Ini Alasan Pengadaan Tablet Senilai Rp800 Juta Anggota DPRD Padang Panjang

Langgam.id-DPRD Padang Panjang

Ilustrasi tablet. [foto: canva.com]

Langgam.id – 20 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Padang Panjang akan difasilitasi tablet dalam menunjang kinerja sebagai legislatif. Pengadaan tablet ini menelan anggaran Rp800 juta.

Bukan tanpa alasan Sekretariat DPRD Padang Panjang melakukan pengadaan alat elektronik tersebut. Menurut Ketua DPRD Padang Panjang, Mardiansyah, pengadaan dilakukan demi penghematan.

Salah satunya, kata dia, persoalan kebutuhan surat-surat dan bakalan kemungkinan mengunakan kertas banyak. Dengan adanya tablet, tentunya akan memperkecil pengunaan kertas hingga upaya foto copy.

“Kalau sudah pakai itu (tablet) masing-masing anggota dikirim aja (file),” kata Mardiansyah dihubungi langgam.id, Senin (29/11/2021).

Ia mengakui tablet tersebut tak sepenuhnya menjadi hak milik, namun aset negara. Alat ini akan dipasang di meja masing-masing anggota dewan.

“Ini masuk ke aset negara, bukan buat kami, itu perlu dicatat. Jangan mentang-mentang nanti dipinjamkan ke anggota dewan, untuk anggota dewan, bukan seperti itu,” tegasnya.

Berdasarkan data LPSE Padang Panjang, tahap tender pengadaan tablet saat ini sudah selesai dengan menggunakan APBD tahun 2021. Untuk nilai HPS paket sebesar Rp631.320.000.

Baca juga: Pengadaan Tablet 20 Anggota DPRD Padang Panjang Telan Anggaran Rp800 Juta

Jika dihitung-hitung, dengan nilai pengadaan tablet sebesar itu bisa diperkirakan untuk satu unit tablet seharga Rp31 juta hingga Rp40 juta. Unit tablet dengan nilai harga sebesar ini tentunya cukup memiliki spesifikasi yang luar biasa.

Saat ditanya kondisi sekarang sedang pandemi covid-19, Mardiansyah menilai, anggaran bisa disesuaikan. “Kan nanti masih ditawarkan. Yang mengadakan sekwan, bukan kami,” ujarnya.

Baca Juga

Penjelasan BNN Soal Penggerebekkan Gudang Sabu di Kota Padang
Penjelasan BNN Soal Penggerebekkan Gudang Sabu di Kota Padang
Sensus Ekonomi Harus Jadi Data Akurat untuk Fondasi Kebijakan Pembangunan Sumbar
Sensus Ekonomi Harus Jadi Data Akurat untuk Fondasi Kebijakan Pembangunan Sumbar
Kapolda Sumbar, Irjen Pol Gatot Tri Suryanta memimpin patroli ke sejumlah titik rawan tawuran dan balap liar di Kota Padang pada Jumat
Sertijab Kapolda Sumbar Masih Tunggu Jadwal Mabes Polri
Demo masyarakat Kasang di Ombudsman menuntuk tindaklanjut laporan dugaan maladministrasi oleh Gubernur Sumbar dalam pemberian izin tambang adesit.
Demo Ombudsman, Masyarakat Kasang  Desak Gubernur Mahyeldi Diperiksa Terkait Izin Tambang Andesit
Kerangka besi bangunan hotel di simpadan sungai Batang Anai, Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar.
Walhi Desak Pemprov Sumbar Segera Bongkar Bangunan di Lembah Anai
Kasus Dosen Poltekkes Padang Jatuh dari Lantai III, Polisi Cek CCTV 
Kasus Dosen Poltekkes Padang Jatuh dari Lantai III, Polisi Cek CCTV