Langgam.id - Enam dari tujuh fraksi di DPRD Sumatra Barat (Sumbar) setuju menunda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) konversi Bank Nagari menjadi Bank Nagari Syariah. Fraksi Golkar yang ikut menyetujui penundaan itu berharap hal tersebut tidak dimainkan untuk kepentingan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020.
"Jadi jangan untuk politik jelang pilkada, seolah partai lain tidak mendukung perda konversi syariah. Jangan seolah-olah kami anti syariah," kata anggota Fraksi Golkar Afrizal, Senin (16/11/2020).
Dalam keputusan yang diambil DPRD Sumbar hari ini, hanya fraksi PKS yang tidak setuju penundaan tersebut. Terkait hal itu, Afrizal berharap tak muncul tudingan bahwa partai selain PKS anti pada syariah.
Baca juga:6 Fraksi DPRD Sumbar Sepakat Tunda Bahas Ranperda Bank Nagari Syariah
Menurutnya, yang terpenting saat ini yaitu kelengkapan syarat untuk pembahasan konversi Bank Nagari menjadi Bank Nagari Syariah. Hal itulah yang membuat fraksi Golkar setuju pembahasan ditunda hingga 2021 mendatang.
"Kami pastikan semua mendukung, apalagi mayoritas di Sumbar ini orang Islam, hanya saja kita ingin semua persyaratan diselesaikan terlebih dahulu, kita dapat melanjutkan proses setelah selesai Pilkada," katanya.
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat (Sumbar) sepakat menunda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) konversi Bank Nagari menjadi Bank Nagari Syariah. Ranperda tersebut awalnya ditargetkan disahkan pada tahun 2020 ini.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Hidayat mengatakan sebanyak 6 fraksi dari 7 fraksi sepakat menunda pembahasan yaitu Gerindra, PAN, Demokrat, Golkar, PPP-Nasdem, dan PDIP-PKB. Sementara fraksi PKS satu-satunya yang tidak sepakat.
"Hanya dari PKS yang bersikukuh ditetapkan tahun ini, sementara dari 6 fraksi sepakat pembahasan Ranperda Bank Nagari Syariah dilakukan pada tahun 2021," katanya di Gedung DPRD Sumbar, Senin (16/11/2020). (Rahmadi/ABW)
