Langgam.id – Pertemuan koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis (MBG) se-Sumatera Barat digelar di Auditorium Gubernuran, Kamis (2/10/2025) lalu.
Kegiatan ini dipimpin langsung Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, bersama jajaran Satgas MBG.
Dalam arahannya, Mahyeldi menegaskan bahwa program MBG merupakan program strategis nasional yang sangat penting untuk pemenuhan gizi anak dan ibu hamil. Karena itu, katanya, dukungan dari semua pihak sangat dibutuhkan.
Menurutnya, program MBG bukan hanya soal gizi, tapi juga bisa menjadi motor penggerak ekonomi nagari dan desa. Dari sisi pembiayaan, Mahyeldi menjelaskan bahwa satu dapur MBG membutuhkan biaya produksi Rp45 juta per hari. Jika dikalikan 20 hari dalam sebulan, maka totalnya mencapai Rp900 juta per bulan atau sekitar Rp10,8 miliar per tahun. Angka itu jauh lebih besar dibandingkan alokasi anggaran nagari yang hanya Rp1 miliar.
Di Sumbar, satu dapur MBG melayani dua nagari. Saat ini ada 120 dapur MBG, namun baru 84 yang beroperasi. “Harapan kita, kebutuhan dapur MBG bisa disuplai dari produksi pangan masyarakat nagari. Dengan begitu, pergerakan ekonomi bisa lebih merata,” kata Mahyeldi.
Terkait kasus 86 warga Agam yang keracunan usai mengonsumsi nasi goreng dari program MBG, Mahyeldi memastikan dapur terkait sudah dihentikan sementara. Ia menekankan agar semua pihak bergerak cepat menangani masalah lapangan dan memastikan makanan yang diberikan aman serta higienis. “Standarisasi harus jadi perhatian bersama, baik oleh Bupati/Wali Kota maupun Satgas, agar program ini berjalan optimal,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Satgas MBG Sumbar, Iqbal Ramadipayana, menjelaskan pertemuan ini digelar untuk memperkuat koordinasi dan mempercepat penyelenggaraan MBG. Hadir sebagai narasumber, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) wilayah Riau, Kepri, dan Sumbar, Syariwidya.
Acara ini juga diikuti Forkopimda, Bupati/Wali Kota, serta Satgas MBG dari seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat.
