Langgam.id- Puluhan warga Nagari Kasang Kabupaten Padang Pariaman berujuk rasa di depan kantor Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) pada Rabu (23/12019).
Warga menolak harga penggantian tanah untuk pembangunan jalan tol yang akan menghubungkan Kota Padang dan Pekanbaru, karena terlalu murah.
Sebelumnya, warga mengaku meminjamkan tanahnya untuk groundbreaking yang diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 9 Februari 2018 lalu. Hingga hari, menurut warga, belum ada kesepakatan jual beli yang jelas antara warga dan pemerintah untuk pembebasan lahan tersebut.
Koordinator Aksi Hamardian mengatakan warga menolak penentuan harga karena pemerintah menentukan secara sepihak.
Menurutnya, penentuan harga tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
“Makanya kita datang kesini untuk menuntut ulang kembali supaya semuanya berjalan sesuai dengan aturan berlaku ,” katanya.
Hamardian menjelaskan, ganti rugi yang diberikan pemerintah berkisar Rp32 ribu hingga Rp50 ribu per meter. Sedangkan menurutnya, harga di pasaran paling rendah Rp250 ribu hingga jutaan rupiah per meternya.
"Semuanya tanah produktif, bukan tanah mati atau tanah rawa,” katanya.
Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit yang menerima kedatangan masyarakat mengatakan, pihaknya berupaya mengabulkan permintaan masyarakat.
Namun, harga yang sudah ditetapkan tim penilai (appraisal) tidak bisa diubah. "Tim appraisal sudah menetapkan harga sehingga kami tidak bisa membayarkan lebih dari itu," ujarnya.
Menurutnya, bila gugatan warga diterima pihaknya bisa melakukan penghitungan ulang.
Menanggapi respon dari Wakil Gubernur tersebut, Hamardian koordinator aksi menyatakan mendukung langkah tersebut.
“Kita apresiasi saran dari wakil gubernur gubernur untuk mengajukan gugatan," katanya.
Usai menerima pengunjuk rasa, kepada wartawan Nasrul mengatakan, bila masyarakat kalah, pihaknya tidak bisa berbuat banyak.
"Kalau memang masyarakat nanti tidak mau memberikan lahannya berarti jalan tol kita batal,” katanya.
Namun ia berharap agar proyek tol tersebut tidak batal karena merupakan proyek strategis nasional dan juga menjadi kebutuhan transportasi di Sumbar.
“Kita kalau dalam bekerja jangan sampai gagal, lamak dek awak katuju dek urang. Kita akan upayakan bagaimana masyarakat bisa menerima dan program pemerintah bisa terus berjalan,” katanya.
Nasrul Abit juga yakin, pada prinsipnya warga menerima tanahnya dibangun jalan tol asal harganya sesuai dengan standar. (Rahmadi/HM)
