Langgam.id - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) dibawah kepemimpinan Gubernur Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Audy Joinaldy menaruh perhatian besar untuk pengembangan sektor perdagangan, Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Sumbar, aspek keberlanjutan dan digitalisasi menjadi salah satu fokus utamanya dalam setiap kebijakan yang dijalankan sejak 4 tahun terakhir.
Gubernur menyebut pihaknya sengaja memberikan perhatian lebih kepada sektor tersebut untuk mendukung pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19 lalu.
Ia meyakini, pertumbuhan sektor perdagangan dan IKM akan berdampak positif untuk perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Bahkan sebagai bukti keseriusan, semangat itu dituangkannya dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 “Mewujudkan Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan”.
Dikatakannya, sejumlah kebijakan telah dilahirkannya untuk mendukung sektor perdagangan dan IKM di Sumbar. Beberapa di antaranya adalah mempermudah akses perizinan, pembinaan secara berkala, pendampingan untuk digitalisasi serta menfasilitasi promosi produk melalui bazar dan pameran di berbagai event lokal, nasional dan internasional.
“Kita terus berupaya membuat sektor perdagangan di Sumbar kembali tumbuh dan berdaya saing. Tata kelola perizinan kita benahi dan permudah, pembinaan dan penguatan IKM terus kita lakukan, promosi produknya kita fasilitasi serta kita juga membantu mereka untuk tranformasi digitalisasi,” ungkap Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah di Padang, Rabu (18/9/2024).
Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Sumbar, Novrial menyampaikan pertumbuhan wirausahawan baru di Sumbar dalam 3 tahun terakhir cukup pesat, totalnya lebih kurang 113.759 wirausahawan, jumlah itu melampaui target yang sebelumnya telah ditetapkan, yakni sebanyak 100.000 wirausahawan baru. Dari total jumlah tersebut, 1.312 di antaranya merupakan binaan Dinas Perindustrian Perdagangan Sumbar.
“Dalam dua tahun terakhir saja, Disperindag Sumbar telah membina 1.312 wirausaha baru. Rinciannya Tahun 2023 sebanyak 629 wisausaha dan periode januari hingga Agustus 2024 sebanyak 683,” ungkap Kadis Perindag Sumbar, Novrial.
Novrial menyebut, bentuk binaan yang diberikannya beragam. Sebagian ada yang diikutsertakan dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang kewirausahaan, sebagian lainnya melalui workshop yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Sumbar. Seluruh wirausahawan yang berada dibawah binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumbar juga diberikan bantuan khusus, berupa penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan bantuan peralatan sesuai jenis usaha yang dijalankannya.
“Pada Tahun 2024 ini, dari 683 wirausaha baru yang berada dibawah binaan kita. Semuanya kita bantu dalam pengurusan NIB. 15 orang di antaranya juga kita berikan bantuan peralatan, sisanya kita bantu proses pendaftaran produk usahanya di E- Catalog. Di periode Januari hingga Agustus 2024 ini, sebanyak 700 pelaku usaha baru telah kita berikan edukasi digital marketing dan sebanyak 223 pelaku usaha yang dinilai layak, kita libatkan dalam berbagai pameran tingkat lokal, nasional dan internasional,” terang Novrial.
Sementara terkait, industri kecil dan menengah di Sumbar, Novrial menyampaikan pada tahun 2024 ini, sebanyak 515 IKM telah didaftarkan kedalam SIINAS (Sistem Informasi Industri Nasional) untuk mendapatkan verifikasi dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan RI. Diharapkan dengan terverifikasi SIINAS, IKM di Sumbar menjadi lebih mudah dalam pengurusan permohonan penerbitan sertifikat Tingkat Kandungan dalam Negeri Industri Kecil (TKDN IK) yang saat ini tengah menjadi persyaratan bagi dunia usaha untuk bekerja sama dengan instansi pemerintahan.
“Tahun ini ada 46 IKM dan 28 sentra IKM binaan Disperindag Sumbar yang diusulkan dalam Program One Village One Product (OVOP) di SIINAS. Kita ingin IKM Sumbar bisa merambah pasar nasional, tidak hanya lokal” tegasnya.
