Guspardi Gaus Minta Pemerintah Segera Angkat Honorer Jadi ASN

Anggota DPR RI Guspardi Gaus

Anggota DPR RI Guspardi Gaus

Infolanggam- Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan pemerintah harus menuntasan pengangkatan tenaga honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Penuntasan pengangkatan tenaga honorer ini menjadi solusi bagi pemerintah untuk menghindari pemecatan tenaga honorer secara massal.

Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang No 20 tahun 2023 yang menyatakan, tidak ada pemecatan terhadap tenaga honorer dan harus dituntaskan menjelang Desember 2024.

"Pemerintah harus dapat menjamin dan memberikan kepastian hukum dengan memprioritaskan tenaga honorer di seluruh Indonesia untuk dapat diterima menjadi ASN, paling tidak mereka dimasukkan dalam formasi PPPK,” kata Guspardi, Rabu ( 28/2/2024).

Menurutnya proses seleksi sampai penetapan tenaga honorer menjadi PNS atau PPPK merupakan tahapan yang sangat krusial, terkhusus perihal administrasinya.

Adapun tahapan pengangkatan tenaga honorer meliputi penataan, proses verifikasi data dan terakhir adalah validasi. Sepatut pemerintah tidak menyamakan persyaratan pengangkatan tenaga honorer yang telah lama mengabdi dengan calon yang baru saja akan menjalani tes CASN.

"Langkah memberikan aturan khusus bagi tenaga honorer yang sudah lama mengabdi akan memberikan keadilan bagi mereka yang telah lama menanti pengakuan atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan kepada negara," ujar Politisi PAN ini.

Guspari mengaku memahami aturannya yang menyatakan setiap orang ingin menjadi ASN harus melalui tes. Namun, standar passing grade nya harus dibedakan antara pelamar baru atau fresh graduate dengan tenaga honorer yang sudah lama mengabdi bahkan sudah berusia lanjut dan mendekati pensiun.

Makanya, kata dia, pemerintah perlu menetapkan skala prioritas dan kebijakan khusus untuk tenaga honorer kategori 2 (K2) yang sudah lama mengabdi. Terlebih lagi, pemerintah juga pernah menjanjikan pengangkatan tenaga honorer tanpa tes bagi tenaga honorer yang telah mengabdi lebih dari lima tahun secara berturut-turut tanpa terputus.

"Kita minta agar pemerintah membuat skala prioritas bagi pelamar seleksi CASN 2024. Tahun ini jumlah yang akan mendapatkan formasi itu cukup besar, tentu kita berharap perlu ada skala prioritas yang dialokasikan untuk teman-teman yang sudah lama menunggu pengangkatannya sebagai ASN" kata Pak Gaus ini.

Baca Juga

Soal BBM Satu Harga, Anggota DPR Ingatkan Perketat Pengawasan
Soal BBM Satu Harga, Anggota DPR Ingatkan Perketat Pengawasan
Mantan Anggota DPR RI asal Sumatra Barat (Sumbar), Nudirman Munir tutup usia di kediamannya di Jalan Tanjung Aur, Kelurahan Balai Gadang,
Kabar Duka, Mantan Anggota DPR RI Nudirman Munir Tutup Usia
BPS mencatat kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Sumatra Barat (Sumbar) melalui pintu masuk Bandara Internasional Minangkabau (BIM)
Kenyamanan Pengguna Layanan VIP, BURT DPR Tinjau Joumpa di Bandara Internasional Minangkabau
Sambut Kunjungan Baleg DPR, Gubernur Sumbar Sampaikan 3 Aspirasi
Sambut Kunjungan Baleg DPR, Gubernur Sumbar Sampaikan 3 Aspirasi
Soal Pupuk Bersubdisi, Wakil Ketua Komisi IV DPR: Sudah Saatnya Subsidi Dialokasikan pada Produk Petani
Soal Pupuk Bersubdisi, Wakil Ketua Komisi IV DPR: Sudah Saatnya Subsidi Dialokasikan pada Produk Petani
Komisi III DPR RI akan mendatangi Polda Sumatera Barat (Sumbar) dan Polres Solok Selatan untuk meninjau langsung kasus penembakan yang
Komisi III DPR RI Akan ke Sumbar, Tinjau Kasus Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan