Pemilihan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) untuk periode 2024-2029 akan menjadi momen krusial bagi provinsi ini dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. Seiring dengan berjalannya waktu, harapan masyarakat terhadap pemimpin daerah semakin tinggi, terutama dalam hal peningkatan kualitas hidup dan pembangunan berkelanjutan. Demi mencapai hal tersebut, gubernur terpilih harus mampu mengatasi berbagai tantangan yang ada, baik dari segi infrastruktur, tata kelola pemerintahan, pendidikan, maupun pengelolaan sumber daya alam.
Pembebasan Lahan dan Konektivitas
Salah satu tantangan besar yang dihadapi Sumbar adalah masalah infrastruktur, khususnya dalam pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol Padang-Sicincin. Hingga saat ini, proses pembebasan lahan masih menghadapi kendala, yang pada gilirannya menghambat pembangunan jalan tol tersebut. Jalan tol ini sangat penting karena akan meningkatkan konektivitas antara Padang dengan daerah-daerah lain di Sumbar, serta mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aksesibilitas.
Permasalahan pembebasan lahan bukanlah hal baru dalam proyek infrastruktur besar di Indonesia. Namun, bagi Sumbar, hal ini menjadi sangat krusial karena keterlambatan dalam penyelesaian proyek ini dapat berdampak negatif pada perkembangan ekonomi daerah. Gubernur terpilih harus memiliki strategi yang efektif untuk menyelesaikan masalah ini, termasuk pendekatan yang lebih humanis dalam negosiasi dengan pemilik lahan dan penggunaan teknologi untuk mempercepat proses penilaian dan pembayaran kompensasi.
Pemerintahan Bebas dari Korupsi, IPM dan Pendidikan
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) untuk periode 2024-2029 akan menghadapi tantangan berat dalam memastikan pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, mengingat semasa periode 2020-2024 yang dilanda beberapa kasus korupsi melibatkan pejabat publik di "rumah bagonjong." Kasus-kasus tersebut, yang beberapa di antaranya sudah dilimpahkan ke lembaga penegak hukum, menuntut Gubernur terpilih untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi dengan strategi yang lebih efektif.
Lebih jauh, Gubernur Sumbar 2024-2029 mesti memperketat sistem pengawasan internal, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa, serta memperkuat kerjasama dengan lembaga penegak hukum untuk menindaklanjuti kasus-kasus korupsi secara tuntas. Selain itu, penting untuk membangun budaya integritas di kalangan pejabat publik dan masyarakat agar nilai-nilai anti-korupsi dapat tertanam kuat dalam setiap aspek pemerintahan.
Tantangan berikutnya yang tidak kalah penting adalah peningkatan kualitas pendidikan di Sumbar. Berdasarkan data terbaru, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumbar pada tahun 2023 meningkat menjadi 73,2, naik dari 73,0 pada tahun 2022. Meskipun angka ini menunjukkan tren positif, masih ada kesenjangan dibandingkan dengan provinsi tetangga yang memiliki IPM lebih tinggi. Pendidikan memainkan peran penting dalam meningkatkan IPM, karena kualitas pendidikan yang baik akan menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan mampu berkontribusi pada pembangunan daerah.
Untuk meningkatkan IPM, gubernur terpilih perlu fokus pada perbaikan infrastruktur pendidikan, peningkatan kualitas guru, serta akses yang lebih luas terhadap pendidikan. Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga perlu memperhatikan pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga lulusan sekolah dan perguruan tinggi di Sumbar dapat langsung terserap di dunia kerja.
Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)
Dari segi potensi sumber daya alam, sejatinya Sumbar memiliki stok yang cukup besar, baik di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pertambangan. Namun, pengelolaan yang tidak optimal selama ini menyebabkan potensi tersebut belum bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat. Tantangan utama dalam pengelolaan SDA adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara eksploitasi dan konservasi lingkungan.
Gubernur yang baru harus mampu mendorong pengelolaan SDA yang berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama dalam pengelolaan sumber daya. Konsep community-based resource management, yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, dapat menjadi solusi untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, pemerintah daerah perlu memperkuat penegakan hukum terhadap praktik-praktik ilegal yang merusak lingkungan, seperti penebangan liar dan penambangan tanpa izin.
Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial
Tantangan lain yang dihadapi oleh Sumbar adalah peningkatan kesejahteraan sosial, terutama di daerah-daerah pedesaan yang masih tertinggal. Meskipun Sumbar memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perikanan, kontribusi sektor ini terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masih rendah dibandingkan dengan sektor industri. Ini menunjukkan bahwa produktivitas dan efisiensi usaha di sektor pertanian dan perikanan masih perlu ditingkatkan.
Gubernur terpilih harus mampu mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif, yang tidak hanya berfokus pada kota-kota besar tetapi juga merata hingga ke pelosok desa. Salah satu caranya adalah dengan memperkuat program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti program padat karya, peningkatan akses permodalan bagi petani dan nelayan, serta pengembangan infrastruktur pertanian yang modern.
Akuntabilitas Pemerintahan
Harapan masyarakat Sumbar terhadap gubernur yang baru adalah terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Pemerintahan yang bersih akan mendorong kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, yang pada gilirannya akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai program pembangunan. Transparansi dan akuntabilitas juga diperlukan dalam pengelolaan anggaran daerah, terutama dalam proyek-proyek besar yang menggunakan dana publik.
Selain itu, gubernur terpilih diharapkan mampu memperkuat nilai-nilai lokal yang selama ini menjadi ciri khas masyarakat Minangkabau, seperti nilai-nilai adat dan agama. Dalam menghadapi era globalisasi, nilai-nilai ini harus tetap dipertahankan dan dijadikan landasan dalam pembangunan daerah. Pendidikan karakter yang berbasis nilai-nilai lokal perlu ditanamkan sejak dini, sehingga generasi muda Sumbar dapat tumbuh menjadi pribadi yang berintegritas dan berkontribusi positif bagi daerahnya.
Sekali lagi, pemilihan Gubernur Sumbar 2024-2029 merupakan momen super penting yang akan menentukan arah pembangunan daerah ini selama lima tahun ke depan. Tantangan yang dihadapi cukup berat, mulai dari masalah infrastruktur, pendidikan, pemerintahan yang bersih dari KKN, pengelolaan sumber daya alam, hingga kesejahteraan sosial. Kita semua yakin, dengan kepemimpinan yang kuat, strategi yang tepat, dan dukungan penuh dari masyarakat, semua tantangan ini dapat diatasi.
Harapan besar tertumpu pada kepemimpinan yang membawa perubahan positif bagi Sumbar. Pemerintahan yang bersih, transparan, dan berfokus pada kepentingan rakyat adalah kunci untuk mencapai Sumbar yang lebih maju dan sejahtera. Dengan demikian, Sumbar tidak hanya akan menjadi provinsi yang mampu memanfaatkan sumber daya alamnya, namun juga memberdayakan SDM yang berkualitas dan siap bersaing di tingkat nasional maupun global. [*]
*Dosen Komunikasi Politik, Ketua Pusat Kajian Gerakan Bersama Antikorupsi (PK-Gebrak) UNP.
