DPRD Setujui 2 Ranperda jadi Perda, Pj Wako: Semoga Bermanfaat Bagi Kemajuan Payakumbuh

Penjabat (Pj) Wali Kota Payakumbuh, Suprayitno bersama DPRD menandatangani berita acara persetujuan bersama terhadap dua buah ranperda Kota Payakumbuh menjadi perda.

Pj Wako Payakumbuh, Suprayitno menandatangani berita acara persetujuan bersama terhadap dua buah ranperda Kota Payakumbuh menjadi perda. [foto: Pemko Payakumbuh]

InfoLanggam - Penjabat (Pj) Wali Kota Payakumbuh, Suprayitno bersama DPRD menandatangani berita acara persetujuan bersama terhadap dua buah ranperda Kota Payakumbuh menjadi perda.

Penandatanganan tersebut dilakukan saat Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda Kota Payakumbuh tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2025-2045 dan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Tahun 2024-2044 di ruang sidang DPRD, Senin (1/7/2024).

"Alhamdulillah, terima kasih kepada pimpinan beserta seluruh anggota DPRD, dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara DPRD dan Wali Kota Payakumbuh, dua buah ranperda Kota Payakumbuh telah ditetapkan menjadi perda," ujar Suprayitno.

Ia mengharapkan, dengan ditetapkannya perda ini, dalam pelaksanaan nantinya perlu ada sinergi antara pemerintah daerah, eksekutif dan masyarakat agar dalam implementasinya dapat mencapai sasaran dan tujuan dari dibentuknya kebijakan ini.

"Semoga dua perda yang telah ditetapkan ini dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat dan kemajuan Kota Payakumbuh kedepannya," ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Payakumbuh Hamdi Agus mengatakan, dalam proses pembahasan, ranperda ini telah sesuai dengan mekanisme, serta memenuhi aspek yuridis, filosofis dan sosiologis.

Maka ketujuh fraksi DPRD Kota Payakumbuh sepakat menyetujui dua buah ranperda ini ditetapkan dan disahkan menjadi Perda Kota Payakumbuh.

Namun, untuk Ranperda tentang Pembentukan Fungsi, Tugas, Struktur, Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terang Hamdi, tahapannya sampai Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi kemudian difasilitasi oleh Biro Hukum Provinsi Sumatra Barat.

"Berdasarkan Permendagri nomor 80 tahun 2015 sebagimana diubah Permendagri nomor 120 tahun 2018 tentang pembentukan produk hukum daerah, setelah keluar fasilitasi gubernur baru Ranperda tersebut diambil keputusannya oleh DPRD Kota Payakumbuh," bebernya. (*)

Baca Juga

Pemko Payakumbuh menyatakan siap berkolaborasi dengan Himpunan Pengusaha Rendang Minangkabau (Hipermi) untuk keberlanjutan
Tingkatkan Pasar Ekspor Rendang, Pemko Payakumbuh Siap Berkolaborasi dengan Hipermi
Tiga atlet paralayang dari Kota Payakumbuh yakni Jordi Ansyah R, Abdurrahman Hidayat, Rira Nurhakim berhasil meraih prestasi
3 Atlet Paralayang Asal Payakumbuh Raih Prestasi di Kejuaraan Internasional
Kota Payakumbuh berhasil meraih prestasi di tingkat nasional pada ajang Gelar Teknologi Tepat Guna Nusantara (GTTGN) XXV yang diadakan
Payakumbuh Raih Prestasi pada Ajang Gelar Teknologi Tepat Guna Nusantara XXV di Mataram
Pj Wali Kota Payakumbuh Suprayitno melepas secara resmi keberangkatan logistik untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) DPD
Lepas Pendistribusian Logistik PSU DPD, Pj Wako Payakumbuh Imbau Warga Gunakan Hak Pilih
Bawaslu masih menemukan calon anggota DPD yang memasang alat peraga kampanye (APK) di beberapa titik di Kota Payakumbuh. Padahal berdasarkan
Bawaslu Bakal Tertibkan 113 APK Calon Anggota DPD yang Masih Terpasang di Payakumbuh
Payakumbuh Botuang Festival (PBF) yang masuk dalam 110 Kharisma Event Nusantara (KEN) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi (Kemenparekraf)
Payakumbuh Botuang Festival Dibuka, Pj Wako: Pemko Komitmen Majukan Pariwisata dan Ekraf