Langgam.id — Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah meminta setiap pejabat administrator atau Eselon III di lingkungan pemerintah daerah menghasilkan minimal satu inovasi sebagai bagian dari penilaian kinerja aparatur.
Instruksi itu disampaikan Mahyeldi saat membuka Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penginputan Data Pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID) bagi perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumbar serta pemerintah kabupaten dan kota se-Sumbar di Auditorium Gubernuran Sumbar, Rabu (10/6/2026).
Menurut Mahyeldi, inovasi harus menjadi budaya kerja yang melekat dalam birokrasi, bukan sekadar program insidental. Melalui inovasi, pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Tujuan inovasi daerah pada dasarnya adalah meningkatkan kinerja. Untuk itu, seluruh perangkat daerah harus terus berinovasi agar kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik di Sumbar semakin optimal,” ujar Mahyeldi.
Ia menegaskan, setiap pejabat administrator atau Eselon III wajib menghasilkan sedikitnya satu inovasi yang nantinya dimasukkan dalam Perjanjian Kinerja dan menjadi salah satu indikator penilaian kinerja perangkat daerah.
Menurut dia, kebijakan tersebut bertujuan mendorong lahirnya lebih banyak terobosan dari seluruh lini birokrasi sehingga inovasi tidak hanya berasal dari pimpinan OPD, tetapi juga dari pejabat pelaksana yang berhadapan langsung dengan berbagai persoalan pelayanan publik.
Mahyeldi juga meminta seluruh perangkat daerah memenuhi persyaratan dalam penilaian Innovative Government Award (IGA), termasuk memastikan inovasi tersedia pada sedikitnya lima dari enam urusan wajib pelayanan dasar.
Ia menilai Indeks Inovasi Daerah memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu komponen dalam Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selain itu, capaian indeks tersebut turut menjadi parameter dalam penentuan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) aparatur sipil negara.
Dalam kesempatan itu, Mahyeldi mengapresiasi capaian Sumbar yang berhasil mempertahankan predikat Provinsi Sangat Inovatif selama delapan tahun berturut-turut sejak 2018 hingga 2025.
Pada 2024, Sumbar meraih peringkat pertama nasional dalam penilaian Indeks Inovasi Daerah. Sementara pada 2025, Sumbar menempati peringkat kedua nasional dari 38 provinsi dengan predikat Sangat Inovatif.
Sepanjang 2025, Pemerintah Provinsi Sumbar menginput 487 inovasi ke dalam aplikasi IID, yang terdiri atas 84 inovasi tata kelola pemerintahan, 297 inovasi pelayanan publik, dan 106 inovasi lainnya. Sebanyak 208 inovasi di antaranya telah dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk proses pengukuran.
Mahyeldi berharap capaian tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan melalui komitmen seluruh perangkat daerah untuk terus melahirkan inovasi yang berdampak langsung terhadap peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. (HER)
