DPRD Sebut Masyarakat Butuh Kepastian Informasi Soal Proyek Tol Padang-Pekanbaru

Jalan Tol Trans Sumatra

Ilustrasi jalan tol (Foto: pu.go.id)

Langgam.id - Anggota DPRD Sumatra Barat (Sumbar) M Nurnas menganggap pentingnya kejelasan informasi bagi masyarakat terkait proyek jalan tol Padang-Pekanbaru. Hal itu dianggap misa mengurangi kendala yang membuat proyek tol jadi terlambat.

"Dari kondisi yang mengiringi selama pembangunan terutama mengenai proses pembebasan lahan, dapat ditarik satu benang merah bahwa informasi, penjelasan secara terbuka kepada masyarakat adalah kunci utama dalam mengatasi kendala yang dihadapi," kata Nurnas sebagaimana dikutip dari laman remi DPRD Sumbar, Kamis (25/2/2021).

Menurut Nurnas, sebagian masyarakat pemilik lahan yang terdampak proyek tol kurang mendapatkan informasi yang jelas dan terbuka. Hal itu membuat pembebasan lahan untuk proyek tol Padang-Pekanbaru menjadi tersendat.

Baca juga: Mahyeldi-Audy Komitmen Lanjutkan Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru

Dia menilai, sebagian besar masyarakat sangat mendukung kebaradaan tol Padang-Pekanbaru itu. Pasalnya, tol tersebut bisa memberikan manfaat pada perekonomian masyarakat.

"Namun, harus terbangun komunikasi yang baik oleh pemangku kepentingan dan memberikan penjelasan atau informasi yang jelas kepada masyarakat terutama untuk kepastian pembebasan lahan dan sebagainya," ujar Nurnas.

Hal senada juga diutarakan akademisi Universitas Andalas (Unand) Asrinaldi. Menurutnya, hasil survei menunjukkan tidak ada penolakan terhadap pembangunan jalan tol oleh masyarakat termasuk pemilik lahan.

"Kata kuncinya kepastian. Masyarakat membutuhkan kepastian. Ini harus disampaikan secara jelas," ucap Asrinaldi. (*ABW)

Baca Juga

HK Operasikan Tanpa Tarif Jalan Tol Trans Sumatra Seksi Tempino-Simpang Ness
HK Operasikan Tanpa Tarif Jalan Tol Trans Sumatra Seksi Tempino-Simpang Ness
Massa aksi yang terdiri dari elemen masyarakat mulai dari mahasiswa, kelompok masyarakat sipil hingga pengemudi ojol unjuk rasa di DPRD Sumbar
18 Tuntutan Bemsi Sumbar saat Demo DPRD Sumbar
Aliansi Cipayung plus Sumbar yang terdiri dari 15 Organisasi Kemasyarakatan Pemuda atau OKP menyuarakan tujuh tuntutan saat demo DPRD Sumbar
Demo DPRD Sumbar, Ini Tujuh Tuntutan Mahasiswa Cipayung PlusĀ 
Aliansi Cipayung plus Sumbar yang terdiri dari 15 Organisasi Kemasyarakatan Pemuda atau OKP menyuarakan tujuh tuntutan saat demo DPRD Sumbar
8 Fraksi DPRD Sumbar Teken Surat Tuntutan Massa Demo
Ketua DPRD Sumbar Muhidi angkat tangan saat menemui massa aksi di gedung DPRD, Senin (1/9/2025). Muhidi menemui massa aksi pukul 17.05 WIB,
Temui Massa Demo, Ketua DPRD Sumbar Janji Kawal Tuntutan ke Pusat
Massa aksi yang terdiri dari elemen masyarakat mulai dari mahasiswa, kelompok masyarakat sipil hingga pengemudi ojol unjuk rasa di DPRD Sumbar
Massa Demo Mulai Padati DPRD Sumbar