Erupsi Gunung Marapi, BKSDA Sumbar Pantau Pergerakan Satwa

Erupsi Gunung Marapi, BKSDA Sumbar Pantau Pergerakan Satwa

Ilustrasi erupsi Gunung Marapi. [Foto: Badan Geologi]

Langgam.id – Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatra Barat (Sumbar) memonitoring pergerakan satwa dilindungi menyusul peningkatan aktivitas vulkanologi Gunung Marapi.

Peningkatan aktivitas vulkanologi Gunung Marapi ini telah terjadi sejak Sabtu (7/1/2023) hingga Senin (9/1/2023). Total, sudah terjadi 57 kali erupsi.

Kepala BKSDA Sumbar Ardi Andono mengatakan, migrasi satwa biasanya terjadi bila ada peningkatan aktivitas vulkanologi pada gunung api aktif.

“Prilaku satwa yang berada di kawasan hutan gunung api apalagi sampai bermigrasi, itu biasanya memang sering terjadi,” kata Ardi dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/1/2023).

Namun, kata dia, migrasi terjadi jika aktivitas vulkanologinya tinggi sekali. Kalau kejadian di Gunung Marapi hari ini, analisis pihaknya belum terjadi migrasi satwa.

“Satwa yang paling sensitif bila ada aktivitas gempa adalah kelelawar dan burung. Tapi hingga saat ini kami belum melihat kedua satwa tersebut memperlihatkan pergerakan, semua masih normal,” tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Pos Pengamatan Gunung Marapi, Teguh Purnomo mengatakan, erupsi terakhir terjadi dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 250 meter di atas puncak.

“Kolom abu teramati berwarna putih dengan intensitas tebal condong ke arah timur dan tenggara,” kata Teguh.

Ia menyebutkan erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 3.2 mm dan durasi kurang lebih satu menit satu detik. Saat ini Gunung Marapi masih berada pada status level II atau waspada.

Baca Juga: Sudah 57 Kali Gunung Marapi Erupsi

“Masyarakat di sekitar Gunung Marapi dan pengunjung atau wisatawan tidak diperbolehkan mendaki Gunung Marapi pada radius tiga kilometer dari puncak,” katanya.

Baca Juga

Walikota Padang, Fadly Amran.
Pemko Padang Siapkan Opsi Relokasi bagi Warga Kuranji yang Tinggal di Area Rawan Banjir
Kemenhaj Provinsi Sumatera Barat akan terus memperkuat pengawasan terhadap travel umrah yang belum mengantongi izin operasional.
Kemenhaj Sumbar Akan Tindak Tegas Travel Umrah Tak Berizin
Mitigasi Banjir, Pemko Padang  Segera Normalisasi Sungai 
Mitigasi Banjir, Pemko Padang  Segera Normalisasi Sungai 
Kewajiban Sipangka Tol dan Hak Publik untuk Tahu
Kewajiban Sipangka Tol dan Hak Publik untuk Tahu
5 Anggota DPR RI Asal Sumbar Belum Lapor LHKPN 2025, dari Andre Rosiade hingga Rahmat Saleh
5 Anggota DPR RI Asal Sumbar Belum Lapor LHKPN 2025, dari Andre Rosiade hingga Rahmat Saleh
LBH Padang Soroti Temuan BPK Rp704 Juta pada Proyek Gedung MUI
LBH Padang Soroti Temuan BPK Rp704 Juta pada Proyek Gedung MUI