Gubernur Sumbar Minta ASN Tak Berlagak Bos

Pemprov Sumbar Batasi Kdatangan Pendatang

Gubernur Sumatra Barat, Irwan Prayitno (Foto: Rahmadi/Langgam.id)

Langgam.id – Aparatur Sipil Negara (ASN) harus memiliki jiwa melayani saat berhadapan dengan masyarakat. Pegawai tidak boleh berlagak seperti bos dan berpikir memiliki posisi tinggi yang harus dilayani.

Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Irwan Prayitno mengatakan masih banyak pegawai pemerintahan yang mindset-nya menjadi bos.

“Dampaknya, pegawai tidak bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Jadinya bukan melayani, tapi malah ingin dilayani,” katanya saat pembekalan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan pemerintah provinsi Sumbar, di Auditorium Gubernuran Sumbar, Kamis (12/3/2020).

Menurut Irwan, mengubah pandangan pejabat seperti bos ini sudah berlangsung sejak lahirnya era reformasi. Jiwa melayani ini harus terus dipupuk agar tumbuh membudaya di ruang lingkup pemerintahan.

Pegawai pemerintahan harus memosisikan dirinya di bawah, sehingga ke atasnya melayani masyarakat. “Bukan merasa di atas sehingga harus dilayani. Jangan pula merasa lebih tinggi karena pegawai pemerintahan memiliki nilai tanggungjawab besar,” katanya.

Jika tidak dilayani dengan baik, masyarakat dapat mengadu ke Ombudsman. Namun menurutnya banyaknya pengaduan bukan berarti kinerja pemerintah buruk. Aduan itu merupakan bukti partisipasi masyarakat semakin meningkat dalam mengawasi kinerja pemerintahan.

“Jadi pengaduan itu dapat menjadi bahan evaluasi bagi kita sebagai pimpinan, pimpinan jangan hanya menunggu laporan dari bawahan saja,” katanya.

Dia juga mengingatkan agar kerja pemerintahan tidak kalah dari swasta. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga harus terus melakukan perbaikan di instansinya masing-masing.

“Lakukan sosialisasi ke bawah agar kita bisa perbaiki, edukasi juga harus dilakukan oleh Kepala OPD ke bawahan, sekali sekali juga turun ke lapangan, jangan hanya menerima laporan,” ujarnya. (Rahmadi/ICA)

Baca Juga

Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Disetujui DPRD, Mahyeldi: Masukan Jadi Evaluasi Tata Kelola
Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Disetujui DPRD, Mahyeldi: Masukan Jadi Evaluasi Tata Kelola
Daftar Kabupaten/Kota Kena Tegur Pemprov Terkait Penyusunan Peraturan Kepala Daerah
Daftar Kabupaten/Kota Kena Tegur Pemprov Terkait Penyusunan Peraturan Kepala Daerah
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengatakan bahwa penanganan dampak bencana hidrometeorologi tidak boleh dibebankan
Gubernur Layangkan Teguran untuk 12 Kabupaten/Kota, Susun Perkada Tanpa Fasilitasi Pemprov
Ketua yang akan memegang tampuk dari perkumpulan suku Kampai/Kampai Minangkabau akhirnya telah ditetapkan dan ditunjuk
Pemprov Sumbar Dorong Peran Niniak Mamak Bentengi Generasi Muda dari Pengaruh Negatif
Dirjen Polpum Kemendagri: Sumbar Bisa Jadi Percontohan Pencegahan Konflik Berbasis Sekolah
Dirjen Polpum Kemendagri: Sumbar Bisa Jadi Percontohan Pencegahan Konflik Berbasis Sekolah
Terduga Pelaku Bom MAN 3 Padang Jalani Terapi Psikis 15 Hari di Bapelkes
Terduga Pelaku Bom MAN 3 Padang Jalani Terapi Psikis 15 Hari di Bapelkes