Langgam.id - Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan, untuk melihat dampak ekonomi dari kunjungan kepala daerah ke luar negeri, bisa dilihat dari nilai ekspor, investasi dan jumlah wisatawan dari negara tersebut.
Demikian dikatakan Prof Syafruddin dalam perbincangan dengan Langgam.id, Kamis (4/7/2019).
Hasil investasi dari negara lain, menurutnya, dapat dinilai. Caranya dengan melihat kemana saja negara yang dikunjungi kepala daerah baik gubernur, walikota, maupun bupati dan melihat dampak setelah kunjungan dilakukan.
"Coba saja lihat, ada tidak peningkatan ekspor ke negara itu. Kalau tidak ada maka tidak ada artinya. Kalau ada maka berarti itu ada manfaatnya," katanya.
Selain peningkatan ekspor, juga dapat dinilai dengan meningkatnya investasi datang dari negara yang dikunjungi.
Kemudian, peningkatan kunjungan wisatawan dari negara yang dikunjungi. Kalau tidak ada maka dapat dilakukan evaluasi terutama oleh DPRD Sumbar yang mengatur anggaran untuk melakukan kunjungan.
"Investasi kalau memang butuh dari luar negeri tentu bisa dilakukan. Artinya investasi harus bisa memberikan solusi untuk Sumbar," katanya.
Syafruddin mengatakan, untuk memajukan sumbar tidak harus dengan investasi dari negara lain. Tetapi dapat dilakukan dengan menghimpun tabungan domestik baik negara, pemerintah daerah, maupun masyarakat bisnis.
"Kalau kita memang tidak mampu mengorganisir, barulah kasih ke negara lain. Contohnya BUMD dan bisnis swasta Sumbar. Sudahkah kita nilai kapasitasnya? Apakah benar tidak mampu," katanya.
Ia mencontohkan, hal yang tidak mampu, seperti menghidupkan kembali jalur kereta api di Sumbar. Untuk urusan seperti ini bisa negara lain berinvestasi. "Untuk meningkatkan perekonomian semua moda transportasi harus dihidupkan," tuturnya.
Menurut Syafruddin, keadaan ekonomi di Sumbar saat ini biasa saja. Laju pertumbuhan ekonomi sekitar 5 hingga 5,5 persen. Hal tersebut mengikuti pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, pemerintah bisa melibatkan para ahli untuk meningkatkan perekonomian Sumbar.
Menurutnya pemerintah bisa dikatakan bagus jika berhasil meningkatkan perekonomian Sumbar sebanyak 7 persen. Pemerintah juga harus mampu meningkatkan semua moda transportasi sebagai salah satu indikator meningkatkan perekonomian. Misalnya menghidupkan kembali jalur kereta api di Sumbar.
"Karena jalur kereta api merupakan infrastruktur yang sangat diperlukan untuk mengangkut produksi ke kota atau ke daerah lain, kalau perlu disambungkan ke luar daerah seperti Bengkulu, Jambi dan Riau," katanya.
Ia berharap agar pemerintah bisa meningkatkan perekonomian Sumbar tumbuh hingga 7 persen dengan menggunakan kekuatan sendiri. Ia juga ingin tahu mengapa pemerintah Sumbar tidak mampu membuat perekonomian tumbuh sampai 7 persen. (Rahmadi/HM)
