DPRD Soroti Iklim Investasi di Sumbar, Pemprov Jelaskan Soal Perjalanan Luar Negeri

PKS sementara unggul dalam pemilihan legislatif (pileg) DPRD Sumbar. PKS unggul dari Gerindra. Sedangkan peringkat ketiga ada Partai Golkar.

Gedung DPRD Sumbar. (Foto: Rahmadi)

Langgam.id - Sekretaris Komisi III DPRD Sumbar Ismunandi Sofyan meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) melakukan pemetaan potensi investasi di Sumbar. Selama ini, ia menilai, belum ada fokus tertentu untuk arah strategis investasi.

"Kita harus tentukan dahulu arah investasinya, apakah itu terhadap pariwisata atau sektor lainnya," katanya sebagaimana dilansir Humas DPRD Sumbar, Jumat (10/1/2020).

Hal tersebut disampaikan Ismunandi dalam rapat Evaluasi Pelaksanaan APBD Tahun 2019 pada Selasa (7/1/2020). Rapat itu digelar dengan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumbar.

Dinas melakukan 11 kali perjalanan ke luar negeri selama tahun 2019. Sektretaris Komisi III DPRD Sumbar melihat realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) periode Triwulan III 2019 mencapai 142.229,20 (ribu USD) atau setara Rp2,1 Triliun. Meski demikian Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) juga mendominasi.

Anggota Komisi V DPRD Sumbar Hidayat mengatakan, menurut data BPS pertumbuhan ekonomi Sumbar cenderung menurun. Indikator peningkatan ekonomi adalah lancarnya proses ekspor dan impor. Tidak hanya itu tata kelola niaga juga harus menjadi perhatian.

"Apakah DPMPTSP telah melakukan kajian, sektor investasi di Sumbar dihantui oleh persoalan tanah ulayat," katanya.

Hidayat melihat investasi dalam sektor dari hasil perkebunan masih menjadi primadona bagi pihak luar.

Bangaimana pemerintah memberikan kenyamanan dan kemudahan untuk para penanam modal harus ditingkatkan.

Kepala Dinas PMPTSP Sumbar Maswar Dedi mengatakan, terkait perjalanan luar negeri akan disampaikan kepada DPRD pada minggu depan. Penyampaian itu akan dilakukan secara menyeluruh. Dia mengakui perjalanan luar negeri merupakan upaya penguatan iklim investasi

Namun, ia mejelaskan sedikit beberapa perjalanannya ke luar negeri itu. Ke Jepang, menurutnya, pihaknya melakukan pertemuan dengan pengusaha bidang perikanan. Pertemuan itu bertujuan untuk mengedukasi para nelayan agar mendapatkan ilmu perihal pengelolaan ikan tuna.

Ke Inggris, menemui investor yang akan menanamkan modal pada sektor pariwisata. Pihaknya mensosialisasikan Kawasan Mandeh lewat foto dan telah mengirimkan tim riset.

"Mereka berkata Mandeh lebih bagus aslinya dari pada fotonya. Sekarang untuk Mandeh sudah ada investor dari PT Dempo, tinggal lagi Pemkab Pessel sdah siap atau belum, " katanya.

Sementara, ke Yordania, Pemprov melakukan promosi biji kopi asal Pesisir Selatan. Seperti diketahui Yordania merupakan salah satu pemasok kopi ke Benua Eropa. Menurutnya, jika kerjasama ini berhasil akan memberikan dampak positif terhadap ekonomi Sumbar. (*/SS)

Baca Juga

Ketua DPRD Sumbar Supardi mengajak masyarakat untuk menghindari berbagai jenis sogokan dalam pemilihan calon kepala daerah. Menurutnya Kota
Ketua DPRD Sumbar Ajak Warga Payakumbuh Bijak dalam Menentukan Sikap dalam Pilkada
Bersama dengan perhatian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dalam menjalankan tugas-tugas dalam menilai dan melakukan pemeriksaan kegiatan kedewanan
Tingkatkan Sinergi Kabupaten/Kota, Forum Bagian Persidangan DPRD se-Sumbar Bakal Dibentuk
Meramaikan masjid dengan berbagai aktivitas kemasyarakatan, merupakan upaya untuk membentengi generasi muda dari maraknya pekat
Ketua DPRD Sumbar: Ramaikan Masjid Agar Bisa Bentengi Generasi Muda dari Pekat
Selama tahun 2023 hingga awal tahun 2024, kegiatan pengelolaan media sosial telah memberikan nuansa baru cara penyampaian informasi.
Kabag Persidangan Ingatkan Tim Kreatif DPRD Sumbar Terus Kembangkan Pemanfaatan IT dalam Pelayanan Publik
Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengatakan batung merupakan SDA yang melimpah pada Kelurahan Ampangan Kapalo Koto, Kota Payakumbuh.
Ampangan Kapalo Koto Penghasil Batung Berkualitas, Supardi: Harus Dikelola Agar Jadi Komoditi Ekspor
Pengentasan kemiskinan merupakan persoalan sosial yang masih menjadi pekerjaan rumah untuk pemerintah daerah. Oleh sebab itu,
Ketua DPRD Sumbar: Pengentasan Kemiskinan Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemda