Langgam.id – Erupsi Gunung Marapi pada Sabtu (26/09/2026) malam menunjukkan bahwa risiko bencana tidak selalu mengikuti batas administratif maupun jarak dari kawah.
Praktisi GIS sekaligus Pengamat Kebencanaan dan Tata Ruang Sumbar Timtim Deby Purnasebta mengatakan, erupsi Marapi perlu dibaca sebagai peristiwa ruang.
“Bencana tidak pernah bekerja dalam batas-batas administratif yang dibuat manusia. Abu vulkanik tidak mengenal batas kabupaten, kecamatan, bahkan kota,” kata Timtim dalam keterangannya, Minggu (27/9/2026).
Gunung Marapi erupsi pada pukul 21.40 WIB. Data Pos Pengamatan Gunungapi Marapi mencatat amplitudo maksimum sekitar 30 milimeter dengan durasi sekitar 1 menit 19 detik.
Tinggi kolom abu tidak dapat diamati dari pos pengamatan karena erupsi berlangsung malam hari dan puncak tertutup kabut. Rekaman pendukung menunjukkan lontaran material pijar dan perkiraan kolom erupsi sekitar 2.000 hingga 2.500 meter di atas puncak.
Erupsi tersebut menyebabkan hujan abu hingga sejumlah wilayah Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi. Laporan hujan abu antara lain berasal dari Kamang, Simpang Bukik, Sungai Pua, Lasi, Canduang, Bukik Batabuah, Ampek Angkek hingga Bukittinggi.
Menurut Timtim, rangkaian lokasi tersebut dapat dibaca sebagai jejak spasial penyebaran abu vulkanik. Pergerakan abu dipengaruhi dinamika atmosfer, terutama arah dan kecepatan angin.
Setelah material vulkanik mencapai permukaan, dampaknya juga dipengaruhi kondisi ruang yang berada di bawahnya. Di antaranya permukiman, lahan pertanian, sekolah, fasilitas kesehatan, jaringan jalan, pusat ekonomi dan infrastruktur penting.
“Dalam perspektif GIS, pertanyaannya bukan hanya di mana gunung berada, tetapi ke mana bahaya bergerak, ruang apa yang dilaluinya, siapa yang berada di dalamnya, serta apa konsekuensinya,” ujarnya.
Timtim mengatakan radius kawasan rawan tetap penting sebagai dasar pembatasan aktivitas dan keselamatan masyarakat. Namun, pendekatan tersebut tidak cukup untuk membaca seluruh dampak erupsi.
Kata dia, abu vulkanik dapat ditransportasikan atmosfer menuju wilayah di luar radius tertentu dari kawah. Karena itu, tingkat risiko pada setiap wilayah dapat berbeda.
“Bukittinggi menjadi contoh yang jelas. Kota ini tidak berada tepat di kaki Marapi, tetapi tetap dapat mengalami hujan abu,” jelasnya.
Ia menyebut kondisi tersebut menunjukkan bahwa risiko tidak selalu mengikuti jarak. Risiko juga dipengaruhi keterhubungan ruang.
Keterhubungan tersebut dapat berupa atmosfer, jaringan sungai, jaringan transportasi, penggunaan lahan, kepadatan penduduk serta aktivitas sosial-ekonomi masyarakat.
Timtim menjelaskan risiko Marapi perlu dibaca melalui tiga komponen, yakni bahaya, paparan dan kerentanan.
Bahaya berasal dari aktivitas vulkanik Marapi. Paparan menunjukkan manusia, aset dan aktivitas yang berada pada jalur dampak.
Sementara itu, kerentanan menentukan besarnya konsekuensi ketika paparan terhadap bahaya terjadi.
“Peristiwa hujan abu sebenarnya memberikan data lapangan mengenai bagaimana bahaya vulkanik Marapi berinteraksi dengan ruang hidup masyarakat Sumbar,” ujarnya.
Titik Hujan Abu Jadi Data Mitigasi
Menurut Timtim, data mengenai lokasi yang terdampak hujan abu tidak seharusnya berhenti sebagai informasi pemberitaan.
Setiap titik yang mengalami hujan abu, kata dia, merupakan informasi spasial yang dapat dikumpulkan, dipetakan dan dianalisis.
Data tersebut dapat digunakan untuk menguji serta memperbarui pemodelan risiko pada erupsi berikutnya.
Ia menyarankan titik-titik lokasi hujan abu dibandingkan dengan arah dan kecepatan angin, topografi, jaringan sungai, tutupan lahan, kepadatan penduduk, fasilitas kritis, jaringan transportasi dan data meteorologi.
“Hasilnya bukan sekadar peta yang bagus dilihat, tetapi peta dampak yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan,” katanya.
Lanjut Timtim, informasi tersebut dapat digunakan pemerintah daerah untuk menentukan wilayah yang membutuhkan penyebaran informasi lebih cepat.
Data tersebut juga dapat menjadi dasar penentuan prioritas pembersihan fasilitas publik, perlindungan kelompok rentan, pengaturan lalu lintas, pemantauan kualitas udara hingga kesiapan jalur evakuasi.
Masyarakat juga perlu memperoleh informasi yang operasional. Informasi tersebut antara lain mengenai kondisi angin, wilayah yang berpotensi terdampak abu dan sungai yang perlu diwaspadai ketika hujan.
“Informasi kebencanaan yang baik bukan hanya informasi yang benar, tetapi informasi yang dapat diterjemahkan menjadi tindakan,” ujarnya.
Waspadai Bahaya Sekunder
Timtim juga mengingatkan adanya potensi bahaya sekunder setelah erupsi. Salah satunya berkaitan dengan material vulkanik yang berada di lereng dan sistem aliran sungai.
Ia menekankan perlunya membedakan hujan abu dengan hujan meteorologis. Menurutnya, laporan yang tersedia mengonfirmasi adanya hujan abu, tetapi belum cukup untuk menyatakan hujan air berlangsung bersamaan dengan erupsi pukul 21.40 WIB.
Pembedaan tersebut penting karena material vulkanik yang terendapkan di lereng dan masuk ke sistem aliran dapat menjadi sumber material lahar.
Risiko tersebut dapat muncul ketika material kemudian dipicu hujan dengan intensitas tertentu. Badan Geologi juga mengingatkan masyarakat yang tinggal di lembah dan aliran sungai berhulu di Marapi untuk mewaspadai potensi banjir lahar.
Karena itu, perhatian setelah erupsi tidak hanya pada pembersihan abu dari rumah, kendaraan dan jalan. Kondisi kawasan hulu juga perlu diperhatikan.
“Alur sungai yang berhulu di Marapi, daerah dengan konsentrasi material vulkanik, kondisi lereng, curah hujan serta permukiman di sepanjang aliran perlu dibaca sebagai satu sistem,” katanya.
Timtim mengatakan gunung, sungai, permukiman, lahan pertanian dan jaringan jalan tidak dapat dilihat sebagai objek yang berdiri sendiri.
Seluruhnya merupakan bagian dari sistem bentang alam yang saling terhubung.
Level II Bukan Berarti Aman
Timtim mengingatkan status Level II atau Waspada tidak dapat diterjemahkan sebagai kondisi aman.
Status gunung api merupakan indikator tingkat aktivitas vulkanik. Sementara itu, risiko suatu lokasi tetap dipengaruhi jenis bahaya, arah penyebaran, kondisi atmosfer, posisi geografis dan karakter masyarakat yang terpapar.
Hingga setelah erupsi 26 September, Gunung Marapi masih berstatus Level II atau Waspada. Masyarakat juga diminta tidak beraktivitas dalam radius tiga kilometer dari pusat erupsi atau Kawah Verbeek.
Menurut Timtim, kejadian tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat mitigasi berbasis ruang di kawasan Marapi.
Pemerintah, katanya, tidak harus menunggu erupsi besar untuk memperbarui peta risiko. Data kejadian yang terlihat kecil sekalipun dapat digunakan untuk menguji relevansi peta bahaya, jalur evakuasi, lokasi pengungsian, jaringan komunikasi, sistem peringatan dini dan rencana kontinjensi.
Masyarakat juga perlu memahami ruang tempat mereka tinggal. Warga yang tinggal di sekitar alur sungai berhulu di Marapi perlu memperhatikan informasi hujan dan kondisi kawasan hulu.
Sementara wilayah yang terdampak abu perlu memperhatikan perlindungan pernapasan dan mata, sumber air serta aktivitas luar ruang.
“Mitigasi bukan hanya persoalan menjauh dari gunung. Mitigasi adalah memahami hubungan kita dengan gunung, lereng, sungai, atmosfer dan ruang tempat kita hidup,” katanya.
Timtim mengatakan erupsi Marapi pada 26 September memberikan data lapangan baru yang dapat digunakan untuk memperbaiki pemahaman risiko.
“Setiap erupsi adalah laboratorium alam. Setiap titik jatuhnya abu adalah data. Setiap aliran sungai adalah jalur yang harus dipahami,” ujarnya.
Ia menegaskan pemetaan kebencanaan tidak sekadar menggambarkan lokasi. Peta dapat digunakan untuk memahami pergerakan bahaya, masyarakat yang terpapar dan lokasi yang membutuhkan keputusan mitigasi. (WAN)
