Harapan Warga Padang Miliki Wakil Wali Kota Nyaris Pupus

Paling tidak kita dapat mengetahui partai politik mana yang memiliki mesin politik yang tangguh di akar rumput.

Guru Besar Ilmu Politik Unand Asrinaldi. [foto: Ist]

Langgam.id - Harapan warga Padang memiliki wakil wali kota nyaris pupus. Pasalnya, masa jabatan Wali Kota Padang Hendri Septa akan berakhir lebih awal yaitu tahun 2023.

Pengamat politik dari Universitas Andalas (Unand) Asrinaldi mengatakan, jabatan Wali Kota Padang Hendri Septa akan berakhir lebih awal yaitu tahun 2023. Akibatnya, tidak ada lagi kesempatan mengisi jabatan wakil wali kota yang masih kosong.

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, jabatan gubenur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati, dan wakil bupati akan berakhir penghujung 2023. Setelah itu, wali kota atau wakil wali kota tidak lagi menjabat secara definitif.

Efeknya, persyaratan untuk memenuhi jabatan Wakil Wali Kota Padang tidak lagi terpenuhi, karena terhitung sejak Juli 2022 sampai Desember 2023 sudah kurang dari 18 bulan. Artinya jabatan Wakil Wali Kota Padang tidak bisa diisi lagi.

Sebab sesuai ketentuan, wakil kepala daerah yang kosong bisa ditunjuk jika masa jabatan masih lebih dari 18 bulan. Kalau sudah 18 lagi masa jabatan berakhir, maka tidak perlu lagi ditunjuk wakil kepala daerah.

Sisi lain, lanjutnya, menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap kepala daerah yang dilantik akan menjabat selama lima tahun.

Akhir masa jabatannya akan sama dengan tanggal pelantikan. Begitu juga dengan Wali Kota Padang yang dilantik pada Mei 2018 lalu, bakal berakhir juga pada Mei 2024.

"Itu sesuai dengan pelantikan, kalau dia dilantik pada bulan Mei 2018 maka jabatannya berakhir pada Mei 2024," katanya di Padang, Kamis (22/7/2022)

Kalau jabatannya berakhir pada Mei 2024 maka kesempatan untuk menetapkan orang yang akan menjabat wakil kepala daerah masih ada hingga sekitar bulan November 2022 ini.

"Ini tantangan bagi kita melihat kinerja Wali Kota Padang tanpa ada wakil," katanya.

Dia mengatakan, seharusnya wakil wali kota dibutuhkan dalam kinerja pemerintahan kota. Keduanya bisa membagi kerja, seperti kontrol kebijakan yang bersifat umum pada wali kota dan yang bersifat khusus pada wakil wali kota.

Misalnya evaluasi pembangunan, penyelenggaraan tugas dan wewenang, sehingga kalau wakil wali kota tidak ada tentu pekerjaan diberikan pada Sekretaris Daerah (Sekda). Sementara Sekda juga sibuk mempersiapkan banyak hal terkait kebutuhan wali kota.

"Kalau ini terjadi semakin tidak terperhatikanlah pembangunan di Kota Padang, ruginya kita disana. Kecuali wali kota mau melaksanakan tugas yang harusnya dilaksanakan waki wali kota, cuma itu jarang," katanya.

Ketika wali kota cukup memberikan tugas kepada kepala dinas maka akan banyak hal yang luput dari perhatian wali kota. Menurut dia tidak penting lagi saat ini membahas wakil wali kota.

"Jadi kalau yang diterapkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 maka tidak ada pentingnya lagi membahas wakil wali kota, karena memang tidak bisa lagi dipilih," katanya.

Baca Juga: Anggota DPRD Padang: Wawako Tidak Perlu Lagi Dibicarakan

Namun kalau Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Kepala Daerah menjadi salah satu pertimbangan pemerintah, maka wakil wali kota bisa didorong hingga bulan November mendatang.

Dapatkan update berita Padang - berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca Juga

Lapangan padel pertama di Kota Padang Glasshaus akan segera grand opening pada Sabtu 20 September 2025 akhir pekan ini
Glasshaus Lapangan Padel Pertama di Kota Padang Launching Akhir Pekan Ini
Eks Kabag Ops Polres Solsel Dadang Iskandar saat sidang vonis di Pengadilan Negeri Padang, Rabu 17 September 2025.
Kasus Polisi Tembak Polisi, Eks Kabag Ops Polres Solsel Ajukan Banding Atas Vonis Seumur Hidup 
Lapak dan bangunan liar semi permanen yang berdisi di sepanjang jalan Pasar Pagi, Pulau Aia, Parak Laweh, Kecamatan Lubuk Begalung,
Berdiri di Badan Jalan, Lapak Liar di Pasar Pagi Parak Laweh Ditertibkan Satpol PP
Menteri Pertanian Amran Sulaiman usai rapat koordinasi terkait pangan di Pemprov Sumatra Barat, Selasa 16 September 2025.
Menteri Pertanian Gusar Lihat Bupati Tak Hadir Rakor di Padang
Para remaja yang diduga hendak tawuran di Kota Padang diamankan polisi beberapa waktu lalu. (Foto: Dok. Polresta Padang)
Cegah Tawuran, Pemko Padang Siapkan Aturan Jam Malam
Satreskrim Polresta Padang menangkap lima orang dalam kasus tawuran yang menyebabkan salah seorang pelajar meninggal dunia
Tawuran Maut di Padang, Polisi Tangkap Lima Orang, Empat di Antaranya Putus Sekolah