Dalam mendorong ekonomi berbasis digital, Pemprov Sumbar secara rutin melakukan pelatihan digital marketing dengan menghadirkan narasumber kompeten. Pada Tahun 2024 ini, sebanyak 700 orang pelaku usaha telah teredukasi digital marketing, kebanyakan pesertanya generasi muda atau millenial.
“Para pelaku usaha dari digital marketing ini diberikan pemahaman dalam mengembangkan usahanya secara online. Setiap akhir tahun, perkembangannya akan dievaluasi. Mulai dari banyaknya transaksi yang dilakukan, sampai penambahan follower di akun media sosialnya masing-masing. Tujuan kita, para pelaku usaha ini dapat betul-betul siap untuk bersaing di era digital,” terang Kepala Disperindag Sumbar Novrial.
Ia menambahkan, selain memajukan IKM dan mendorong pelaku usaha di Sumbar untuk bersaing di pasar global, pelaku usaha juga dibina untuk lebih taat aturan. Pada tahun 2024, sebanyak 185 pelaku yang diberikan pembinaan terkait penerapan aturan produk memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI), dan barang berbahaya.
“Ini kegiatan rutin yang kita laksanakan dalam melakukan pengawasan pelaku-pelaku usaha di 19 kabupaten/kota. Jika ditemukan pelanggaran dilakukan penertiban, karena kita ada PPNS untuk mengawasan dan pembinaan,” jelasnya.
Ia menyebutkan, program perlindungan konsumen juga terus dilaksanakan di berbagai kabupaten/kota dengan mengadakan sosialisasi kepada tokoh masyarakat, perangkat nagari hingga belajar dilakukan. Mereka diharapkan dapat membantu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat agar lebih teliti sebagai konsumen, serta dapat memperjuangkan hak dan kewajibannya sebagai konsumen secara mandiri.
“Kalau ada konsumen yang merasakan dirugikan disarankan melapor ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Sebab masyarakat memiliki sejumlah hak diantaranya hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Tahun 2024 ini, ada 36 pengaduan konsumen yang telah diselesaikan dibantun Pemprov Sumbar,” ungkapnya.
Ia menyebutkan, pengawasan juga dilakukan terhadap industri kecil dan menengah, serta industri besar di Sumbar. Pada tahun 2024 ini sebanyak 11 industri kecil yang telah diawasi perizinannnya. Pengawasan ini merupakan program kolaboratif yang dilaksankaan Disperindag Sumbar bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumbar.
“Pengawasan izin usaha sektor industri dilakukan juga untuk memastikan kelancaran usaha dari industri yang ada di Sumbar,” ujarnya.
Perhatian untuk kesejahteraan Petani Gambir
Pemprov Sumbar tengah mempersiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Tata Niaga Gambir serta turunannya. Itu penting, karena Sumbar merupakan daerah pemasok komoditas gambir terbesar di Indonesia.
“Pergubnya sedang berproses, saat ini tengah dalam pembahasan dan telah memasuki tahap finalisasi di Kementerian Hukum dan Ham,” terangnya.
Dikatakan Novrial, Pergub Tata Niaga Gambir ini merupakan turunan dari Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumbar No.3/2024 Tentang Tata Kelola Komoditas Unggulan Perkebunan. Dimana di dalamnya ada 4 komoditi perkebunan, sawit, gambir, kakau dan karet. Secara garis besar Pergub Tata Niaga Gambir ini mengatur tentang dua hal, pertama tentang bagaimana standarisasi mutu gambir dan yang kedua tentang produk turunan gambir seperti tanin dan katechin sekaligus dengan berapa nilai jualnya. Diharapkan, jika Pergub ini tuntas, proses penetapan harganya bisa diatur seperti penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang dilakukan bersama Dinas Perkebunan Tanangan Pangan dan Holtikultura.
“Dengan adanya Pergub, penetapan harga tidak lagi diserahkan kepada mekanisme pasar. Diharapkan akan menjadi solusi untuk peningkatan kesejahteraan petani gambir di Sumbar,” harap Novrial.
