DPRD Sumbar Usulkan Pinjaman Lunak untuk UMKM Hadapi Pandemi Covi-19

30 miliar

Ketua DPRD Sumbar Supardi. (Foto: Rahmadi/Langgam.id)

Langgam.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat (Sumbar) mengusulkan berikan pinjaman lunak bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menggunakan dana APBD. Cara itu dianggap mampu menjadi solusi memulihkan ekonomi saat pandemi covid-19.

Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan, hingga saat ini belum nampak arahan yang jelas terkait target pertumbuhan ekonomi Sumbar yang targetnya 4,7 persen hingga 5 persen saat pandemi ini.

"Penetapan target pertumbuhan ekonomi berdasarkan analisis yang jelas dan langkah yang tepat," katanya di Gedung DPRD Sumbar, Rabu (2/9/2020).

Ia mengatakan tanpa ada kebijakan anggaran target itu tidak akan tercapai. Kondisi ekonomi yang buruk akan memberikan dampak besar mulai dari naiknya angka kemiskinan, pengangguran dan berdampak pada keaamanan wilayah.

"Kami memandang perlu menjadi prioritas termasuk dalam sistem anggaaran dan memiliki program yang jelas dan terukur," uharnya.

Menurut dia pemulihan ekonomi di saat pandemi merupakan kebijakan strategis dan mendorong dengan sumber anggaran yang ada. Masih banyak kegiatan OPD yang bersifat seremonial dan ini harus diarahkan dalam pemulihan ekonomi.

Baca juga: DPRD Sumbar Mulai Rapat Paripurna Bahas Ranperda New Normal

Dari pembahasan yang dilakukan ada empat program prioritas yakni sektor keuangan, ekonomi pariwisata, infrastruktur dan pangan yang didorong untuk tumbuh.

"Empat sektor harus menjadi sasaran dan tumbuh menggunakan anggaran baik di APBD perubahan 2020 maupun APBD 2021," katanya

Ia mencontohkan di sektor keuangan, dukungan program pemerintah penempatan dana daerah di Bank Nagari sesuai aturan hanya boleh dalam bentuk penyertaan modal melalui perda, subsidi, hibah.

Dana yang aman cocok dalam bentuk pinjamana bukan dana bergulir. Dana penyertaan modal tersebut berasal dari APBD Sumbar dan APBD kota dan kabupaten.

Misalnya dari Sumbar ada penyertaan modal Rp30 miliar ditambah Rp2 miliar dari kota dan kabupaten atau total Rp38 miliar sehingga total penyertaan modal Rp68 miliar yang bisa berikan kepada pelaku UMKM dalam bentuk pinjaman lunak.

"Akan ada 22 ribu UMKM yang dapat permodalan skim mudah, bunga rendah dan akan menggairahkan perekonomian daerah," katanya.

Sementara itu Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan Sumbar itu daerah agraris bukan industrialis sehingga pandemi ini tidak begitu dirasakan karena hanya menyerang dunia industri. Pandemi ini berdampak hanya di bidang pariwisata, perdagangan, ekspor dan lainnya

"Untuk program peternakan, perikanan, perkebunan pihaknya telah memberikan stimulus dan semua tergantung pada uang yang ada di kas daerah," katanya.

Ia mengatakan mendukung rencana yang diapungkan oleh DPRD namun hal itu tentu dilakukan apabila ada uang di kas daerah.

"Kalau uang tidak ada tentu sulit dan saya fikir kota kabupaten juga akan sulit karena keterbatasan uang yang mereka, buktinya BLT kepada masyarakat banyak yang tidak penuh diberikan," katanya. (Rahmadi/Mg3/Mg4/ABW)

Baca Juga

Ketua DPRD Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) Muhidi mengajak generasi muda untuk meningkatkan ibadah agar terhindar dari persoalan sosia
Cegah Tawuran dan Narkoba, Ketua DPRD Sumbar Ajak Generasi Muda Tingkatkan Ibadah
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman mengatakan, APBD berfungsi sebagai otoritasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi
Evi Yandri: Kondisi Ekonomi Global Tak Menentu, Penggunaan APBD Mesti Efektif dan Tepat Sasaran
Presiden RI Prabowo Subianto resmi menandatangani PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM dalam bidang Pertanian,
Muhammadiyah: Kebijakan Penghapusan Kredit Macet Jadi Angin Segar Bagi UMKM
KPI Pusat mendukung akan hadirnya Ranperda Penyelenggaraan Penyiaran Provinsi Sumatra Barat yang sedang dalam tim pembahasan Komisi I
KPI Pusat Dukung Kehadiran Ranperda Penyelenggaraan Penyiaran Provinsi Sumbar
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperkuat komitmennya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui akses
Hingga Akhir Triwulan III 2024, BRI Berhasil Salurkan Kredit UMKM Rp1.105,70 Triliun
Peran dan fasilitasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatra Barat memperhatikan penyelenggaraan hak-hak anggota DPRD sesuai pasal 136 Peraturan
Pentingnya Sekretariat DPRD Tingkatkan Pelayanan Komunikasi dan Informasi