Keluhkan Anak Tak Dapat Akses Pendidikan karena Belum Vaksin, Ortu di Padang Datangi Ombudsman 

Berita Padang - berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Belasan ortu Komite Persatuan Wali Murid SD IT Luqman mendatangi Ombudsman

Para orang tua siswa yang datang ke Ombudsman Sumbar menyampaikan keluhannya soal SE Disdikbud Kota Padang soal vaksinasi. [foto: Nandito Putra]

Berita Padang – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Belasan ortu yang terhimpun dalam Komite Persatuan Wali Murid SD IT Luqman mendatangi Ombudsman Sumbar.

Langgam.id – Belasan orang tua (ortu) yang terhimpun dalam Komite Persatuan Wali Murid SD IT Luqman mendatangi Ombudsman RI Perwakilan Sumbar di Jalan Sawahan, Kota Padang, Kamis (10/2/2022).

Mereka datang karena tidak menerima anak mereka yang belum vaksinasi tidak diperbolehkan masuk sekolah.

Ketua Komite Persatuan Wali Murid SD IT Luqman Bandar Buat, Andre Antoni mengatakan, dirinya merasa dirugikan lantaran keberadaan surat edaran (SE) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Padang tentang vaksinasi.

“Kita sudah sepakat dengan seluruh orang tua murid untuk membuat aduan ke Ombudsman,” katanya.

Andre mengatakan, aduan itu bertujuan agar peserta didik tetap mendapatkan hak mereka terhadap pendidikan.

“Di saat mereka (murid) tidak bisa sekolah, setidaknya tetap mendapatkan layanan pendidikan di rumah secara daring,” kata dia.

Namun, kata dia, saat ini peserta didik tidak difasilitasi untuk mendapat akses pendidikan. “Untuk mendapat pelayanan sebagaimana mestinya, kita dari persatuan ortu akan mengupayakan berbagai cara,” kata dia.

Ia mengatakan, orang tua punya alasan masing-masing untuk tidak mengizinkan anaknya divaksinasi.

“Saya tidak bisa secara pribadi menyebutkan. Mungkin dari beberapa orang tua anti terhadap vaksin dan jarum suntik, orang tua punya alasan masing-masing,” ucapnya.

Andre mengakui bahwa pihak sekolah harus agar tetap menerapkan surat edaran. Namun, kata dia, karena di sekolah swasta, orang tua punya hak untuk menuntut pelayanan yang diberikan sekolah.

“Kita kan kalau di swasta bayar. Jadi gitu, karena pihak sekolah sudah melarang (PTM bagi siswa yang belum divaksinasi-red), tapi orang tua minta kepastian soal pendidikan anak,” sebutnya.

Ia mengatakan bahwa pendidikan adalah hak dasar dan tidak bisa karena belum vaksin.

Selain datang ke Ombudsman, hari ini terang Luqman, pihaknya  juga akan melayangkan surat permintaan audiensi ke Komisi IV DPRD Kota Padang.

“Hari ini kita akan masukan surat, mungkin Senin depan akan dilakukan pertemuan bersama Komisi IV DPRD,” beber Andre.

Salah seorang orang tua murid yang tidak ingin disebutkan namanya, mengatakan bahwa dirinya tidak ingin anaknya divaksin.

Baca juga: Ombudsman Terima Laporan Terkait SE Larangan Sekolah Bagi yang Belum Vaksin di Padang

“Karena kami menolak vaksin. Kalau kenapa-kenapa, kan tidak ada pertanggungjawaban,” kata dia.

“Masak gara-gara tidak vaksin dikaitkan dengan pendidikan,” tambahnya.

Dapatkan update berita Padang – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca Juga

Pengadaan barang rumah tangga di rumah dinas Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy menjadi sorotan.
Miliaran Rupiah Pengadaan Barang Mewah di Rumah Dinas Vasko Ruseimy
Anggaran Disorot, Pemprov Sumbar: Semua Transparan dan Bisa Dipantau!
Anggaran Disorot, Pemprov Sumbar: Semua Transparan dan Bisa Dipantau!
Rumah dinas wakil gubernur Sumatra Barat Vasko Ruseimy di Jalan Flamboyan Padang Barat
Penjelasan Pemprov Proyek Sumur Bor Rp250 Juta di Rumah Dinas Wagub
Pemprov Sumbar menyiapkan anggaran Rp885 juta untuk renovasi rumah dinas Sekda. Di luar itu juga ada anggaran pemeliharaan senilai Rp90 juta.
Anggaran Renovasi Rumah Dinas Sekda Sumbar Capai Rp800 Juta Lebih
Kasus Peluru Nyasar di UNP, Kodam Tutup Sementara Lapangan Latihan Tembak
Kasus Peluru Nyasar di UNP, Kodam Tutup Sementara Lapangan Latihan Tembak
Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menyiapkan anggaran sebesar Rp. 3.7 miliar untuk jasa tenaga keamanan.
Pemprov Sumbar Gelontorkan Anggaran Rp3,7 Miliar untuk Jasa Keamanan Kantor Gubernur