Isolasi Mandiri Tak Efektif, Ketua DPRD Sumbar Minta Tempat Karantina Pasien Covid-19 Ditambah

30 miliar

Ketua DPRD Sumbar Supardi. (Foto: Rahmadi/Langgam.id)

Langgam.id- Ketua DPRD Sumatra Barat Supardi meminta Pemerintah Provinsi Sumbar, untuk menambah tempat karantina bagi pasien Covid-19.

“Ada 4 daerah yang zona merah dan 12 zona oranye. Penanganannya harus jelas dan terukur, makanya kita minta kepada pemerintah baik gubernur wali kota dan bupati tolong tambah ruangan karantina di masing masing daerah,” ujarnya kepada langgam.id Minggu (04/10/2020).

Baca juga: 4 Daerah di Sumbar Zona Merah Covid-19, Zona Kuning Tinggal 3

Supardi menilai, isolasi mandiri yang dijalani pasien Covid-19 tidak efektif. Ada rumah yang dijadikan tempat isolasi mandiri tidak memenuhi persyaratan.

“Contoh ada kamar mandi yang hanya satu di rumah. Sehingga bercampur dengan anggota keluarga lain,” ujarnya.

Makanya, kata dia, Pemprov harus menambah tempat karantina, agar bisa menampung seluruh warga yang terinfeksi Covid-19. Sehingga perawatan pasien bisa dilakukan dengan efektif.

Ia mengatakan, APBD sudah diperuntukkan untuk penanganan Covid-19 dan recovery ekonomi. Sehingga tidak ada lagi alasan tidak anggaran untuk menambah tempat karantina.

“Tidak ada alasan penuh, tidak ada alasan tidak ada uang, APBD kita di perubahan diperuntukkan untuk penanganan covid-19 dan recovery ekonomi sesuai instruksi Mendagri,” ujarnya.

Supardi menyebut, banyak jalan keluar yang bisa dilakukan pemprov. Misalnya menjadikan sekolah sebagai tempat karantina, menyewa wisma dan hotel.

“Jika tidak, bisa jadi angka terus naik karena penanganan seperti ini, swab dilakukan terus, tapi penanganan tidak dilakukan maksimal,” ujarnya. (Rahmadi/AE)

Baca Juga

Pakar Hukum Tegaskan Pelaku VCS Bupati Limapuluh Kota Tak Bisa Restorative Justice Meski Dimaafkan
Pakar Hukum Tegaskan Pelaku VCS Bupati Limapuluh Kota Tak Bisa Restorative Justice Meski Dimaafkan
Polisi Sebut Rekaman VCS Bupati Safni Editan, Pakar Hukum: Harus Uji Digital Forensik, Tak Bisa Pengakuan Pelaku Saja
Polisi Sebut Rekaman VCS Bupati Safni Editan, Pakar Hukum: Harus Uji Digital Forensik, Tak Bisa Pengakuan Pelaku Saja
Pembuat Rekaman VCS Bupati Limapuluh Kota Ternyata Narapidana di Jambi, Polisi Malah Upayakan RJ
Pembuat Rekaman VCS Bupati Limapuluh Kota Ternyata Narapidana di Jambi, Polisi Malah Upayakan RJ
Tanpa Libatkan Pakar, Polisi Sebut Rekaman VCS Bupati Limapuluh Kota Safni Hasil Editan
Tanpa Libatkan Pakar, Polisi Sebut Rekaman VCS Bupati Limapuluh Kota Safni Hasil Editan
Djangan sekali-kali meninggalkan sedjarah! Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sedjarahnya sendiri. Dari sedjarah
Gala Adat dan Pertaruhan Marwah
Profil Riki Chandra, Alumni Komunikasi Penyiaran Islam UIN IB yang Jadi Anggota KPID Sumbar
Profil Riki Chandra, Alumni Komunikasi Penyiaran Islam UIN IB yang Jadi Anggota KPID Sumbar