Langgam.id – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah menegaskan kesiapsiagaan menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami harus menjadi budaya yang melekat dalam kehidupan masyarakat, bukan sekadar program atau kegiatan seremonial.
Hal itu disampaikan Mahyeldi saat menghadiri Gladi Kesiapsiagaan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami tingkat Provinsi Sumbar 2026 di Balai Naras, Lapangan Parkir Josal Football Academy, Cubadak Air Utara, Kota Pariaman, Rabu (30/9/2026).
Menurut Mahyeldi, gladi yang mencakup Tabletop Exercise (TTX), Command Post Exercise (CPX), dan Field Training Exercise (FTX) menjadi momentum untuk menguji kesiapan pemerintah dan seluruh unsur terkait dalam menghadapi potensi bencana.
Ia mengatakan, hasil evaluasi dari setiap tahapan gladi harus menjadi dasar untuk memperbaiki sistem penanggulangan bencana di Sumbar.
“Keberhasilan gladi ini justru diukur dari berapa banyak pembelajaran yang dapat kita peroleh untuk memperkuat kesiapsiagaan kita di masa depan,” ujar Mahyeldi.
Ia menjelaskan, TTX menguji pemahaman terhadap skenario, pembagian peran, kebijakan, serta mekanisme pengambilan keputusan. Sementara CPX menguji alur komando, koordinasi, komunikasi, pelaporan, dan mobilisasi sumber daya.
Adapun FTX memastikan seluruh rencana tersebut dapat diterapkan secara operasional di lapangan.
Karena itu, Mahyeldi meminta seluruh hasil evaluasi dari ketiga tahapan tersebut didokumentasikan secara lengkap. Mulai dari kendala, keterlambatan, ketidaksesuaian prosedur hingga keterbatasan sumber daya.
Seluruh catatan tersebut, katanya, harus ditindaklanjuti pemerintah kabupaten dan kota bersama perangkat daerah terkait.
“Jangan menunggu bencana datang untuk belajar berkoordinasi. Jangan menunggu sirene berbunyi untuk mencari jalur evakuasi. Jangan menunggu keadaan darurat untuk menentukan siapa berbuat apa. Semua itu harus kita siapkan dari sekarang,” tegasnya.
Mahyeldi juga menekankan pentingnya memperkuat sistem komando dan koordinasi lintas instansi melalui SOP yang dipahami seluruh unsur.
Menurutnya, sistem komunikasi kedaruratan juga harus terus diuji dan diperkuat melalui sinergi BPBD, BMKG, Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), TNI, Polri, dunia usaha, akademisi, organisasi kemanusiaan, dan relawan.
Ia menegaskan, hasil pembelajaran dari gladi tidak boleh berhenti di lokasi pelaksanaan. Pemerintah kabupaten dan kota harus membawa hasil tersebut ke wilayah masing-masing untuk disosialisasikan kepada OPD dan masyarakat.
Dengan demikian, pengetahuan dan keterampilan menghadapi bencana dapat semakin terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari.
“Semakin banyak yang terlibat dan semakin sering dilaksanakan, semakin baik, sehingga proses internalisasi terhadap kebencanaan itu betul-betul menjadi sesuatu yang melekat dalam keseharian kita,” katanya.
Mahyeldi menambahkan, ancaman gempa bumi dan tsunami tidak mengenal batas administrasi. Karena itu, kesiapsiagaan juga harus dibangun melalui kerja sama lintas daerah.
Pada saat yang sama, kebutuhan dasar masyarakat terdampak seperti konsumsi, tempat pengungsian yang layak, layanan kesehatan, dan kebutuhan lainnya harus menjadi perhatian utama dalam penanganan darurat.
“Kesiapsiagaan kita menghadapi musibah bencana ini harus menjadi budaya kita, harus menjadi hal yang melekat dalam keseharian kita,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Utama BNPB Rustian mengapresiasi Pemprov Sumbar dan BPBD yang telah menguji Rencana Kontinjensi (Renkon) gempa bumi dan tsunami.
Ia menekankan agar Renkon terus diperbarui dan diuji secara berkala sehingga tetap sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah.
Rustian juga mengingatkan pentingnya memastikan kesiapan jalur dan tempat evakuasi serta skenario rujukan kesehatan. Rumah sakit yang berada di lokasi aman perlu disiapkan untuk mendukung pelayanan apabila fasilitas kesehatan lainnya terdampak bencana.
“Bencana ini kita tidak tahu kapan terjadinya, dan yang pasti akan terjadi. Karena itu kita tidak boleh takut, tetapi harus siap,” katanya.
Wali Kota Pariaman Yota Balad mengatakan, gladi tersebut merupakan bagian penting dalam membangun ketangguhan masyarakat.
Menurutnya, manusia tidak dapat mencegah alam berkehendak, tetapi dapat mempersiapkan diri untuk mengurangi risiko dan dampak bencana.
Ia mengajak masyarakat menjadikan gladi tersebut sebagai momentum untuk memahami tindakan yang harus dilakukan ketika gempa dan tsunami terjadi, termasuk mengenali jalur serta titik evakuasi.
“Siap untuk selamat,” ujarnya. (HER)
