InfoLanggam-- Lembaga survei Polstra merilis hasil survei elektabilitas calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, Epyardi Asda-Ekos Albar dan Mahyeldi Ansharullah-Vasko Ruseimy, Senin (18/11/2024) lalu.
Berdasarkan temuan hasil survei itu, elektabilitas Epyardi-Ekos sebesar 46,8 persen, sedangkan elektabilitas Mahyeldi-Vasko 42,6 persen. Sebesar 10,6 persen responden tidak tahu atau tidak menjawab.
Direktur Eksekutif Polstra Research & Consulting, Yovaldri Riki, mengatakan bahwa survei yang melibatkan 1.200 responden di 19 kabupaten dan kota di Sumbar dilakukan 22 Oktober hingga 3 November 2024.
Menurut Riki, margin of error surveinya 2,8 persen, dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Riki lantas menjelaskan penyebab tingginya elektabilitas Epyardi-Ekos daripada Mahyeldi-Vasko.
Hal itu dikatakan karena meningkatnya popularitas Epyardi dan Ekos. Disamping ada korelasi antara harapan pemilih dan kenyataan kinerja pemerintahan Mahyeldi.
Pihaknya menemukan bahwa sejumlah kinerja Mahyeldi sebagai gubernur, seperti pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan lapangan kerja menjadi perhatian pemilih.
"Responden menilai kinerja Mahyeldi tidak berhasil pada ketiga bidang tersebut,” ujar Riki.
Sejauh ini, lanjutnya masyarakat Sumbar menginginkan pemimpin Sumbar ke depan mampu menyelesaikan masalah infrastruktur, menumbuhkan ekonomi, dan pemerintahan yang bersih dari korupsi.
Dalam temuan surveinya, responden menilai Mahyeldi tidak berhasil dalam ketiga bidang itu.
“Ketidakberhasilan itu ikut menjadi perhatian pemilih dalam mempertimbangkan kembali Mahyeldi sebagai gubernur,” kata Riki.
Riki mengakui bahwa sebelumnya, memang jarak elektabilitas kedua pasang calon itu jauh, yakni elektabilitas Mahyeldi-Vasko mengungguli elektabilitas Epyardi-Ekos. Menurutnya, hal itu terjadi karena Epyardi-Ekos saat itu masih kurang populer.
Kerja-kerja politik Epyardi-Ekos dan tim mereka pada akhirnya meningkatkan popularitas dan kedisukaan mereka, lalu menggenjot elektabilitas mereka,” ujar Riki.
Temuan Survei
Dalam survei itu, Polstra menanyakan sejumlah pertanyaan kepada responden untuk melihat variabel yang mempengaruhi elektabilitas, popularitas, dan kedisukaan kedua pasangan calon.
Pertanyaan pertama, apakah permasalahan utama yang perlu diselesaikan di Sumbar. Sebanyak 35,9 persen responden menjawab persoalan infrastruktur, 26,7 persen persoalan pertumbuhan ekonomi, 9,8 persen masalah korupsi, 9,4 persen masalah lapangan kerja, 5,3 persen masalah kinerja/pelayanan pemerintah, 3,1 persen masalah kesehatan/pendidikan, 2,9 persen bantuan sosial, dan 1,8 persen penyediaan air bersih/listrik.
Saat ditanya seberapa berhasil pemerintah menyelesaikan masalah dan menyediakan lapangan kerja, 69,4 persen responden menjawab tidak berhasil, 19,2 persen responden menjawab berhasil, 6,6 persen responden menjawab sangat tidak berhasil, 0,5 persen responden menjawab sangat berhasil, dan 4,3 persen responden tidak tahu atau tidak menjawab.
Ada juga pertanyaan seberapa berhasil pemerintah meningkatkan pemerataan kesejahteraan bagi warga pada umumnya. Sebanyak 61,9 persen responden menjawab tidak berhasil, 30,6 persen responden menjawab berhasil, 1,6 persen responden menjawab sangat tidak berhasil, 0,8 persen responden menjawab berhasil, dan 5,2 persen responden tidak menjawab atau tidak tahu.
Polstra juga mengajukan pertanyaan seberapa berhasil pemerintah membangun infrastruktur, seperti jalan raya dan jembatan. Sebanyak 48,8 persen responden menjawab tidak berhasil, 40,8 persen responden menjawab berhasil, 4,8 persen responden menjawab sangat tidak berhasil, 1,3 persen responden menjawab sangat berhasil, dan 4,3 persen responden tidak tahu dan tidak menjawab. (adv)
