Langgam.id — Pemerintah Kota Padang mengusulkan kebutuhan penanganan dampak banjir melalui dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) dengan nilai mencapai sekitar Rp955,77 miliar.
Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan, kebutuhan tersebut mencakup sejumlah program untuk menangani titik-titik rawan banjir sekaligus memperkuat sistem pengendalian dan mitigasi bencana di Kota Padang.
Hal itu disampaikan Fadly saat menerima audiensi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Alam Wilayah Sumatera di Gedung Putih, Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Selasa (11/8/2026).
Audiensi tersebut dipimpin Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Satgas PRR Pascabencana Alam Wilayah Sumatera Brigjen Pol Yopie Indra Prasetya Sepang. Pertemuan turut dihadiri unsur Forkopimda, sejumlah pimpinan OPD Pemko Padang, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang, serta unsur terkait lainnya.
Fadly mengatakan, banjir yang melanda Kota Padang pada 3 Agustus 2026 menjadi kejadian hidrometeorologi yang kembali menimbulkan dampak cukup besar. Sebelumnya, Kota Padang juga dilanda bencana serupa pada November 2025.
Menurutnya, kejadian berulang tersebut menunjukkan masih adanya sejumlah kawasan rawan yang membutuhkan penanganan lebih komprehensif dan dukungan pemerintah pusat.
Karena itu, Pemko Padang mendorong pembaruan dokumen R3P agar dapat mencakup seluruh kebutuhan penanganan kawasan terdampak banjir.
Total kebutuhan yang tercantum dalam dokumen R3P mencapai sekitar Rp955,771 miliar. Sejumlah program yang diusulkan antara lain pembangunan waduk retensi Air Pacah, perbaikan drainase di kawasan By Pass depan Kantor Wali Kota Padang, perbaikan saluran crossing di depan Aciak Mart, serta normalisasi Batang Maransi.
Selain itu, Pemko Padang mengusulkan pembangunan pengendali banjir Batang Guo dan pengendalian sedimen Batang Guo. Penguatan sistem mitigasi juga mencakup pembuatan geoportal serta penyediaan sensor banjir di Batang Kuranji.
“Kita menginginkan penanganan banjir tidak hanya pada pembangunan fisik, tetapi terintegrasi dengan sistem pengelolaan dan mitigasi bencana jangka panjang,” kata Fadly.
Ia berharap seluruh usulan yang disampaikan dalam pembaruan R3P tersebut dapat memperoleh dukungan pemerintah pusat sehingga penanganan banjir di Kota Padang tidak hanya bersifat responsif ketika bencana terjadi.
“Selain itu, juga pembangunan pengendali banjir Batang Guo, pengendalian sedimen Batang Guo, pembuatan geoportal, serta penyediaan sensor banjir di Batang Kuranji. Kita berharap seluruh usulan ini dapat diterima pemerintah pusat,” ujarnya.
Usai audiensi, Satgas PRR bersama Fadly Amran dan jajaran Pemko Padang turun langsung meninjau sejumlah lokasi yang terdampak banjir cukup parah.
Peninjauan dilakukan di Lapau Munggu RT 01 dan RT 02 RW 06 serta kawasan Guo RT 03 RW 06, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji. Tim juga meninjau kawasan By Pass Air Pacah, Kecamatan Koto Tangah.
Ketua Tim Monev Satgas PRR Pascabencana Alam Wilayah Sumatera Brigjen Pol Yopie Indra Prasetya Sepang mengatakan, hasil peninjauan lapangan menunjukkan banjir di Kota Padang merupakan kejadian berulang sehingga membutuhkan pembahasan lebih mendalam terkait pola penanganannya.
“Kami sudah meninjau beberapa lokasi dan melihat banjir yang terjadi merupakan kejadian berulang. Untuk itu perlu pembahasan lebih mendalam terkait pola penanganannya,” ujar Yopie.
Ia mengatakan, langkah Pemko Padang dalam menangani dampak bencana, baik pada tahap darurat maupun progres rehabilitasi dan rekonstruksi, telah berjalan dengan cepat.
Hasil monitoring dan evaluasi di lapangan nantinya akan menjadi bahan bagi Satgas PRR untuk disampaikan kepada pemerintah pusat, termasuk terkait usulan Pemko Padang untuk menambahkan sejumlah kegiatan dalam dokumen R3P.
“Apa yang disampaikan Pak Wali Kota terkait permohonan nanti akan kita sampaikan kepada Bapak Mendagri selaku Kasatgas untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi,” katanya.
Dengan nilai kebutuhan mencapai Rp955,77 miliar, Pemko Padang berharap dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat pembangunan infrastruktur pengendali banjir sekaligus memperkuat sistem mitigasi bencana, sehingga risiko dan dampak banjir di masa mendatang dapat ditekan. (HER)
