DPRD Sebut Masyarakat Butuh Kepastian Informasi Soal Proyek Tol Padang-Pekanbaru

Jalan Tol Trans Sumatra

Ilustrasi jalan tol (Foto: pu.go.id)

Langgam.id - Anggota DPRD Sumatra Barat (Sumbar) M Nurnas menganggap pentingnya kejelasan informasi bagi masyarakat terkait proyek jalan tol Padang-Pekanbaru. Hal itu dianggap misa mengurangi kendala yang membuat proyek tol jadi terlambat.

"Dari kondisi yang mengiringi selama pembangunan terutama mengenai proses pembebasan lahan, dapat ditarik satu benang merah bahwa informasi, penjelasan secara terbuka kepada masyarakat adalah kunci utama dalam mengatasi kendala yang dihadapi," kata Nurnas sebagaimana dikutip dari laman remi DPRD Sumbar, Kamis (25/2/2021).

Menurut Nurnas, sebagian masyarakat pemilik lahan yang terdampak proyek tol kurang mendapatkan informasi yang jelas dan terbuka. Hal itu membuat pembebasan lahan untuk proyek tol Padang-Pekanbaru menjadi tersendat.

Baca juga: Mahyeldi-Audy Komitmen Lanjutkan Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru

Dia menilai, sebagian besar masyarakat sangat mendukung kebaradaan tol Padang-Pekanbaru itu. Pasalnya, tol tersebut bisa memberikan manfaat pada perekonomian masyarakat.

"Namun, harus terbangun komunikasi yang baik oleh pemangku kepentingan dan memberikan penjelasan atau informasi yang jelas kepada masyarakat terutama untuk kepastian pembebasan lahan dan sebagainya," ujar Nurnas.

Hal senada juga diutarakan akademisi Universitas Andalas (Unand) Asrinaldi. Menurutnya, hasil survei menunjukkan tidak ada penolakan terhadap pembangunan jalan tol oleh masyarakat termasuk pemilik lahan.

"Kata kuncinya kepastian. Masyarakat membutuhkan kepastian. Ini harus disampaikan secara jelas," ucap Asrinaldi. (*ABW)

Baca Juga

Ketua DPRD Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) Muhidi mengajak generasi muda untuk meningkatkan ibadah agar terhindar dari persoalan sosia
Cegah Tawuran dan Narkoba, Ketua DPRD Sumbar Ajak Generasi Muda Tingkatkan Ibadah
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman mengatakan, APBD berfungsi sebagai otoritasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi
Evi Yandri: Kondisi Ekonomi Global Tak Menentu, Penggunaan APBD Mesti Efektif dan Tepat Sasaran
KPI Pusat mendukung akan hadirnya Ranperda Penyelenggaraan Penyiaran Provinsi Sumatra Barat yang sedang dalam tim pembahasan Komisi I
KPI Pusat Dukung Kehadiran Ranperda Penyelenggaraan Penyiaran Provinsi Sumbar
Peran dan fasilitasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatra Barat memperhatikan penyelenggaraan hak-hak anggota DPRD sesuai pasal 136 Peraturan
Pentingnya Sekretariat DPRD Tingkatkan Pelayanan Komunikasi dan Informasi
Wakil Ketua DPRD Sumbar, M Iqra Chissa Putra melakukan reses masa sidang pertama tahun 2024-2025 di Piai Tangah, Kota Padang, pada Senin
Wakil Ketua DPRD Sumbar M Iqra Chissa Putra Serap Aspirasi Warga Piai Tangah Padang
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman melaksanakan reses masa sidang pertama tahun 2024-2025 di Kelurahan Batipuh Panjang,
Reses di Padang, Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman Terima Aspirasi Warga