Menjaga Stabilitasi Ketersediaan dan Harga Bahan Pokok
Beberapa strategi juga telah dilakukan oleh Pemprov Sumbar untuk menjaga stabilitasi ketersediaan kebutuhan pangan seluruh masyarakat Sumbar, terutama menghadapi momen-momen tertentu yang sering terjadi kenaikan harga selalu terjadi. Dari sisi pasokan bahan pangan, secara berkesinambungan pihaknya terus melakukan pemantauan harga kebutuhan bahan pokok, terutama untuk komoditas seperti beras, minyak goreng, cabai, bawang, daging, dan telur ayam ras, serta daging sapi, agar tetap terjangkau oleh masyarakat.
“Kita terus melalukan pemantauan harga dan ketersediaan stok bahan pokok di pasaran, jika ditemui kelangkaan maka kita akan segera melaksanakan operasi pasar, dan melaksanakan sidak pasar,” terang Novrial.
Selama Tahun 2023 yang lalu, Novrial mengaku telah melakukan 15 kali operasi pasar murah, lokasinya beragam tersebar di beberapa kelurahan dan kecamatan di sejumlah kabupaten kota di Sumbar. Dalam kegiatan operasi pasar tersebut, Dinas Perindag tidak hanya melibatkan pihak terkait, tapi juga melibatkan pelaku usaha dan IKM.
“Tujuannya, Agar manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh konsumen tapi juga bermanfaat bagi produsen,” pungkasnya
Perhatian Gubernur Memajukan Ekspor
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumbar mengatakan Gubernur Mahyeldi memiliki perhatian besar untuk pengembangan potensi ekspor daerah. Bahkan, ia meminta dinas terkait mencatat data detail dari setiap ekspor melalui wilayah Sumbar.
“Sejak Januari sampai Agustus 2024, Pemprov Sumbar telah menerbitkan 2.802 surat keterangan ekspor. Penerbitan surat itu merupakan ide langsung dari Pak Gubernur. Tujuannya agar semuanya tercatat utuh, mulai dari jenis, jumlah dan negara tujuannya. Itu penting, untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga menerbitkan sertifikat mutu bagi setiap komoditi ekspor, per bulan Agustus 2024 Dinas Perindustrian Perdagangan Sumbar telah menerbitkan sebanyak 278 sertifikat. Sedangkan untuk pengujiannya, sambung Novrial, itu bisa dilakukan di laboratorium mutu milik Disperindag Sumbar.
“Di laboratorium mutu kita itu, alatnya cukup lengkap. Ada 921 alat telah dikalibrasi sesuai standar, yang bisa dipergunakan untuk proses pengujian,” tambahnya.
Dinas Perindag Sumbar juga memiliki program Trainning of Exporters (ToX) melalui Export Coaching Program (ECP) untuk menciptakan eksportir-eksportir baru di Sumbar. Pelaksanaan program ini dikerjasamakan dengan Kemendag RI, dengan jumlah kuota peserta rata-rata untuk setiap tahunnya sebanyak 30 orang. Materi yang diajarkan pun lengkap, mulai dari menyempurnakan manajemen, produksi, pembiayaan dan promosinya secara lebih baik.
“Hasilnya, pada Tahun 2023 lalu, ada 18 eksportir baru yang telah berhasil ekspor. Tahun ini kembali melahirkan 5 ekportir, bahkan saat ekspor perdananya pada akhir Agustus lalu,, itu langsung dihadiri oleh Gubernur” bebernya.
Adapun rincian dari kelima eksportir tersebut adalah, PT Sasco Karya Mandiri di Kota Pariaman, CV Berkah Rezki Dhuha di Kota Padang, PT Lintas Laut Samudera di Bungus Teluk Kabung, Kota Padang. Karya Herbal Nusantara di Kuranji dan CV Bespi Samudera Aquati di Komplek Pelabuhan Perikanan Samudra Bungus, Kota Padang.
Terkait pengembangan sektor industri di Sumbar, Novrial menyebut geliatnya cukup bagus. Setidaknya dalam Tahun 2024 ini saja, PT Padang Raya Cakrawala (Apical Group) bersedia membuka pabrik di Kawasan Teluk Bayur, Kota Padang. Apical Group merupakan salah satu perusahaan pengekspor minyak sawit terbesar di Indonesia. Diyakini, selain dapat menjamin ketersediaan pasokan kebutuhan minyak nabati masyarakat, ini juga bisa menyerap tenaga kerja sehingga betul-betul berdampak untuk kesejahteraan masyarakat. (*/Adv)
