InfoLanggam - Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani menerima kunjungan Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Airlangga Mardjono, Kamis (29/5/2025).
Kedatangan Sekretaris Dirjen SDA Kementerian PU ini ke Dharmasraya dalam rangka meninjau lokasi rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kecamatan Pulau Punjung.
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari pengajuan alih status lahan oleh Bupati Annisa kepada Menteri PU, Dody Hanggodo saat pertemuan di Jakarta beberapa waktu lalu.
Lahan yang diajukan seluas 7,8 hektare dari total 33 hektare aset milik Kementerian PU di Muara Mau, di pinggir Sungai Batanghari. Sebagian lokasi ini sebelumnya telah dimanfaatkan oleh Pemkab Dharmasraya sebagai UPT Alkal dan UPT Puskeswan.
Dalam kunjungannya, Airlangga menyampaikan bahwa pada dasarnya kementerian dan lembaga teknis siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah demi menyukseskan program-program unggulan Presiden Prabowo Subianto, termasuk dalam sektor pendidikan dan pengentasan kemiskinan.
"Pada prinsipnya kami mendukung. Namun, alih status lahan ini merupakan kewenangan Kementerian Keuangan sebagai pencatat aset negara, sehingga akan melalui proses administrasi yang berlaku," jelas Airlangga.
Ia menegaskan bahwa sebelum alih status dilakukan, Ditjen SDA akan melaksanakan kajian teknis terhadap kelayakan tanah. Kajian tersebut akan mencakup analisis struktur tanah, keberadaan batuan dalam tanah, serta kemungkinan banjir mengingat lokasi berada tepat di tepi Sungai Batanghari.
Penentuan titik lokasi yang tepat sangat krusial agar pembangunan sekolah nantinya tidak terdampak oleh kondisi lingkungan yang tidak mendukung.
"Kita tidak ingin sekolah ini nantinya berdiri di atas lahan yang tidak layak dan justru membahayakan keselamatan siswa dan guru," ujarnya.
Bupati Annisa menyambut baik dan mengapresiasi respons cepat dari Kementerian PUPR. Ia menyampaikan terima kasih atas kehadiran langsung Sekretaris Dirjen SDA untuk melihat langsung lokasi yang diusulkan.
"Kita mengajukan 7,8 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat yang representatif. Ini akan menjadi pusat pendidikan bagi anak-anak kurang mampu, dan bagian dari strategi konkret kami dalam menanggulangi kemiskinan, yang masih menjadi salah satu yang tertinggi di Sumatera Barat," ungkap Annisa.
Ia juga meminta doa dan dukungan dari seluruh masyarakat agar proses administrasi dan teknis berjalan lancar, sehingga pembangunan Sekolah Rakyat bisa segera dimulai dan manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat. (*)
