Langgam.id – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengaktifkan Pos Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) di Hunian Sementara (Huntara) Lubuk Buaya, Kota Padang, Jumat (16/10/2026). Pos ini disiapkan untuk memperkuat layanan perlindungan bagi perempuan dan anak terdampak bencana.
Aktivasi Pos SAPA tersebut dirangkaikan dengan bimbingan teknis (bimtek) bagi calon petugas di Kantor Camat Koto Tangah. Sebanyak delapan calon petugas dari unsur Aisyiyah mengikuti pembekalan sebelum memberikan layanan kepada masyarakat.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang, Boby Firman, mengatakan keberadaan Pos SAPA menjadi langkah untuk mendekatkan akses layanan perlindungan kepada masyarakat, terutama setelah berakhirnya masa tanggap darurat bencana.
Menurutnya, penanganan persoalan perempuan dan anak membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat hingga tingkat kelurahan.
“Penanganan isu perempuan dan anak tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendirian. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari RT/RW, tokoh agama, hingga kader di tingkat kelurahan, untuk aktif mewujudkan Pos SAPA sebagai mata dan telinga kita bersama dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak,” katanya.
Ia menjelaskan, delapan calon petugas tersebut akan mendapatkan pembekalan mengenai pencegahan kekerasan, penerimaan pengaduan, mekanisme rujukan, serta pendampingan bagi perempuan dan anak yang membutuhkan perlindungan.
Boby juga berpesan agar para relawan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan mengedepankan empati dalam memberikan pelayanan kepada warga yang tinggal di huntara.
“Khusus kepada petugas relawan yang nantinya mengelola Pos SAPA ini, kami titipkan amanah yang mulia. Berikanlah pelayanan terbaik bagi korban yang berada di huntara dengan empati yang tinggi dan responsif,” ujarnya.
Sementara itu, Perencana Ahli Madya Kementerian PPPA, Dianawati Lasmindar, mengatakan aktivasi Pos SAPA merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan perempuan dan anak terdampak bencana tetap mendapatkan layanan perlindungan selama berada di hunian sementara.
Ia berharap keberadaan pos tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan perlindungan perempuan dan anak, terutama bagi kelompok rentan yang masih menjalani proses pemulihan pascabencana.
“Harapan kami, dengan adanya Pos Sahabat Perempuan dan Anak ini, perempuan dan anak yang berada di Huntara Kota Padang mendapatkan layanan dan perlindungan yang maksimal selama mereka tinggal di hunian sementara,” kata Dianawati.
Menurutnya, bimtek menjadi tahapan penting untuk mempersiapkan calon petugas sebelum memberikan layanan secara langsung. Melalui pembekalan tersebut, para relawan diharapkan memahami mekanisme pelayanan dan mampu merespons kebutuhan perempuan dan anak secara tepat.
“Harapan kami, bimtek ini akan diikuti oleh calon petugas SAPA sehingga pada saat pelaksanaan pemberian layanan, teman-teman petugas sudah dapat memberikan layanan yang terbaik bagi perempuan dan anak di kawasan Huntara Kota Padang,” tuturnya.
Melalui aktivasi Pos SAPA ini, pemerintah pusat dan daerah berharap sinergi dengan unsur masyarakat semakin kuat dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak terdampak bencana. Keberadaan pos tersebut juga diharapkan mendukung pemulihan pascabencana sekaligus memastikan pemenuhan hak perempuan dan anak selama tinggal di huntara. (HER)
