Isolasi Mandiri Tak Efektif, Ketua DPRD Sumbar Minta Tempat Karantina Pasien Covid-19 Ditambah

30 miliar

Ketua DPRD Sumbar Supardi. (Foto: Rahmadi/Langgam.id)

Langgam.id- Ketua DPRD Sumatra Barat Supardi meminta Pemerintah Provinsi Sumbar, untuk menambah tempat karantina bagi pasien Covid-19.

“Ada 4 daerah yang zona merah dan 12 zona oranye. Penanganannya harus jelas dan terukur, makanya kita minta kepada pemerintah baik gubernur wali kota dan bupati tolong tambah ruangan karantina di masing masing daerah,” ujarnya kepada langgam.id Minggu (04/10/2020).

Baca juga: 4 Daerah di Sumbar Zona Merah Covid-19, Zona Kuning Tinggal 3

Supardi menilai, isolasi mandiri yang dijalani pasien Covid-19 tidak efektif. Ada rumah yang dijadikan tempat isolasi mandiri tidak memenuhi persyaratan.

“Contoh ada kamar mandi yang hanya satu di rumah. Sehingga bercampur dengan anggota keluarga lain,” ujarnya.

Makanya, kata dia, Pemprov harus menambah tempat karantina, agar bisa menampung seluruh warga yang terinfeksi Covid-19. Sehingga perawatan pasien bisa dilakukan dengan efektif.

Ia mengatakan, APBD sudah diperuntukkan untuk penanganan Covid-19 dan recovery ekonomi. Sehingga tidak ada lagi alasan tidak anggaran untuk menambah tempat karantina.

“Tidak ada alasan penuh, tidak ada alasan tidak ada uang, APBD kita di perubahan diperuntukkan untuk penanganan covid-19 dan recovery ekonomi sesuai instruksi Mendagri,” ujarnya.

Supardi menyebut, banyak jalan keluar yang bisa dilakukan pemprov. Misalnya menjadikan sekolah sebagai tempat karantina, menyewa wisma dan hotel.

“Jika tidak, bisa jadi angka terus naik karena penanganan seperti ini, swab dilakukan terus, tapi penanganan tidak dilakukan maksimal,” ujarnya. (Rahmadi/AE)

Baca Juga

Kapolda Sumbar, Irjen Pol Gatot Tri Suryanta memimpin patroli ke sejumlah titik rawan tawuran dan balap liar di Kota Padang pada Jumat
Sertijab Kapolda Sumbar Masih Tunggu Jadwal Mabes Polri
Demo masyarakat Kasang di Ombudsman menuntuk tindaklanjut laporan dugaan maladministrasi oleh Gubernur Sumbar dalam pemberian izin tambang adesit.
Demo Ombudsman, Masyarakat Kasang  Desak Gubernur Mahyeldi Diperiksa Terkait Izin Tambang Andesit
Kerangka besi bangunan hotel di simpadan sungai Batang Anai, Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar.
Walhi Desak Pemprov Sumbar Segera Bongkar Bangunan di Lembah Anai
Kasus Dosen Poltekkes Padang Jatuh dari Lantai III, Polisi Cek CCTV 
Kasus Dosen Poltekkes Padang Jatuh dari Lantai III, Polisi Cek CCTV 
Pemerintah Kota Padang mengajukan pengadaan 1.540 unit tablet Android senilai Rp3 miliar dalam APBD Kota Padang 2026. Ilustrasi Canva
Pemko Padang Anggarkan Rp3 Miliar Lebih Beli 1.500 Tablet Android
Revitalisasi Pasar Raya Padang, Relokasi Pedagang Ditargetkan hanya Sampai September
Revitalisasi Pasar Raya Padang, Relokasi Pedagang Ditargetkan hanya Sampai September