Ekonom: Kedaulatan Sumber Daya Harus Sejalan dengan Efisiensi dan Transparansi

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian menilai langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menertibkan enam

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan aset Barang Rampasan Negara (BRN) kepada PT Timah Tbk yang digelar di Smelter PT Tinindo Internusa, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada Senin, 6 Oktober 2025. [Foto: Cahyo - Biro Pers Sekretariat Presiden]

Langgam.id – Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian menilai langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menertibkan enam smelter ilegal di Bangka Belitung bukan sekadar penegakan hukum. Tetapi koreksi arah kebijakan ekonomi sumber daya nasional menuju kedaulatan yang berkeadilan.

“Apa yang dilakukan pemerintah ini adalah momentum untuk mengakhiri era kebocoran nilai dari sumber daya alam. Ini bukan semata urusan tambang, tapi soal kedaulatan ekonomi,” ungkap Fakhrul di Jakarta, Senin (6/10/2025).

Fakhrul mengatakan bahwa lebih dari 90 persen cadangan timah dan logam tanah jarang (LTJ) Indonesia berada di Bangka Belitung. Selama bertahun-tahun, terang Fakhrul, negara kehilangan potensi penerimaan triliunan rupiah akibat praktik tambang ilegal dan tata kelola yang lemah.

“Kerugian ini bukan hanya soal uang, tapi cermin dari institusi ekonomi yang kehilangan daya kontrol. Dengan penertiban ini, pemerintah sedang mengembalikan trust premium terhadap negara,” ujar Fakhrul.

Akan tetapi, Fakhrul mengingatkan bahwa kedaulatan tanpa efisiensi dapat berubah menjadi nasionalisme yang mahal, jika pengelolaan nantinya tidak dilaksanakan secara tepat guna dan efisien.

Ia menekankan pentingnya pemerintah memastikan agar aset yang disita dapat dikelola secara produktif dan transparan. Bukan sekadar dipindahkan dari tangan swasta ke tangan negara tanpa perubahan tata kelola.

“Ketika smelter ilegal disita dan dikelola oleh BUMN, tantangannya bukan hanya soal legalitas, tapi soal kemampuan menciptakan value chain yang produktif. Tanah jarang adalah industri berbasis teknologi tinggi,” tuturnya.

Oleh karena itu, kata Fakhrul, langkah pemerintah harus disertai dengan Industrial policy berbasis produktivitas, bukan hanya proteksi Konsolidasi antara PT Timah, lembaga riset, dan universitas.

Hal ini agar hilirisasi logam tanah jarang tidak hanya berbentuk lelehan logam, tapi juga knowledge capital, serta Kemitraan publik-swasta (PPP) yang disiplin dan akuntabel, dengan governance metrics yang dapat diaudit publik.

“Tanah jarang adalah industri teknologi tinggi. Kalau tidak disertai riset, inovasi, dan tata kelola yang transparan, kita berisiko hanya mengganti pelaku tanpa memperbaiki sistem,” ucap Fakhrul.

Menurut Fakhrul, kedepannya pemerintah perlu merancang blueprint tata kelola mineral strategis yang memberikan kejelasan atas hak dan kewajiban antara pusat dan daerah, mekanisme audit atas nilai ekspor dan royalti dan jalur transisi bagi industri kecil yang legalisasi izinnya masih tertinggal.

    “Hanya dengan tata kelola yang stabil, keadilan bisa menjadi daya tarik investasi, bukan hambatannya,” bebernya.

    Terkait dengan rakyat yang terlibat dengan tambang illegal, Fakhrul menyatakan, di sini PT Timah harus bisa memberikan bantalan.

    “Kita tidak ingin ada gejolak di industri. PT Timah harus memberikan kompensasi dan penghidupan sama baiknya atau lebih, dibandingkan sebelumnya menjadi penambang illegal. Ini nanti akan membuktikan keberhasilan dari kebijakan ini,” ujarnya.

    Ia menilai, keberhasilan langkah Presiden Prabowo akan ditentukan oleh konsistensi kebijakan dan kepastian regulasi. Pasar, kata Fakhrul, tidak alergi terhadap aturan ketat, selama aturan itu jelas dan konsisten.

    “Pasar menolak ketidakpastian, bukan aturan. Hukum yang tegas harus diikuti oleh tata kelola yang dapat diprediksi. Itu yang akan mengubah Bangka Belitung dari tambang menjadi penggerak ekonomi nasional,” ujarnya.

    “Kedaulatan ekonomi bukan hanya hak tentanguntuk menambang, tapi kemampuan menambah nilai dari setiap gram tanah yang diambil dari bumi sendiri, dan di sini kita harus memberikan nilai tambah yang maksimal untuk bangsa,” ujar Fakhrul. (*)

    Baca Juga

    Presiden RI Prabowo Subianto baru saja tiba di Tanah Air pada Selasa (14/10/2025) usai menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Gaza
    Prabowo Ungkap Isi KTT Gaza: Gencatan Senjata Berjalan, Awal Baik Menuju Perdamaian
    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump memuji Presiden RI Prabowo Subianto dalam momen Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Gaza
    KTT Perdamaian Gaza di Mesir, Trump Puji Prabowo: Luar Biasa, Kerja Bagus!
    SMA Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School, Bogor, Jawa Barat merupakan salah satu sekolah yang telah bertransformasi Sekolah Garuda
    Wajah Sekolah Garuda Inisiasi Prabowo: Ada ELTS, SAT dan Proyek Kolaboratif
    Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Papua Barat Dayat, Martina Kambu, awalnya khawatir tidak bisa mewujudkan mimpi besar anaknya
    Mama Papua Yakin Sekolah Garuda Bisa Wujudkan Mimpi Anaknya Kuliah di Luar Negeri
    SMA Negeri Unggulan MH Thamrin, Jakarta, telah resmi bertransformasi menjadi Sekolah Garuda. Para guru di sekolah tersebut berharap,
    Harapan Guru Sekolah Garuda, Anak Tidak Mampu Juga Bisa Kuliah di Luar Negeri
    Seorang siswi kelas 11 SMAN Unggulan MH Thamrin, Bilqis Raihana punya cita-cita mulia. Ia ingin membangun banyak sekolah di daerah tertinggal
    Bilqis Siswi Sekolah Garuda Bercita-cita Ingin Bangun Banyak Sekolah di Daerah Tertinggal