KPK mengumumkan bahwa telah diadakan penyelidikan soal dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian ada pertengahan Juni lalu. Informasi tersebut diumumkan oleh Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu.
Kecurigaan adanya politisi dalam penanganan kasus dugaan korupsi ini muncul karena latar belakang Menteri Syahrul Yasin Limpo sebagi politikus Partai Nasional Demokrat (Nasdem), KPK Ali Fikri juga menyebutkan terdapat tiga klaster dalam dugaan kasus korupsi di Kementerian Pertanian yakni pemerasan dalam jabatan, penerimaan gratifikasi dan tindak pencucian uang (TPPU).
Pada tanggal 19 juni 2023 dilansir dari Koran Tempo Syahrul Yasin Limpo ditetapkan sebagai tersangka karena menerima uang atau gratifikasi dari pejabat eselon di lingkungan Kementerian Pertanian. Uang tersebut dikoordinasi oleh Sekertaris Jenderal Kementan dan dipungut oleh Direktur Alat Mesin Pertanian Muhammad Hatta.
Ditelurusi dalam Tribun Medan dalam draf LHKPN Desember 2022 Syahrul Yasin Limpo melaporkan kepemilikan harta dikisaran 20 miliar, jumlah tersebut naik 400 juta rupiah dari periode tahun sebelumnya. Mayoritas aset milik Syahrul Yasin Limpo berbentuk 16 tanah dan bangunan yang tersebar di Makassar dan Gowa dengan total 11,3 miliar rupiah. Ia juga melaporkan kepemilikan 7 alat transportasi termasuk Herley Davidson dengan total 1,4 miliar rupiah.
Politisi Partai Nasdem tersebut mengkonfirasi tidak memiki hutang apapun. Pada tanggal 28 September 2023 KPK menggeledah rumah dinas Syahrul Yasin Limpo yang berada di Jalan Widya Chandra V nomor 28 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dalam penggeledahan tersebut penyidik KPK mengamankan uang puluhan miliar serta 12 senjata api, sementara saat penggeladan itu Syahrul Yasin Limpo disebut sedang menghadiri Forum Global Conference on Sustainable Livestock Transformation yang diadakan oleh FAO di Roma, Italia.
Pada tanggal 3 Oktober 2023, Harvick Hasnul Qolbi selaku Wakil Menteri Pertanian mengaku pihaknya saat ini kehilangan kabar dengan Syahrul Yasin Limpo, informasi terakhir yang diterima oleh Harvick, Syahrul berada di Spanyol untuk kunjungan kerja. Menteri Syahrul ditemani oleh sejumlah pejabat eselon Kementerian Pertanian menyebutkan sedang ikut dalam kunjugan kenegaraan tersebut, tetapi menurut Harvick, rombongan itu terpisah saat kembali ketanah air karna keterbatasan tiket.
Presiden Jokowi merespon tegas pertanyaan awak media saat ditemui di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat pada tanggal 4 Oktober 2024 soal keberadaan Menteri Syahrul Yasin Limpo yang disebut hilang kontak saat berada di luar negeri, Jokowi kemudian meminta para awak media yang memiliki nomor telepon Menteri Syahrul Yasin Limpo langsung mencoba mengontaknya. Saat ditanyai lebih lanjut tentang keberadaan Syahrul Yasin Limpo, Presiden Jokowi menjawab itu bukan ranahnya.
Pada tanggal 5 Oktober 2023 tim penyidik melakukan penggeledahan di rumah pribadi milik Syahrul Yasin Limpo yang berada di dua lokasi yang berbeda. Yakni pada Jalan Pelita Raya dan Jalan Bumi 13 Blok c Perum B Makassar, Sulawesi Selatan. Dari lokasi tersebut KPK berhasil mengamankan satu unit mobil merek Audi A6 sejumlah dokumen, dan dua buah koper.
