Identifikasi Awal, KPK Temukan Berbagai Masalah di Danau Maninjau

Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: KPK menemukan sejumlah masalah yang menyebabkan kerusakan di Danau Maninjau.

Keramba apung di Danau Maninjau. [foto: IG @febibayu]

Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: KPK menemukan sejumlah masalah yang menyebabkan kerusakan di Danau Maninjau.

Langgam.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI telah melakukan identifikasi awal terhadap Danau Maninjau di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatra Barat (Sumbar). Sejumlah masalah ditemukan yang menyebabkan kerusakan pada danau.

Plt. Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding mengatakan, Sumbar memiliki Danau Maninjau yang menjadi salah satu primadona pariwisata. Sekaligus, danau ini juga masuk dalam 15 danau prioritas nasional.

"KPK bersama para pihak terkait, telah melakukan identifikasi awal permasalahan yang dihadapi di perairan dan sempadan Danau Maninjau," katanya lewat keterangan tertulis, Kamis (24/3/2022).

Hasil identifikasi menurut dia, yaitu banyak keramba apung yang tidak memiliki izin sehingga menimbulkan berbagai dampak buruk.

Kemudian terangnya, terdapat banyak sisa pakan dan kotoran dari jutaan ton ikan yang ada di keramba.

"Ini membuat air danau menjadi keruh dan sisa pakan mengendap di dasar danau," katanya.

Selain itu, bencana ekologis juga terjadi saat musim hujan dan angin kencang. Limbah ikan yang ada di dasar danau teraduk lalu naik atas permukaan yang menghasilkan amonia. Zat itu kemudian meracuni ikan.

"Setiap tahun mengakibatkan ratusan ribu ton ikan mati di Danau Maninjau," katanya.

Selain Danau Maninjau ungkap Ipi, ada lagi Danau Singkarak juga memiliki banyak pelanggaran. Di antaranya terjadi perubahan bentuk bibir Danau Singkarak akibat reklamasi.

Kedua danau di Sumbar ini katanya, masuk ke dalam 15 danau prioritas nasional.

"Reklamasi dan budi daya ikan yang ilegal di perairan danau, adalah contoh masalah yang terdapat di 15 danau prioritas nasional," ujarnya.

Masalah yang terjadi di 15 danau prioritas ini menurutnya bampir sama. Danau-danau tersebut mengalami kerusakan daerah tangkapan air danau, kerusakan sempadan danau, kerusakan badan air danau, dan pengurangan volume tampungan danau.

Ia menambahkan, pelanggaran lainnya yaitu pengurangan luas danau, peningkatan sedimentasi, penurunan kualitas air, dan penurunan keanekaragaman hayati yang mengakibatkan masalah ekologi, ekonomi, serta sosial budaya bagi masyarakat.

Lewat upaya penyelamatan Danau Prioritas Nasional, menurut Ipi, pemerintah berharap danau sebagai kekayaan negara bisa kembali memberi manfaat yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat di sekitarnya. Bukan hanya untuk pihak-pihak tertentu saja.

Baca juga: Danau Maninjau Mendesak Diselamatkan

"Kelestarian danau juga bisa tetap terjaga agar dapat dinikmati oleh generasi penerus bangsa," katanya.

Dapatkan update berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca Juga

Pemkab Agam Gelar Apel Gabungan Pasca Libur Idul Fitri, Pastikan Pelayanan Kembali Optimal
Pemkab Agam Gelar Apel Gabungan Pasca Libur Idul Fitri, Pastikan Pelayanan Kembali Optimal
Pawai Obor Daruak Daram Hangatkan Malam Jelang Lebaran di Lubuk Basung
Pawai Obor Daruak Daram Hangatkan Malam Jelang Lebaran di Lubuk Basung
Kepala BPBD Agam, Budi Prawiranegara mengatakan bahwa banjir bandang lahar dingin yang melanda Kecamatan Candung dan Kecamatan Sungai
Dampak Banjir Lahar Dingin di Agam: Jalan Pertanian Putus hingga Warga Harus Dievakuasi
Kapolresta Bukittinggi, Kombes Pol Yessi Kurniati meninjau lokasi musibah banjir lahar dingin aliran Gunung Marapi di Bukit Batabuah,
Antisipasi Banjir Lahar Dingin, Polres Bukittinggi Koordinasi dengan BPBD Agam
Banjir lumpur melanda daerah Bukit Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, pada Jumat (5/4/2024). Sejumlah pemukiman penduduk dan
Banjir Lahar Dingin Terjang Bukit Batabuah dan Sungai Pua, Agam
Minta Pengusaha Bayarkan THR, Disnakerin Padang Buka Posko Pengaduan
Pemkab Agam Masih Kaji THR untuk THL