Langgam.id - Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Sumbar bakal refocusing anggaran di tahun 2025 akibat dampak dari efisiensi anggaran. Beberapa kegiatan seremonial, launching atau tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik, akan ditiadakan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar, Medi Iswandi mengatakan dari total besaran anggaran dari pusat yang dialokasikan kepada Pemprov Sumbar sebesar Rp3,42 triliun, kini berkurang sebanyak Rp140 miliar.
"Dari pengurangan tersebut, berdampak terhadap beberapa Dana Alokasi Khusus (DAK) yang menyangkut infrastruktur," ujar Medi, Selasa (18/2/2025).
Oleh sebab itu, kata Medi, Pemprov Sumbar sedang mengusahakan efisiensi anggaran sebaik mungkin di tahun 2025, lantaran pengurangan tersebut berdampak pada infrastruktur.
"Jadi karena itu menyangkut infrastruktur, kita lagi coba melakukan refocusing," jelas Medi.
Medi menjelaskan, kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan dilihat lagi prioritasnya apakah masih bisa ditunda atau tidak.
"Berarti anggarannya itu dialokasikan kepada kegiatan yang anggarannya dipotong oleh pemerintah pusat," bebernya.
Bahas Efisiensi Anggaran
Medi mengatakan Pemprov Sumbar sedang membahas efisiensi anggaran tersebut bersama TAPD.
"Itu yang sedang kita usahakan, saat sekarang sedang proses pembahasan dengan TAPD," ujar Medi saat ditemui di kantornya, Selasa (18/2/2025).
"Setelah ini selesai, kemudian TAPD bersama Badan Anggaran DPRD membahasnya," tambah Medi.
Medi menjelaskan bahwa Pemprov Sumbar berusaha untuk meminimalkan dampak dari pengurangan dana yang dialokasikan sebaik mungkin.
"Cara meminimalkan dampak itu dengan melakukan efisiensi habis-habisan," ungkap Medi.
"Contohnya, listrik diredupkan dan dikurangi pemakaiannya. Tidak hanya itu, kalau ada undangan biasanya kita hanya mengikuti melalui Zoom Meeting sekarang," bebernya.
Medi menyebutkan bahwa itulah beberapa penghematan yang dilakukan agar tidak banyak dampaknya kepada masyarakat. Tidak itu saja, Pemprov Sumbar juga mengurangi pembelanjaan yang perputaran uangnya itu tidak di Sumbar.
"Contoh kita membeli barang yang harus didatangkan dari luar daerah, seperti peralatan-peralatan komputer atau teknologi informasi. Nah, untuk sementara kita kurangi," tambah Medi.
"Sehingga pembangunan dan pelayanan masyarakat itu tidak terganggu," terangnya. (Iqbal/yki)
