Langgam.id – Perubahan iklim yang semakin nyata mulai mengancam ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah yang bergantung pada sektor pertanian dan kehutanan. Kondisi ini mendorong perlunya upaya menjaga kelestarian hutan sekaligus membuka peluang ekonomi baru melalui perdagangan karbon.
Dosen Fakultas Pertanian Universitas Andalas (UNAND), Yulinda, Ph.D., menilai Hutan Nagari Salibutan di Kabupaten Padang Pariaman memiliki potensi besar menjadi contoh pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang berkelanjutan. Menurutnya, kawasan tersebut tidak hanya berperan menjaga keseimbangan ekosistem, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
“Perubahan iklim bukan lagi ancaman di masa depan, tetapi sudah menjadi kenyataan. Banjir, tanah longsor, hingga ketidakpastian musim tanam semakin sering terjadi dan berdampak langsung pada ketahanan pangan serta kesejahteraan masyarakat,” kata Yulinda, Jumat (31/7/2026).
Ia menjelaskan, keberadaan Hutan Nagari yang dipadukan dengan sistem Parak yang masih terjaga menjadikan kawasan tersebut memiliki kemampuan menyerap dan menyimpan karbon dalam jumlah besar. Potensi itu dapat dimanfaatkan melalui skema perdagangan karbon (carbon trade), sehingga masyarakat memperoleh insentif ekonomi tanpa harus mengeksploitasi kawasan hutan.
Menurut Yulinda, selama ini masyarakat menggantungkan penghasilan dari sektor pertanian, Parak, dan hasil hutan bukan kayu seperti madu, pinang, asam kandis, hingga berbagai jenis rempah-rempah. Kehadiran perdagangan karbon dinilai mampu menjadi sumber pendapatan baru yang berkelanjutan sekaligus mendorong masyarakat terus menjaga kelestarian hutan.
“Perdagangan karbon dapat menjadi sumber pendapatan baru yang berkelanjutan sekaligus memberikan insentif bagi masyarakat untuk terus menjaga hutan,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menyebut ekonomi karbon juga berpotensi memperkuat perekonomian nagari. Dana yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), memperkuat usaha hasil hutan bukan kayu, mengembangkan ekowisata, hingga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.
Meski demikian, Yulinda menegaskan keberhasilan perdagangan karbon memerlukan kesiapan masyarakat dan kelembagaan lokal. Karena itu, diperlukan penguatan kapasitas melalui pelatihan pengukuran stok karbon, pemetaan partisipatif, hingga penyusunan regulasi nagari agar pengelolaan hutan berlangsung secara profesional, transparan, dan berkelanjutan.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN), Pemerintah Nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN), kalangan akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan dalam membangun tata kelola hutan yang berkelanjutan.
“Perdagangan karbon bukan hanya tentang nilai ekonomi, tetapi juga merupakan bentuk penghargaan kepada masyarakat yang menjaga hutan. Jika dikelola dengan baik, Hutan Nagari Salibutan dapat menjadi model pengelolaan karbon berbasis komunitas yang mampu menghubungkan pelestarian lingkungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Kajian tersebut merupakan bagian dari kegiatan penelitian yang didanai oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Temuan ini diharapkan dapat menjadi salah satu model pengembangan ekonomi hijau berbasis masyarakat di Sumatera Barat, sekaligus memperkuat ketahanan pangan di tengah ancaman perubahan iklim. (HER)
