Langgam.id – Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), Dony Oskaria, menginisiasi penguatan kolaborasi antarperbankan milik negara dalam mendukung program social housing atau hunian terjangkau bagi masyarakat.
Upaya tersebut dilakukan melalui pertemuan bersama anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yang meliputi Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara, dan Bank Syariah Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, BP BUMN menitikberatkan pada penguatan sinergi sektor keuangan BUMN guna memperluas akses pembiayaan perumahan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Selain itu, pembahasan juga mencakup pengembangan skema pembiayaan yang lebih adaptif, peningkatan kemudahan akses masyarakat terhadap hunian layak, serta dukungan terhadap pembangunan kawasan permukiman yang terintegrasi.
Sebagai Chief Operating Officer BPI Danantara, Dony menilai bahwa kerja sama antarbank anggota Himbara memiliki peran strategis dalam menghadirkan solusi pembiayaan yang mampu menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah hingga menengah.
Menurutnya, sektor perumahan bukan hanya berkaitan dengan penyediaan tempat tinggal yang layak, tetapi juga memiliki dampak luas terhadap pertumbuhan sektor properti dan industri pendukung lainnya.
“Sinergi antar BUMN harus mampu menghadirkan akses pembiayaan yang lebih mudah dan inklusif sehingga masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh hunian yang layak,” ujar Dony dalam keterangan tertulis, Rabu (13/5/2026).
Lebih lanjut, BP BUMN bersama Danantara terus berupaya memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan nasional agar masyarakat dapat memperoleh hunian yang aman, berkualitas, dan terjangkau.
Dony menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen jangka panjang pemerintah dan BUMN dalam mendukung pembangunan kawasan permukiman yang inklusif, produktif, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan pemerintah dan BUMN dalam mendukung pembangunan kawasan permukiman yang inklusif, produktif, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya. (WAN)
