Langgam.id-Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) segera memutuskan kebijakan dalam merespon kenaikan harga minyak goreng. Hingga saat ini masih diusahakan solusi untuk mengendalikan kenaikan harga minyak goreng.
Kepala Bulog Wilayah Sumbar Tommy Despalingga mengatakan pemerintah daerah bersama distributor dan pemasok telah menggelar rapat untuk membahas kenaikan harga minyak goreng di tengah masyarakat.
Meski demikian, belum ada keputusan terkait apa kebijakan yang akan diambil untuk mengatasi kenaikan harga bahan pokok tersebut.
"Kita akan rapatkan lagi besok apa langkah-langkah yang akan diambil. Jadi, dirapatkan dulu," ujarnya, Rabu (10/11/2021).
Dia menjelaskan pemerintah daerah bakal segera mengambil sikap untuk mengatasi kenaikan harga minyak di Sumbar. Rencananya kebijakan akan ditetapkan besok.
"Artinya, pemerintah akan mengambil sikap untuk mengatasi kenaikan harga minyak itu," katanya.
Dia menjelaska kenaikan harga minyak goreng tidak hanya terjadi di Sumbar, tapi juga daerah lainnya di Indonesia. Hal ini disebabkan bahan baku pembuat minyak juga naik.
Baca juga: Harga Minyak Goreng di Pasar Raya Padang Naik Hingga 100 Persen
"Minyak goreng ini kan barang pabrikan. Kenaikan harga minyak ini bukan karena tidak ada stok. Tapi karena harga bahan bakunya yang naik sehingga harga produksi juga naik," terangnya.
Dia mengungkapkan stok minyak goreng di gudang Bulog Sumbar saat ini sedang kosong. Kondisi ini terjadi sejak dua bulan yang lalu. Pihaknya telah berupaya meminta bantuan ke pemerintah pusat.
"Kita sudah ajukan kemarin sekitar 20 ton. Tapi pemerintah pusat kesulitan untuk memenuhi karena harga minyak yang tinggi," katanya.
Oleh karena itu, pihaknya pun atas saran Gubernur Sumbar Mahyeldi dan telah berkoordinasi dengan dinas perdagangan. Bulog telah berkoordinasi dengan Disperindag atas saran Gubernur untuk mengambil langkah-langkah, paling tidak menggelar operasi pasar murah atau apakah melalui CSR yang ada di Sumbar atau distributor menurunkan harga.
