Langgam.id - Gubernur Mahyeldi menggelar rapat dengan forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) Sumatra Barat (Sumbar) pada di Markas Korem 032/Wirabraja, Jumat (28/10/2022).
Mahyeldi mengatakan, Pemilu dan Pilkada 2024 bisa sukses tak hanya tergantung integritas dan profesionalisme penyelenggara pemilu dan peserta pemilu saja. Selain itu, juga butuh dukungan dan soliditas dari seluruh pemangku kepentingan.
"Salah satunya adalah bagaimana agar terciptanya situasi yang tertib dan tentram dalam pelaksanaan pemilu serentak dan juga pilkada nanti," katanya, sebagaimana dirilis situs resmi Adpim Pemprov Sumbar.
Rakor Forkopimda tersebut memmbahas sinergitas dan antisipasi potensi kerawanan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024.
Menurut Mahyeldi, setiap pemangku kepentingan perlu mengawal seluruh rangkaian tahapan penyelenggaraannya dengan baik. Perlu dilakukan deteksi dan cegah dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban yang dapat mengganggu pelaksanaan perhelatan pesta demokrasi ini.
"Soliditas dan sinergisitas yang terbentuk kita harapkan dapat menjadi katrol penyemangat seluruh pemangku kepentingan khususnya dalam memelihara stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa di daerah," katanya.
Selanjutnya, seluruh tahapan Pemilu yang akan berjalan harus didukung sepenuhnya. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, penyelenggaraan tahapan Pemilu harus bebas dari politik identitas, politisasi agama, dan polarisasi sosial.
"Demokrasi harus semakin dewasa dan konsolidasi nasional harus diperkuat. tak hanya sekedar dimaknai sebagai rutinitas politik lima tahunan saja, namun terpenting, terdapat sejumlah potensi kerawanan yang harus diantisipasi, agar suksesi kepemimpinan nasional dapat berjalan dengan baik," ujar Mahyeldi.
Dikatakan Mahyeldi berdasarkan pemetaan yang dilakukan dan berkaca dari pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya, setidaknya terdapat 5 (lima) potensi kerawanan yang harus diantisipasi sejak dini, yakni pertama, persoalan data pemilih, kedua persoalan sumber daya manusia, ketiga permasalahan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Keempat, kampanye dan yang ke lima pemungutan dan penghitungan suara.
Lima tahapan ini merupakan tahapan yang cukup krusial bagi penyelenggara. Potensi kerawanan yang ada diantaranya mencakup soal kuantitas dan kapasitas sumber daya pelaksananya yang dapat berujung pada terjadinya kesalahan penghitungan surat suara yang dapat memicu persoalan.
"Jadi pengalaman penyelenggaraan pemilu 2019 lalu hendaknya dapat menjadi evaluasi untuk pelaksanaan pemilu 2024 nanti, besar harapan kita agar seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu dan juga Pilkada 2024 nantinya dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar, dengan dukungan optimal dari semua pemangku kepentingan," kata Mahyeldi.
Turut hadir pada rakor tersebut, Jajaran Forkopimda Provinsi Sumatera Barat (Ketua DPRD, Danrem, Kapolda, Danlantamal, Danlanud dan Kajati), Ketua KPU Sumbar, Ketua Bawaslu Sumbar, Asisten I Setda Prov. Sumbar, serta Para Kepala OPD Pemprov Sumbar.(*/SS)
