Langgam.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan menjadi Perda. Ranperda itu disetujui melalui rapat paripurna di ruang sidang DPRD Sumbar, Jum’at (6/01/2023).
Ketua DPRD Sumbar Supardi saat memimpin rapat paripurna menyampaikan, Ranperda tersebut merupakan salah satu dari tiga rancangan peraturan daerah, di luar Propemperda tahun 2022. Dan telah disetujui oleh menteri dalam negeri untuk dilakukan fasilitasi.
“Selanjutnya, menteri dalam negeri melalui surat no 188 tertanggal 20 April 2022, telah menetapkan hasil fasilitasi terhadap ranperda dan hasil fasilitasi tersebut terdapat beberapa catatan, perbaikan, masukan dengan komisi terkait,” kata Supardi.
Pada prinsipnya, pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Sumbar dalam Perda tersebut dibagi menjadi enam garis besar. Yakni pembangunan infrastruktur energi terbarukan, pembangunan infrastruktur bangunan gedung, dan pembangunan infrastruktur sumberdaya air.
Lalu pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi, serta pembangunan infrastruktur perhubungan.
Dalam sambutannya, Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan, penyediaan infrastruktur merupakan salah satu wujud tanggung jawab negara dalam penyediaan fasilitas umum yang layak. Seperti telah diamanatkan secara tegas dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
“Dalam upaya melaksanakan tanggung jawab negara dalam penyediaan infrastruktur, pemerintah daerah sebagai bagian dari pemerintah pusat, harus mendukung penyediaan infrastruktur yang layak dan memadai bagi masyarakat,” ucap Mahyeldi.
Menurutnya, ranperda ini bertujuan untuk mempercepat penyediaan infrastruktur berkelanjutan secara efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu. Selain itu juga untuk menyelesaikan hambatan yang timbul dalam penyediaan infrastruktur berkelanjutan.
Dengan ditetapkannya Ranperda tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan ini menjadi Peraturan Daerah, ia mengharapkan, hal ini dapat memberikan jaminan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pembangunan.
Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Zulkenedi Said dalam laporannya menyampaikan beberapa catatan tentang Ranperda tersebut. Katanya, konsep pembangunan infrastruktur mesti melalui pendekatan wilayah. Dengan mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah dan kapasitas daya dukung lingkungan melalui kajian lingkungan hidup strategis.
“Diharapkan, Peraturan Daerah tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan ini kedepannya dapat memajukan pembangunan infrastruktur berkelanjutan kedepannnya,” katanya.
Untuk itu, imbuhnya, perlu dilakukan sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat perlu dilakukan sinergi terkait pendanaan dalam hal Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan. (*FS)
