Dinilai Berhasil Turunkan Emisi, Pemprov Sumbar Terima Hibah dari BPDLH Senilai Rp53 Miliar

Pemprov Sumbar menerima dana hibah dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) RI senilai Rp53 miliar. Gubernur Sumbar, Mahyeldi,

Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah bersama Kepala Kanwil Dirjen Pembendaharaan (DJPb) Sumbar, Syukriah HG. [foto: Pemprov Sumbar]

InfoLanggam – Pemprov Sumbar menerima dana hibah dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) RI senilai Rp53 miliar. Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengungkapkan, hibah tersebut merupakan reward atas kinerja baik dalam menurunkan emisi dan melestarikan lingkungan hidup di Sumbar.

“Alhamdulillah, upaya kita di Sumbar dalam pengurangan emisi membuahkan hasil lewat penerimaan danah hibah sebesar Rp53 miliar. Masyarakat harus menyadari dan memahami pentingnya pengurangan emisi dan pelestarian lingkungan ini,” ujar Mahyeldi, Jumat (16/2/2024).

Ia menjelaskan, bahwa dana hibah tersebut akan disegerakan pemanfaatannya untuk pengelolaan lingkungan hidup. Terutama sekali melalui kelompok-kelompok masyarakat di sekitar kawasan hutan di Sumbar.

“Pemprov Sumbar akan segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menyegerakan pemanfaatan tersebut,” ucap Mahyeldi.

Lampiran Gambar

Kepala Kanwil Dirjen Pembendaharaan (DJPb) Sumbar, Syukriah HG mengatakan, bahwa penyaluran hibah perlu diimplementasikan secara tepat melalui pelaksanaan program-program yang terus mendukung tercapainya target nol emisi karbon pada 2060.

“Inisiatif pembangunan rendah karbon itu sangat penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia memiliki ketahanan terhadap dampak perubahan iklim. Ini sangat penting bagi kelangsungan hidup generasi kita ke depan,” beber Syukriah.

Ia menambahkan, bahwa penyaluran dana hibah dari BPDLH Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI tersebut, merupakan salah satu kebijakan utama pemerintah pusat. Hal ini dalam rangka upaya mengurangi emisi serta mendorong pertumbuhan ekonomi serta pembangunan yang berkelanjutan.

“Oleh karena itu, kita memang perlu menyegerakan program-program, sehingga upaya pengurangan emisi ke depan semakin lebih baik,” ucapnya menutup. (*)

Baca Juga

TKD Pemprov Sumbar Bertambah Rp534 Miliar, Fokus Pemulihan Infrastruktur hingga Penguatan Ekonomi Masyarakat
TKD Pemprov Sumbar Bertambah Rp534 Miliar, Fokus Pemulihan Infrastruktur hingga Penguatan Ekonomi Masyarakat
Pemulihan Pascabencana, Pemprov Sumbar Optimalkan Tambahan TKD Rp534 Miliar
Pemulihan Pascabencana, Pemprov Sumbar Optimalkan Tambahan TKD Rp534 Miliar
Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Disetujui DPRD, Mahyeldi: Masukan Jadi Evaluasi Tata Kelola
Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Disetujui DPRD, Mahyeldi: Masukan Jadi Evaluasi Tata Kelola
Daftar Kabupaten/Kota Kena Tegur Pemprov Terkait Penyusunan Peraturan Kepala Daerah
Daftar Kabupaten/Kota Kena Tegur Pemprov Terkait Penyusunan Peraturan Kepala Daerah
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengatakan bahwa penanganan dampak bencana hidrometeorologi tidak boleh dibebankan
Gubernur Layangkan Teguran untuk 12 Kabupaten/Kota, Susun Perkada Tanpa Fasilitasi Pemprov
Ketua yang akan memegang tampuk dari perkumpulan suku Kampai/Kampai Minangkabau akhirnya telah ditetapkan dan ditunjuk
Pemprov Sumbar Dorong Peran Niniak Mamak Bentengi Generasi Muda dari Pengaruh Negatif