Langgam.id -Holding Perkebunan Nusantara PTPN III akan membawa sub holding Palm Co melantai di bursa saham atau Initial public offering (IPO) di 2023. Aksi ini pun didukung oleh Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade.
Dukungan ini disampaikannya Dalam Rapat Kerja Komisi VI dengan Wamen BUMN I di Gedung DPR, Senayan, Jakarta (7/12). Andre berharap aksi ini mendorong pengembangan PTPN III dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok masyarakat seperti minyak goreng.
"Tentu aksi IPO yang dilakukan PTPN ini harus kita dukung dalam rangka perbaikan dan pengembangan PTPN. Sehingga negara tidak boleh kalah lagi dari oligarki," kata Andre, Kamis (8/12/2022).
Andre menilai kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun lalu perlu menjadi perhatian bagi banyak pihak. Menurutnya, Pemerintah terbukti belum kompeten dalam mengendalikan masalah kelangkaan minyak goreng dan mementingkan kepentingan oligarki.
"Kejadian minyak goreng itu menampar kita semua. Negara tidak mampu mengintervensi sehingga oligarki mempermainkan kita semua. Negara lemah dan kalah terhadap oligarki. Negara kalah kepada pengusaha-pengusaha yang tidak pro NKRI, yang seenak perutnya menetapkan harga sehingga merugikan rakyat," kata ketua harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.
Andre mengatakan isu minyak goreng seharusnya menjadi pekerjaan rumah seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, sebagai mitra PTPN III, Andre mendukung penuh IPO yang dilakukan Palm Co.
“Saya rasa ini hal yang baik. Apa lagi kita lihat dalam 1,5 tahun Pak Gani jadi Dirut PTPN holding, dari rugi sekarang sudah menjadi untung dan pembenahan sudah dilakukan," paparnya.
Andre berharap Dirut PTPN, berkomitmen memberikan dukungan tapi catatannya, bagaimana IPO ini benar-benar bisa mengembangkan PTPN dan Palm Co agar bisa hadir di tengah masyarakat.
“Tidak boleh lagi ada kejadian seperti yang kemarin. Di saat negara kalah melawan oligarki, BUMN kita tidak mampu menopang dan membantu negara. Akhirnya rugi rakyat Indonesia. Ini adalah PR besar kita. Coba kalau Pak Prabowo presiden maka tidak mungkin ada seperti itu," pungkasnya. (*)
