Kader Tantang Mahasiswa Turunkan Jokowi, Ketua Gerindra Sumbar Bilang Begini

Soal Akan Tutup Penerbangan dari Batam

Nasrul Abit, Wakil Gubernur Sumatera Barat (Foto: Zulfikar/Langgam.id)

Langgam.id Sebuah video berisi ajakan menantang mahasiswa untuk menurunkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) viral di media sosial (medsos). Informasinya, kata-kata “pembakar” semangat demonstrasi itu dilontarkan oleh salah seorang anggota DPRD Sumatra Barat (Sumbar) Hidayat, ketika menggelar audiensi dengan perwakilan mahasiswa yang berunjuk rasa di kantor DPRD Sumbar, Rabu (26/9/2019) kemarin.

Dalam cuplikan video itu, politisi partai Gerindra Sumbar itu mengajak mahasiswa untuk menurunkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ajakan tersebut sontak dijawab teriakan sepakat oleh puluhan mahasiswa yang berada di ruang khusus I DPRD Sumbar.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Gerindra Sumbar Nasrul Abit turut menanggapi perkataan seorang kader Gerindra di dalam video itu. Dia mengaku telah melihat cuplikan video tersebut.

Menurutnya, sejumlah kepala daerah juga bertanya kepada dirinya tentang komentar tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa tidak dibenarkan seorang anggota DPRD berucap seperti itu.

“Tidak dibenarkan dalam demo ini untuk berbicara tentang menurunkan presiden, karena presiden itu eksekutif dan satu kesatuan dengan legislatif di pemerintahan,” kata Nasrul Abit, Kamis (26/9/2019).

Ia menegaskan, ujaran tersebut bukanlah sikap dan pernyataan resmi partai Gerindra. Namun, murni pendapat pribadi Hidayat. Jika pendapat partai, ia sudah menginstruksikan agar tidak memberikan pernyataan yang bertentangan dengan pemerintah.

“Pendapat partai tidak ada seperti itu, jadi akan ada evaluasi nantinya,” katanya.

Terkait apakah Hidayat akan diberikan sanksi atas pernyataan itu, Nasrul mengaku belum membicarakan hal tersebut. Sebab,sanksi merupakan wewenang pengurus pusat. Ia juga akan berkoordinasi dengan pengurus pusat dan terhadap Hidayat sendiri.

“Tidak ada kata-kata menerunkan Presiden. Demo ini aspirasi, generasi muda menyalurkan haknya tidak ada masalah, itu juga untuk evaluasi perbaikan kedepan, hanya saja jangan anarkis,” katanya. (Rahmadi/RC)

Baca Juga

Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Doni Harsiva Yandra. (Foto: Humas DPRD)
Antisipasi Kecelakaan Truk Berulang di Jalan Sumbar, Pengawasan Uji KIR Harus Diperketat!
Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Doni Harsiva Yandra. (Foto: Ig Donihy.01)
DPRD Sumbar Desak Peran Serius Jembatan Timbang, Cegah Kecelakaan Truk Muatan Berat
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Eviyandri. (Foto: Buliza Rahmat/Langgam.id)
DPRD Sumbar Akan Bentuk Pansus, Usut 371 Buruh Perusahaan Kelapa Dipecat dan Tak Digaji
Direktur LBH Padang, Diki Rafiki, saat diwawancara awak media. (Foto: Buliza Rahmat/Langgam.id)
Nasib Pilu 371 Buruh Perusahaan Kelapa di Padang Pariaman, Dipecat Tanpa Surat dan Gaji
Ketua DPD KSPSI Sumbar, Ruli Eka Putra. (Foto: Buliza Rahmat/Langgam.id)
Gelombang Protes Buruh Sumbar: Upah Dipotong, Anggaran BPJS Diduga Digelapkan Perusahaan
Pemprov dan DPRD Sumbar Sahkan 2 Ranperda
Pemprov dan DPRD Sumbar Sahkan 2 Ranperda