Dosen Unand Ramai-ramai Tolak Revisi UU KPK: Penanggulangan Korupsi Amanah Konstitusi

Langgam.id - Puluhan dosen dari berbagai fakultas di Universitas Andalas (Unand) Padang menyuarakan penolakan atas usulan Dewan Pimpinan Rakyat (DPR) untuk merevisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini dibenarkan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Unand Padang Feri Amsari. Menurutnya, Proses pembahasan RUU dilakukan tanpa mengindahkan aspek transparansi, aspirasi dan partisipasi publik.

“Rakyat Indonesia dikejutkan oleh sidang paripurna DPR yang menyetujui usulan revisi UU KPK,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima langgam.id, Senin (9/9/2019).

Feri mengungkapkan, isi revisi RUU KPK justru melemahkan lembaga anti rasuah tersebut. Padahal, katanya, KPK adalah amanah reformasi dalam upaya melawan korupsi.

“Penanggulangan korupsi adalah amanah reformasi sekaligus amanah konstitusi,” tegasnya.

Menurutnya, tujuan kemerdekaan Republik Indonesia tidak akan tercapai selama korupsi masih merajalela. Maka dari itu, beberapa dosen Unand menentang setiap upaya pelemahan penanggulangan korupsi.

Berikut beberapa dosen Unand yang menandatangani penolakan Revisi UU KPK: