Langgam.id - Selain menyoal kunjungan kerja, sasaran interpelasi yang diusulkan Fraksi Gerindra di DPRD Sumatra Barat (Sumbar), juga menyangkut persoalan di tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumbar.
Landasan pengusulan hak interpelasi itu disampaikan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumbar Hidayat, dalam rapat paripurna penyampaian penjelasan pengusul terhadap hak interpelasi DPRD kepada Gubernur Sumbar Irwan Prayiyno, di Gedung DPRD Sumbar, Jumat (28/2/2020).
Salah contoh BUMD yang menjadi perhatian adalah PT Grafika yang core bisnis utamanya adalah bidang percetakan. Namun, diberikan tambahan modal untuk mengembangkan bisnis dalam bidang ritel yang bernama Minang Mart.
"Sempat menjadi objek ekpos sukses saudara Gubernur, namun kenyataannya kami menilai itu gagal," katanya.
Bukti kegagalan Minang Mart adalah bergugurannya satu persatu gerainya di Kota Padang dan sejumlah daerah lain. Bahkan, banyak gerai Minang Mart berganti nama di berbagai lokasi.
Selain bisnis ritel, PT Grafika juga ikut bermain dalam perdagangan bawang putih. Padahal, fokusnya di bisnis percetakan. Kemudian juga ada laporan banyaknya hak karyawan yang tidak dibayarkan.
"Kenyataan ini membuktikan BUMD itu sedang sakit, tetapi tidak ada tindakan dari Pemprov padahal sudah diberikan penyertaan modal hingga miliaran rupiah," ujarnya.
Seharusnya penyertaan modal kepada BUMD, kata Dayat, harus sebanding dengan pemasukan yang didapatkan daerah. Namun berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan banyak belum sesuai dengan yang diharapkan.
"Bahkan ada yang sama sekali tidak memberikan keuntungan tetapi tetap diberikan penyertaan modal," katanya.
Selain PT Grafika, dalam lima tahun terakhir banyak BUMD berada dalam kondisi yang tidak memuaskan seperti PT Andalas Tuah Sakato (ATS), PT Dinamika, PT Pembangunan Sumbar, PT Jamkrida,PT Balalairung Citra Jasa, dan Bank Nagari. (Rahmadi/ICA)
