Langgam.id – Tahun 2020 akan berakhir dalam hitungan hari. Berbagai kejadian mewarnai isu-isu hukum dan politik di Sumatra Barat (Sumbar) selama satu tahun terakhir. Mulai dari penangkapan kepala daerah oleh KPK hingga warna-warni Pilkada serentak 2020.
Yang terbaru adalah hiruk-pikuk Pilkada di Sumbar. Pesta demokrasi itu kini diwarnai gugatan sejumlah pasangan calon (paslon) kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Peristiwa hukum dan politik lainnya yang tidak kalah jadi sorotan yakni penahanan Bupati Solok Selatan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia tersangdung kasus suap proyek pembangunan masjid dan jembatan.
Berikut beberapa peristiwa politik dan hukum Sumbar selama tahun 2020 yang dirangkum oleh langgam.id.
1. KPK Tahan Bupati Solok Selatan
Bupati Solok Selatan, Muzni Zakaria resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 30 Januari 2020. Muzni ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap proyek Masjid Agung Solok Selatan senilai Rp53.849.887.000 dan Jembatan Ambayan senilai Rp14.133.400.000.
Baca juga: Divonis 4 Tahun dan Denda Rp250 Juta, Hak Politik Muzni Zakaria juga Dicabut
Ia kemudian dijerat pasal 12 huruf a atau huruf b pasal-pasal 11 UU Nomor 31 Tahu 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Penggrebekan Pekerja Seks oleh Andre Rosiade
Aksi penggrebekan prostitusi online yang dilakukan anggoata DPR RI, Andre Rosiade bersama beberapa aparat kepolisian di Kota Padang 5 Februari 2020 lalu menuai kritikan berbagai pihak.
Salah satunya Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari yang menyebutkan pasal 235 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 menjelaskan tentang masalah etika DPR berkaitan dengan martabat, citra, kehormatan dan kreabilitas DPR.
Oleh sebab itu, menurur Feri penggrebekan yang dilakukan Andre dengan membuat vlog itu sangat mengganggu kelembagaan DPR, karena harusnya DPR ini berada pada level pembuatan kebijakan.
3. Demo Penolakan Permenhub 118 dan Penolakan Omnibus Law
Penghujung Februari hingga awal Maret terjadi dua demo penolakan masyarakat Sumatra Barat terhadap pemerintah. Pada 27 Februari 2020 puluhan sopir taksi online melakukan demo di gedung DPRD untuk melakukan penolakan atas Permenhub 118 yang dinilai merugikan mereka dan terlalu kapitalis.
Sedangkan pada 3 Maret 2020, gedung DPRD kembali dipenuhi ratusan mahasiswa yang berdemo demi menyuarakan penolakan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang sedang dibahas DPR RI untuk dijadikan Undang-Undang.
4. Pernyataan Puan Maharani Soal Pancasila dan Sumbar
Ketua DPR RI, Puan Maharani sempat menyinggung Pancasila dan Sumbar pada 3 September lalu. Pernyataan puan saat memberikan SK dukungan pada calon gubernur Mulyadi itu pun berbuntut panjang.
“Untuk Provinsi Sumatra Barat, rekomendasi diberikan kepada Ir. Mulyadi dan Drs. H. Ali Mukhni. Merdeka! Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila,” kata Puan ketika itu.
Baca juga: Irwan Prayitno Minta Masyarakat Sumbar Maafkan Puan Maharani
Pada saat yang bersamaan, Ketua Dewan Perwakilam Daerah (DPD) Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) Sumatra Barat, Alex Indra Lukman menyebutkan bahwa pernyataan Puan Maharani terkait masyarakat Sumbar itu hanya untuk internal partai.
5. Penetapan Paslon Pilgub Sumbar 2020
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatra Barat menggelar penetapan pasangan calon pilgub sumbar 2020 pada 23 September lalu. Pleno penetapan paslon tersebut diadakan di gedung KPU Sumbar secara tertutup demi menghindari kerumunan dan penularan covid-19.
Hasil pleno pada hari itu, KPU memutuskan terdapat empat paslon yang akan merebut kemenangan dalam pilgub Sumbar 2020, yakni Mulyadi-Ali Mukhni, Nasrul Abit-Indra Catri, Fakhrizal-Genius Umar, dan Mahyeldi-Audy Joinaldy.
6. Demo UU Cipta Kerja yang Berlarut
Bulan Oktober 2020 diwarnai dengan aksi penolakan terhadap UU Cipta Kerja oleh mahasiswa di Sumatra Barat. Penolakan ini juga diikuti dengan mogok kerja para buruh yang merasa UU ini hanya akan berpihak pada pengusaha.
Demo penolakan dilakukan pada tanggal 7, 8, 15, dan 28 Oktober 2020 di depan gedung DPRD Sumbar, bahkan aparat kepolisian sempat mengamankan 84 orang perusuh saat demo tersebut.
Diketahui akhinya UU Cipta Kerja ditandatangani oleh Preside RI, Joko Widodo pada Senin, 2 November 2020 dan tercatat sebagai UU Nomor 11 Tahun 2020.
7. Pilkada Serentak 2020
Pada 9 Desember lalu, beberapa daerah di Indonesia melakukan pilkada untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Termasuk di Sumatra Barat.
Beberapa kejadian sempat mewarnai Pilkasa serentak di Ranah Minang ini. Mulai dari berbagai macam pelanggaran yang dilakukan parpol yang bersaing, hingga pernak pernik kreatif petugas di TPS saat hari pemungutan suara meski belangsung di tengah masa pandemi covid-19. (Tasya/ABW)
Discussion about this post