Langgam.id - Guru Besar Ilmu Politik Unand Asrinaldi ikut berkomentar terkait pencatutan identitas warga sebagai anggota partai politik. Fenomena ini dinilai sebagai bentuk ketidaksiapan parpol untuk merekrut anggota.
Menurutnya, kejadian ini sering dilakukan oleh partai baru calon peserta Pemilu. Termasuk kejadian baru-baru ini, dikala KPU kota/kabupaten di seluruh Indonesia sedang menjalankan proses verifikasi faktual.
Pengajar di Departemen Ilmu Politik Unand itu berpendapat, banyak parpol baru yang belum memiliki anggota tulen di jajaran keanggotaannya, seringkali mengambil Nomor Induk Kependudukan (NIK) orang lain. Lalu, lanjutnya, dientry-kan dalam proses pendaftaran di KPU.
"Persoalan rekrument partai politik, tidak hanya dalam konteks Pemilu kita, justru merupakan masalah dasar dari parpol itu sendiri," kata pria yang biasa disapa Prof. Al ini.
Asrinaldi menjelaskan, butuh proses yang sangat panjang dalam mendirikan suatu partai politik. Bukan ujug-ujug satu tahun, dua tahun menjelang Pemilu.
Prosesnya harus dari menjadi Organisasi Masyarakat (Ormas) dulu, menyamakan persepsi antar anggota dulu. Para anggota tidak dulu membicarakan perihal kekuasaan, melainkan harus dibiasakan berdiskusi soal-soal negara dan kebangsaan.
Setelah duduk perkaranya jelas, ungkap Asrinaldi, baru suatu organisasi masyarakat dapat bertransformasi menjadi partai politik. Namun kalau tiba-tiba jadi parpol, masyarakat juga tidak seluruhnya memiliki pendidikan politik atau punya pemahaman politik. Tak urung sebagiannya bahkan alergi politik.
Akibatnya, banyak partai politik baik baru atau yang lebih dahulu berdiri, kesulitan mencari orang-orang yang memang berminat dalam politik. Itu yang sering kali ditampilkan oleh dunia politik di Indonesia kepada masyarakat.
"Cenderung hanya dalam konteks perebutan kekuasaan. Bukan pertempuran dalam hal gagasan dan ide tentang memabangun bangsa dan negara, atau mensejahterakan masyarakat," tutur Dosen Unand ini.
Hal lain yang membuat fenomena ini semakin marak, karena mahalnya ongkos logistik Pemilu. Ditegaskan, berpartai tidak hanya sekadar mendirikan partai, melainkan juga menjalankan ide-ide dan gagasan yang telah dibangun.
"Negara kita, dengan jumlah penduduk yang banyak dan jumlah wilayah yang luas, membutuhkan biaya yang besar untuk bisa mengeksekusi gagasan sebuah partai. Satu diantara warga masyarakat yang punya pasokan finansial besar adalah pengusaha," katanya.
Korelasi ini menimbulkan fakta demokrasi, bahwasannya parpol baru yang lolos menjadi peserta Pemilu seringkali dimiliki pengusaha.
Asrinaldi menuturkan, sekarang peristiwa seperti ini yang diantisipasi negara, agar politik dapat benar-benar diakses seluruh warga negara. Pemerintah dan DPR telah sepakat agar parpol bisa dibiayai oleh negara (APBN). Termasuk di dalamnya konteks pendidikan politik bagi masyarakat.
Sisi lain, menurut pria kelahiran Solok, Sumatra Barat itu, sebagian masyarakat Indonesia apatis dengan politik. Mereka tidak peduli dengan aktifitas politik.
Baca Juga: Nama Dicatut Parpol, Warga Pariaman Dipersilakan Lapor KPU dan Bawaslu hingga 4 November 2022
Ketika ada yang memanfaatkan identitasnya bagi kepentingan parpol, masyarakat ini tidak tau mau mengadu pada siapa. Pun, tidak tahu harus melakukan apa. Hal ini juga disebabkan akibat rendahnya pengetahuan masyarakat akan politik.
—
