DPRD Sumbar Bahas Aspirasi Warga Terkait Penolakan Permendikbud No 30 Tahun 2021

DPRD Sumbar menilai penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 dari aspek kinerja belum maksimal. Hal itu

Kantor DPRD Sumbar (Foto: Langgam.id)

Langgam.id-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat (Sumbar) menerima dan akan membahas aspirasi masyarakat terkait penolakan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Kekerasan Seksual.

Hal itu terkait aksi dilakukan puluhan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Umat (AMPU) di depan Gedung DPRD Sumbar, Kamis (16/12/2021). Para peserta aksi menyuarakan penolakan Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Kekerasan Seksual.

Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar yang menyambut kedatangan aliansi tersebut menyatakan menerima aspirasi yang disampaikan oleh AMPU. Aspirasi tersebut akan dicatat dan dibicarakan secara kelembagaan di DPRD untuk menentukan langkah selanjutnya.

“Aspirasi yang disampaikan sudah kami catat dan akan dibahas lebih lanjut, untuk menentukan langkah yang akan diambil dalam rangka menyikapi persoalan yang disampaikan,” katanya dikutip dari halaman resmi DPRD Sumbar, Jumat (17/12/2021).

Dia menambahkan, karena persoalan itu menyangkut dengan peraturan menteri, DPRD bisa membawa persoalan itu ke pemerintah pusat. DPRD akan menjadi penyambung aspirasi masyarakat di daerah.

“Peraturan menteri merupakan kebijakan pemerintah pusat. Dalam hal ini, DPRD bisa menyampaikannya sebagai penyambung aspirasi masyarakat di daerah sesuai kewenangan,” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator aksi di lapangan aksi Dori Rahmad mengatakan  Permendikbud No 30 tanun 2021 dinilai memberikan jalan kepada zina dan seks bebas. MUI juga menilai Permendikbud ini akan melegalkan seks bebas.

“Terutama di pasal 5 ayat 2, tanpa ‘persetujuan korban’. Artinya, kalau dengan persetujuan korban, tindakan ini bukan suatu tindakan terlarang,” katanya.

Ia mengatakan bahwa sebagai umat Islam, seks bebas adalah maksiat dan zina sangat terlarang. Karena itu, pihaknya secara tegas menolak permendikbud ini karena dinilai memberikan ruang kepada zina dan seks bebas.

"Mari lindungi perempuan kita, anak perempuan kita, dari kekerasan dan seks bebas,” katanya. (*/Rahmadi)

 

 

Baca Juga

Komisi IV DPRD Sumbar pelajari penyelenggaraan sistem angkutan umum massal BRT saat studi komparatif ke Dinas Perhubungan Dishub DKJ
Komisi IV DPRD Sumbar Pelajari Strategi Pengelolaan BRT ke Dishub DKJ
Yayasan Rumah Gadang Cerebral Palsy (Raga CP) memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-10 pada Minggu (9/2/2025) di salah satu ruang pertemuan
Raga CP Peringati HUT Ke-10, DPRD Sumbar Beri Dukungan dan Perhatian
Komisi I DPRD Sumbar melakukan kunjungan studi banding ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan Catatan Sipil (PMDUKCAPIL)
Majukan Pembangunan Nagari, DPRD Harap Pergub BKK Sumbar Dapat Segera Dibentuk
Ketua DPRD Sumbar Muhidi melakukan kunjungan kerja ke SMAN 3 Batusangkar. Dalam kunjungan itu, ia menyerap aspirasi sejumlah kepala sekolah
Ketua DPRD Sumbar Serap Aspirasi Kepala Sekolah di Tanah Datar
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Muhammad Iqra Chissa bersama Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbar, Syefdinon kunjungan ke Pertamina
Jaga Stabilitas Stok BBM Subsidi dan Tingkatkan PAD Sumbar, Iqra Chissa Inisiasi Pemprov dan Pertamina Kerjasama
Panitia Khusus Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melakukan konsultasi awal ke Direktur Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri.
Tim Pansus Pembahasan Tatib DPRD Sumbar Lakukan Konsultasi Awal ke Kemendagri