Langgam.id - Ekonom Universitas Andalas (Unand) Prof. Syafruddin Karimi menilai saat ini adalah momentum yang tepat bagi pemegang saham PT BPD Sumbar alias Bank Nagari untuk konversi menjadi bank syariah.
Menurutnya, ketika pemerintah pusat memprioritaskan pengembangan ekonomi syariah melalui Komite Nasional Pengembangan Ekonomi Syariah (KNEKS) yang langsung dipimpin oleh presiden, maka itu merupakan peluang bagi perbankan daerah ambil bagian.
"Dengan adanya KNEKS yang langsung dipimpin oleh presiden, Indonesia menyiapkan diri sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah terbesar dunia. Sumbar punya peluang menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah nasional dengan mengambil momentum konversi Bank Nagari menjadi Bank Nagari Syariah," ujarnya, Senin (21/6/2021).
Menurut Mantan Dekan Fakultas Ekonomi Unand itu, momentum semacam itu tidak datang dua kali. BPD Sumbar akan ketinggalan, jika pilihan konversi atau pengembangan syariah dilakukan belakangan.
"Kita menumpang lokomotif nasional melalui kekuatan ekonomi syariah. Selama ini kita selalu kehilangan momentum secara nasional. Contoh terakhir kita kehilangan momentum adalah lambannya jalan tol. Kini saatnya para politisi Sumbar melihat tantangan ekonomi Sumbar di tengah kancah dinamika ekonomi nasional," paparnya.
Selain momentumnya tetap, Syafruddin melihat konversi Bank Nagari juga berpeluang meningkatkan inklusi keuangan dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Sumbar. Sebab, masih banyak pelaku usaha yang belum mendapatkan akses keuangan dengan alasan 'kayakinan' atau menghindari riba.
Sensus Ekonomi BPS pada 2016 mencatat hanya 79.808 usaha yang menerima kredit dari lembaga keuangan dari total sebanyak 586.934 usaha di Sumatra Barat. Artinya, masih ada 507.126 usaha tidak mendapatkan kredit atau pembiayaan dari lembaga keuangan.
Lebih rinci, sensus itu menjabarkan penyebab belum teraksesnya pelaku usaha ke lembaga keuangan antara lain, sebanyak 22.833 pelaku usaha mengaku tidak paham prosedur, sebanyak 38.991 pelaku usaha mengalami kesulitan prosedur, dan 60.211 pelaku usaha tidak ada agunan.
Kemudian, sebanyak 10.849 pelaku usaha dengan alasan usulan ditolak lembaga keuangan. Sisanya, sebanyak 262.609 usaha dengan alasan lainnya.
Alasan lain tersebut berdasarkan pengamatan di lapangan adalah berkaitan dengan keyakinan masyarakat yang percaya bahwa bunga bank adalah riba.
"Alasan ini juga didukung oleh banyak studi, salah satunya studi yang dilakukan oleh Bank Dunia dan IMF yang kesimpulannya menekankan pentingnya kehadiran islamic bank atau bank Syariah di negara negara mayoritas muslim yang juga mayoritas unbankable," kata alumnus doktoral dari Florida State University itu.
Sebelumnya, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengajak semua pihak, pemegang saham, manajemen, nasabah dan masyarakat Sumbar untuk dapat mendukung konversi Bank Nagari menjadi Bank Nagari Syariah dan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat.
“Dukungan dari semua termasuk dari OJK dan pihak Bank Nagari sendiri, sebab ini semangat kita bersama, termasuk para direksi, komisaris dan seluruh pemegang saham sudah sepakat,” kata Mahyeldi.
Ia mengharapkan konversi Bank Nagari ke syariah akan memberikan dampak positif bagi pengembangan ekonomi Sumbar, sekaligus memperkuat pengembangan pariwisata halal yang terus digalakkan pemerintah daerah. Selain itu, Sumbar juga bisa mengambil peran lebih luas dalam pengembangan ekonomi syariah secara nasional. (hfs)
