Langgam.id – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menyambut positif gagasan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang tengah menguji coba kebijakan penempatan aparatur sipil negara (ASN) lebih dekat dengan domisilinya.
Menurut Mahyeldi, kebijakan yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara kehidupan keluarga dan pekerjaan (work-life balance) tersebut berpotensi meningkatkan motivasi, produktivitas, sekaligus kualitas pelayanan publik.
Sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), Mahyeldi mengaku, sudah lama menjadikan aspek domisili sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam proses penempatan dan mutasi pegawai, baik saat menjabat sebagai Walikota Padang maupun Gubernur Sumbar. Kendati demikian, ia menegaskan itu dilakukan dengan tetap mengedepankan kebutuhan organisasi, kompetensi ASN, dan kepentingan pelayanan kepada masyarakat sebagai pertimbangan utama.
“Pada prinsipnya kami menyambut baik gagasan tersebut. Kami bahkan sudah menerapkan konsep itu sejak lama, baik saat menjadi Walikota Padang maupun ketika menjadi Gubernur Sumbar saat ini,” ungkap Gubernur Mahyeldi di Padang, Selasa (28/7/2026).
Menurutnya, ASN yang bertugas lebih dekat dengan keluarga cenderung memiliki kondisi psikologis yang lebih baik sehingga mampu bekerja lebih fokus, produktif, dan memiliki semangat yang tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Meski demikian, Mahyeldi menegaskan kedekatan domisili tidak boleh mengurangi profesionalisme ASN. Penempatan pegawai tetap harus didasarkan pada kebutuhan organisasi, kompetensi, serta pemerataan sumber daya manusia di setiap perangkat daerah.
“Yang paling utama adalah pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal. Penempatan ASN harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pegawai dengan kebutuhan organisasi,” tegasnya.
Mahyeldi berharap uji coba yang dilakukan BKN dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan kebijakan manajemen ASN secara nasional. Menurutnya, apabila diterapkan secara tepat dengan tetap mengedepankan merit system dan kualitas pelayanan publik, kebijakan tersebut dapat menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan ASN sekaligus memperkuat kinerja birokrasi yang profesional dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Pandangan tersebut sejalan dengan pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, yang menyatakan bahwa kebijakan penempatan ASN lebih dekat dengan domisili dapat diterapkan sepanjang tidak mengorbankan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Menteri PANRB, pada hakikatnya ASN harus siap ditempatkan di mana pun sesuai kebutuhan instansi, sementara kewenangan pengaturan penempatan tetap berada pada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan program bertajuk “Mendekatkan Pada Domisili dan Mendekatkan Pada Keluarga” saat ini masih dalam tahap uji coba secara internal di lingkungan BKN.
Program tersebut dilandasi keyakinan bahwa keseimbangan kehidupan keluarga dan pekerjaan dapat meningkatkan kinerja pegawai sekaligus mengurangi beban ekonomi akibat biaya transportasi maupun penginapan bagi ASN yang selama ini bertugas jauh dari keluarga.
“Untuk tahap awal, BKN melakukan uji coba program ini untuk ASN BKN agar pegawai dapat berkinerja lebih tinggi karena merasa lebih bahagia setelah berkumpul dengan keluarga. Selain itu, pegawai juga dapat menata kondisi ekonominya dengan lebih baik karena tidak lagi terbebani biaya transportasi maupun penginapan akibat tinggal jauhan dengan keluarga,” ujar Zudan (HER)
