunan rumah secara berkelompok. Untuk itu, pihaknya berharap pemerintah dapat pro aktif dengan melakukan pendataan rumah masyarakat.

Program BSPS dilaksanakan Kementerian PUPR secara tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hal itu dilaksanakan untuk mengurangi jumlah sekaligus meningkatkan kualitas RTLH agar menjadi lebih layak huni.

Pelaksanaan program pembangunan rumah bagi masyarakat di Kota Pariaman juga merupakan salah satu bentuk dukungan Kementerian PUPR terhadap Peringatan Hari Nusantara yang akan diselenggarakan di Kota Pariaman pada tanggal 14 Desember 2019 yang akan datang.

Bantuan bedah rumah atau BSPS yang diberikan kepada masyarakat adalah peningkatan kualitas rumah swadaya senilai Rp. 17,5 juta. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk bahan material bangunan Rp 15 juta dan upah tukang senilai Rp 2,5 juta.

Pada tahun 2019 ini total BSPS yang disalurkan Kementerian PUPR di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 8.686 unit rumah. Jumlah tersebut terdiri dari Program BSPS reguler sebanyak 7.000 unit yang dilaksanakan di 13 Kabupaten/ kota dan National Affordable Housing Program (NAHP) bantuan dari Bank Dunia sebanyak 1.686unit rumah di enam Kabupaten/ Kota.

Selain itu, Kementerian PUPR juga telah membangun sebanyak 50 unit rumah khusus bagi para nelayan tidak jauh dari Pantai Gandoriah. Salah seorang penghuni rumah khusus bernama Rita menyatakan keluarganya sangat terbantu dengan adanya program rumah khusus nelayan dari Kementerian PUPR.

"Dulu kami tinggal dengan mengontrak rumah dan kondisinya ya seadanya. Kamar hanya satu dan biaya sewanya pun cukup tinggi. Sekarang kami bisa tinggal di rumah khusus nelayan dengan nyaman dan didalamnya ada dua kamar, kamar mandi dan rumahnya pun bagus," kata Rita.(*/SS)

Baca Juga

Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kelas I B Pariaman, Dedi Kuswara melantik Yogi Firman sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Pariaman masa jabatan.
Yogi Firman Resmi Dilantik Jadi Wakil Ketua DPRD Kota Pariaman
Penjabat (Pj) Wali Kota Pariaman, Roberia mengingatkan kepada pimpinan OPD dan seluruh ASN untuk menjaga netralitas pada Pilkada 2024.
Pj Wako Pariaman Tegaskan ASN Harus Netral dalam Pilkada 2024
Atlet sepatu roda Sumbar asal Kota Pariaman meraih dua medali pada ajang PON XXI Aceh-Sumut 2024. Medali yang diraih yaitu 1 perak
Atlet Sepatu Roda Sumbar Asal Pariaman Sabet 2 Medali PON Aceh-Sumut 2024
Sebanyak 20 formasi PPPK Kota Padang Panjang tidak terisi. Sementara itu ada 48 formasi PPPK yang dibuka oleh Pemko Padang Panjang.
1.491 Kuota Formasi PPPK Kota Pariaman 2024 Disetujui Pusat
Partai Gerindra Usung Mantan Sekda Yota Balad dan Mulyadi Maju pada Pilkada Pariaman
Partai Gerindra Usung Mantan Sekda Yota Balad dan Mulyadi Maju pada Pilkada Pariaman
Yota Balad melepaskan jabatannya sebagai Sekda Pariaman. Hal ini akan maju dalam proses kontestasi Pilkada Pariaman di November
Maju Pilkada 2024, Yota Balad Lepas Jabatan Sekda Pariaman