Hadapi Wajib Halal 2024: Sumbar Resmikan Pendampingan Sertifikasi Halal Desa Wisata

Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: BPJPH menyediakan 25 ribu kuota sertifikasi halal gratis bagi usaha mikro dan kecil (UMK).

Halal Indonesia, logo label halal yang baru dari Kementerian Agama [foto: Kemenag RI]

Langgam.id - Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) tancap gas menuju era wajib halal. Dalam upaya mendukung percepatan kewajiban sertifikat halal yang akan diterapkan mulai 18 Oktober 2024, Pemprov Sumbar resmi membuka kick off pendampingan sertifikasi halal untuk desa wisata (Deswita) tingkat provinsi pada Sabtu (4/5/2024) lalu.

Acara yang dihelat di Kawasan Pantai Padang itu merupakan kolaborasi Pemprov Sumbar dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kanwil Kementerian Agama Sumbar, Bank Indonesia, dan berbagai pihak terkait lainnya.

Kabiro Kesra Al Amin, mewakili Gubernur Sumbar, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Sumbar memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah. Hal ini sejalan dengan mayoritas penduduk beragama Islam dan slogan "Adat Basandi Syara', Syara Basandi Kitabullah".

"Penerapan sistem ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari harus dimaksimalkan," tegas Al Amin. "Sumbar harus menjadi gerbong terdepan dalam pengembangan ekonomi syariah." sebutnya.

Lebih lanjut, Al Amin menandaskan bahwa kick off ini bukan hanya langkah awal, melainkan komitmen bersama untuk memastikan bahwa usaha pariwisata dan produk-produk Sumbar bermutu, berkualitas, dan halal.

"Dengan kick off ini, kita harapkan sertifikasi halal produk-produk di Sumbar dapat terwujud sesuai target hingga Oktober 2024," harap Al Amin.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumbar Eendrizal, mengungkapkan bahwa hingga saat ini, 40 ribu sertifikat halal telah diterbitkan di Sumbar dari 600 ribu UMKM yang ada.

Dalam rangkaian kick off, Pemprov Sumbar secara simbolis menyerahkan sertifikat halal kepada lima pelaku usaha di Kota Padang. Selain itu, Endrizal dan rombongan juga mengunjungi mobil pusat layanan usaha terpadu Provinsi Sumbar. (*/Fs)

Baca Juga

Bangunan liar (bangli) di Jalan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, kedapatan masih berdiri di atas drainase. Padahal
Tak Tepati Janji, Bangunan Liar di Sawahan Dibongkar Satpol PP Padang
Bagi orang tua yang mau memasukkan anaknya di sekolah negeri di Padang, baik SD maupun SMP, mulailah bersiap-siap dari sekarang. Sebab bulan
PPDB Online SD dan SMP di Padang Kapan Buka? Berikut Jadwal, Tahapan dan Syaratnya
Gubernur Sumbar Terima Bantuan Bencana dari FK IJK Senilai Rp837 Juta
Gubernur Sumbar Terima Bantuan Bencana dari FK IJK Senilai Rp837 Juta
Maju Cagub Sumbar, Epyardi Asda Inginkan Ade Rezki Pratama Jadi Wakilnya
Maju Cagub Sumbar, Epyardi Asda Inginkan Ade Rezki Pratama Jadi Wakilnya
Sebanyak 15 ribu pasang sandal hotel mampu diproduksi oleh warga binaan di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas II A Padang setiap bulannya.
Tiap Bulan, Warga Binaan Lapas Padang Mampu Produksi 15 Ribu Pasang Sandal Hotel
[Republikasi] Cek Fakta: Tidak Benar Judul Artikel "Kas Negara Menipis Ma'ruf Amin Minta Rakyat Sisihkan Harta Bantu Pemerintah"
[Republikasi] Cek Fakta: Tidak Benar Judul Artikel "Kas Negara Menipis Ma'ruf Amin Minta Rakyat Sisihkan Harta Bantu Pemerintah"