Hari Jadi Kota Padang ke 355, Pemko Beri Dispensasi Penghapusan Denda PBB P2

DPRD Sumbar Minta Pemprov Tarik Pajak Dari 1,4 Juta Kendaraan di Tahun 2023

Ilustrasi pajak. [Gambar: Mohamed Hassan/pixabay.com]

Langgam.id – Menyambut Hari Jadi Kota Padang ke-355, Pemerintah Kota Padang memberlakukan kebijakan penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

Kepala Bapenda Pasang, Yosefriawan menjelaskan, kebijakan penghapusan denda PBB P2 ini diberlakukan sejak 1 Juli hingga 30 September 2024. Ia juga menekankan agar warga Kota Padang dapat memanfaatkan kebijakan tersebut.

“Kita juga sudah menyosialisasikan mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan. Selain itu, menggencarkan melalui spanduk, baliho bahkan memanfaatkan sosial media untuk menyosialisasikannya,” jelasnya, dikutip Minggu (14/7/2024).

Dikatakannya, Bapenda Kota Padang hanya memberikan dispensasi penghapusan denda PBB P2. Sementara itu untuk denda pajak daerah lainnya tetap berlaku.

“Program ini diharapkan dapat membantu meringankan wajib pajak, terutama yang memiliki tunggakan denda. Kepada masyarat Kota Padang supaya dapat memanfaatkan kesempatan ini sebelum batas waktunya berakhir,” tukasnya.(/Fs)

Baca Juga

BLT Corona Padang, bansos tunai
Triwulan I 2026, Pemko Padang Catat Anggaran Bantuan Sosial dari Pusat Capai Rp65,9 Miliar
Hadir di Ubud Food Festival, Ray Janson: Padang Berpeluang Jadi Kota Gastronomi Dunia
Hadir di Ubud Food Festival, Ray Janson: Padang Berpeluang Jadi Kota Gastronomi Dunia
Permudah Urus Dokumen, Disdukcapil Padang Dorong Masyarakat Aktifkan IKD
Permudah Urus Dokumen, Disdukcapil Padang Dorong Masyarakat Aktifkan IKD
Pemko Padang Catat Hewan Kurban Idul Adha 1447 H Mencapai 9.801 Ekor
Pemko Padang Catat Hewan Kurban Idul Adha 1447 H Mencapai 9.801 Ekor
Pemko Padang Terima Sapi Kurban dari Telkomsel untuk Warga Huntara Pauh
Pemko Padang Terima Sapi Kurban dari Telkomsel untuk Warga Huntara Pauh
Padang Siapkan 1.700 Agen Pendamping Kawal Digitalisasi Penyaluran Bansos
Padang Siapkan 1.700 Agen Pendamping Kawal Digitalisasi Penyaluran Bansos