Ali Fikri juru KPK menegaskan juga berulang kali, kami menyampaikan kepada Masyarakat dan teman-teman semuanya, bahwa kami sadar betul karena ini adalah menjelang tahun politik 2024, kami pastikan bahwa ini adalah murni penegakan hukum, terlebih jauh-jauh hari kami melakukan penyelidikan bahkan menerima laporan masyarakat pada tahun yang lalu ujur Ali Fikri juru KPK.
Pada tanggal 4 Oktober Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo akhirnya tiba di Indonesia pada malam rabu di Bandara Soekarno Hatta Internasional Airpot, Tanggerang Banten ia tampak dijemput oleh sebuah mobil mewah dan tidak dikawal oleh petugas keamanan ataupun polisi. Diketahui sebelumnya kabar pulangnya Syahrul Yasin Limpo disampaikan oleh Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim.
Usai dari bandara Syahrul Yasin Limpo langsung menemui beberapa petinggi dari Nasdem Tower salah satunya ketua Partai Nasdem Surya Paloh.
Pada tanggal 4 Oktober 2023 Menkopolhukam Mahfud MD membenarkan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sudah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan laporan resmi dari KPK yang ia terima beberapa waktu yang lalu, Mahfud bahkan mengaku sudah mengetahui status Syahrul Yasin Limpo sejak masih dalam tahap gelar perkara ujurnya, saat ditemui awak media di Kompleks Isatana Jakarta.
Pernyataan penetapan ini juga dikabarkan oleh CCN Indonesia berdasarkan sumber hasil gelar perkara yang mana pimpinan KPK menyepakati Syahrul Yasin Limpo sebagai tersangka kasus korupsi di Kementerian Pertanahan.
Pada tanggal 5 Oktober Syahrul Yasin Limpo mengajukan surat pengunduran diri sebagai Menteri Pertanian di Istana Kepresiden, alasan saya mengundurkan diri adalah ada proses hukum yang saya hadapi dan saya harus siap menghadapi secara serius ujar Syahrul kepada awak media. Politisi Partai Nasdem itu juga beralasan saat ini ia tengah terjerat kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Syahrul Yasin Limpo menyampaikan kepada awak media bahwa ia butuh waktu karena baru pulang dari Roma, Italia.
Pada tanggal 5 Oktober 2023 beredar foto pertemuan Kementerian Pertanian Syahrul Yasin Limpo dengan ketua KPK Firli Bahuri di lapangan bulu tangkis Mangga Besar. Foto tersebut beredar ditengah isu pimpinan KPK yang melakukan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo terkait korupsi di Kementerian Pertanian.
Masalah ini sangat menyita perhatian publik pada saat setelah tersebarnya foto kedekatan Syahrul Yasin Limpo dan ketua KPK dengan dugaan adanya pemerasan terhadap Syahrul Limpo, Karena mengacu pada pasal 36 Undang-undang KPK, pimpinan KPK dilarang berhubungan atau bertemu dengan pihak yang berperkara dengan alasan apapun. Tentu saja masalah ini membuat kepercayaan publik semakin menurun kepada KPK.
Masyarakat mengharapkan kinerja KPK yang harus segera menindaklanjuti kasus ini dan juga harus mengupayakan layanan yang dapat dilakukan tanpa birokasi yang berlebelit-belit dan juga proses pencepatan tanpa ada penyuapan. Mengingat pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dilaksanakan secara optimal, oleh karena itu pemberantasan korupsi perlu ditingkatkan secara profesional dan intensif serta berkesinambungan.
Karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekomonian negara, dan menghambat pembangunan nasional serta juga menurunkan kepercayaan masyakarat kepada pemerintah. terlebih karena KPK menjadi ikon nasional maupun internasional dengan sistem hukum penanggulangan tindak pidana korupsi. KPK dinilai juga perlu mampu berkomunikasi dengan baik terhadap masyarakat, karena cara berkomunikasi yang baik dapat memberikan penilian yang baik dari masyakarat dan masyarakat menjadi tahu informasi yang ada dan terpercaya.
*Penulis : Desi Karina (Mahasiswa Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Andalas)
