Hapus Pungli, UPP Sumbar Dukung Keberadaan Mal Pelayanan Publik Padang Panjang

Hapus Pungli, UPP Sumbar Dukung Keberadaan Mal Pelayanan Publik Padang Panjang

Pj Wako Padang Panjang bersama Kapolres setempat mengecek kesiapan MPP Padang Panjang sebelum diluncurkan. (Foto: Dok. Kominfo)

Langgam.id — Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Sumatera Barat memberikan dukungan terhadap keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai salah satu upaya mewujudkan pelayanan yang transparan, cepat, dan bebas pungutan liar (pungli).

Hal ini disampaikan Jaksa Utama Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Suparjo, Kamis (12/12/2024), saat berkunjung ke MPP di sela-sela kegiatan supervisi dan asistensi ke UPP Padang Panjang bersama Tim Provinsi.

Menurut Suparjo, keberadaan MPP merupakan langkah progresif yang memberikan kemudahan kepada masyarakat guna mengakses berbagai layanan pemerintahan dan publik di satu tempat.

“Kami sangat mendukung keberadaan MPP ini karena dapat memangkas birokrasi yang berbelit-belit dan meminimalkan potensi terjadinya pungutan liar. Namun, MPP juga harus mampu menjaga integritas dengan menerapkan prinsip pelayanan yang jujur, akuntabel, dan bebas dari segala bentuk kecurangan,” ujarnya dikutip dari Kominfo.

Ia menambahkan, integritas menjadi kunci keberhasilan MPP sebagai wajah baru pelayanan publik di Padang Panjang.

“MPP harus menjadi simbol kejujuran dan profesionalisme. Seluruh petugas di dalamnya wajib mengedepankan pelayanan prima tanpa ada celah untuk tindakan pungli. Ini tidak hanya menjadi tanggung jawab manajemen, tetapi juga seluruh pihak yang terlibat dalam operasionalnya,” tegas Suparjo.

Dalam kesempatan tersebut, Suparjo juga mengimbau agar MPP melibatkan sistem pengawasan yang transparan dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi.

“Teknologi digital seperti sistem antrean online dan pembayaran nontunai harus dioptimalkan untuk mencegah praktik pungli. Dengan demikian, MPP dapat memberikan kenyamanan dan kepercayaan penuh dari masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Padang Panjang, Tismaria, menyampaikan apresiasinya atas kunjungan dan dukungan dari Tim UPP Sumbar.

“Kami berterima kasih atas kunjungan dan masukan yang diberikan. Kehadiran Tim UPP Sumbar menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan di MPP,” ungkapnya.

Tismaria menyebutkan, pihaknya akan terus menjaga integritas dalam pelayanan, sejalan dengan arahan UPP Sumbar.

“Kami berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menjadi prioritas kami,” tuturnya.

Dengan dukungan UPP Sumbar, sebutnya,, MPP diharapkan dapat menjadi contoh pelayanan publik yang profesional dan bebas pungli, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. (*/Fs)

Baca Juga

Mulai Beroperasi, Pemko Padang Panjang Segera Resmikan Mal Pelayanan Publik
Mulai Beroperasi, Pemko Padang Panjang Segera Resmikan Mal Pelayanan Publik
Launching Pemain dan Ofisial PSP Padang, Fadly Amran: Bangkit dan Kembali Berprestasi
Launching Pemain dan Ofisial PSP Padang, Fadly Amran: Bangkit dan Kembali Berprestasi
Usai Rakor dengan Mendagri, Gubernur Sumbar Pastikan TKD 2026 Tak Dipotong
Usai Rakor dengan Mendagri, Gubernur Sumbar Pastikan TKD 2026 Tak Dipotong
Menteri ESDM Setujui Usulan 301 Blok Wilayah Pertambangan Rakyat di Sumbar
Menteri ESDM Setujui Usulan 301 Blok Wilayah Pertambangan Rakyat di Sumbar
Dua jembatan yang rusak akibat banjir di Dharmasraya dikabarkan akan segera kembali oleh pemerintah pusat. Ini merupakan bagian dari program
Dua Jembatan Rusak Akibat Banjir di Dharmasraya Bakal Dibangun Kembali
LBH Padang menyoroti proses pencabutan terhadap 28 izin perusahaan. Terdiri dari 22 izin berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) hutan alam
28 Izin Perusahaan Dicabut, LBH Padang: Harus Ada Sebuah Keputusan Sebagai Produk Hukum