Langgam.id – Gubernur Mahyeldi bersama bupati dan wali kota membahas tindak lanjut hasil kunjungan wakil presiden dan 4 menteri ke Sumatra Barat (Sumbar) pada awal April 2021. Hal tersebut dibicarakan dalam rapat pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, Sabtu (17/4/2021).
Pada awal April, selama sepekan Wapres dan empat menteri bergantian mengunjungi Sumbar. Empat menteri tersebut yakni Menteri Perdangan Muhammad Lutfi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
.
Baca Juga: 4 Menteri Bergantian Kunjungi Sumbar dalam Sepekan, Ada Apa?
Menurut gubernur, setelah kunjungan itu, ada beberapa hal yang menjadi perhatian dan perlu tindak lanjut bersama. “Salah satunya, kunjungan Menteri BPN/Bappenas berkaitan dengan Fly Over Sitinjau Lauik menargetkan mulai tahun 2022 sampai 2024 pelaksanaan pembangunannya selesai,” katanya, sebagaimana dirilis Humas Pemprov Sumbar.
Gubernur mengingatkan, pada 2021 ini tahap pengurusan izin lahan dan hutan lindung agar segera bisa diselesaikan. Sesuai rencana, tahun 2022 sampai 2024 dilakukan kontruksi, dengan sumber dana dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
“Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar segera menyiapkan surat gubernur ke menteri BPN/Bappenas untuk permohonan pembiayaan dengan SBSN. Insya Allah dengan dukungan kita semuanya pembangunan fly over sitinjau lauik bisa di selesaikan,” ujarnya.
Menurutnya, ada beberapa hal yang tidak layaknya dari jalan Sitinjau Lauik dari aspek keselamatan dan mendukung kelancaran lalu lintas penumpang logistik.
“Kemarin sudah terjadi peristiwa kecelakaan tabrakan beruntun sebanyak 7 kendaraan. Setiap kejadian-kejadian langsung kita kirim (informasinya) pada kementerian BPN/Bappenas,” ujarnya.
Mahyeldi juga menyebut pembangunan Stadion Sikabu di Padang Pariaman telah dibangun sejak 2015. Pembangunan stadion dan pusat olah raga tersebut, menurutnya, perlu diprioritaskan.
“Anggaran pembangunan lanjutannya membutuhkan dana lebih kurang 1,3 triliun dari dukungan APBD Sumatra Barat,” tuturnya.
Dalam situasi dan kondisi saat ini, menurutnya, ada keterbatasan. “Karena keterbatasan itu, kita merencanakan pembuangan ini melalui konsep SBSN, sehingga konsekuensinya pembangunan ini diserahkan kepada pemerintah pusat sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2011.”
Ia mengatakan, pembiayaan proyek diterbitkan oleh SBSN. “Untuk ini tentu perlu langkah-langkah kedepannya melalui Bappeda Provinsi Sumbar,” ujarnya.
Mahyeldi juga menyebut, bersama menteri juga sudah meninjau danau Maninjau. “Danau Maninjau merupakan salah satu dari 15 danau prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 yang perlu segera diselamatkan dan pulihkan kondisinya.”
Dengan dasar itu, menurutnya, Pemprov berharap kepastian regulasi. Termasuk pembagian tugas yang jelas antara kementerian dan lembaga, sesuai dengan kewenangan pusat dan daerah mengenai tata ruang dan zonasi.
“Dinas Lingkungan Hidup Sumbar bersama Kabupaten Agam agar dapat mempercepat penyusunan tata ruang serta pengendalian ruang di kawasan danau,” katanya.
Sementara, tentang pembangunan monumen bela negara Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) gubernur meminta kelapa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) provinsi untuk segera menyusun grand design pembangunan yang dilengkapi dengan memperjelas peran dan fungsi dari masing-masing instansi terkait. (*/SS)
